Kendari, Antara Sultra - Gabungan Mahasiswa Sulawesi Tenggara menyampaikan aksi unjuk rasa damai di gedung sekertariat DPRD Sultra terkait adanya kelompok tertentu yang seakan-akan ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa NKRI.
"NKRI merupakan kesatuan yang patut kita jaga bersama dan tidak membiarkan kelompok-kolompok atau organiasi masyarakat yang mengintervensi keutuhan dari NKRI," ujar koordinator lapangan, Hasdin Kare, saat menyampaikan orasi di gedung sekertariat DPRD Sultra, Kamis.
Aksi damai yang disampaikan puluhan mahasiswa dengan berpakaian almamater masing-masing itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan langsung diterima Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada.
Menurut aksi, melihat berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini, harmonisasi antar sesama perlu kiranya dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar kita semua hidupa nyaman, adil dan tentram tanpa mengedepankan kepentingan sendiri.
Oleh karena itu, kami keluarga besar mahasiswa Sultra meminta dan mendesak sekaligus menutut agar dibubarkan ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi negara kesaatua RI.
Selain itu, meminta masing umat beragama agar saling menghormati dan salin menghargai, jaga kebhinekaan, toleransi dan kerukunan antar umat beragama, dan adili ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang mencederai pilar-pilar kebangsaan.
Para mahasiswa juga menuntuk kepada pihak DPRD Sultra untuk menolak tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia khususnya di Sultra yang tidak memiliki dokumen resmi masuk dan bekerja di sejumlah daerah di sultra.
Dari beberapa tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sultra yang juga politisi PDI Perjuangan Sultra itu mengatakan menerima dan mendukung aspirasi dari para mahasiswa, dan bila ada kelompok maupun ormas tertentu yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kalu itu merupakan tuntutan adik-adik mahasiswa, maka saya atas nama perwakilan rakyat yang duduk di parlemen menyatakan sikap pandang adik-adik mahasiswa itu harus direspon, dan bila perlu membuat pernyataan tertulis untuk dikirim ke pusat sebagai bentuk rasa cinta terhadap NKRI. Sebab NKRI adalah harga mati," ujar.
Terkait masalah TKA, Nursalam mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah dan masyarakat mendukung keberadaan investor dan TKA dengan catatan sebelum masuk di tanah air dukumennya harus lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undanagan ketenagakerjaan.
"Soal TKA, kita semua harus bijaksana memaknai dan menilainya karena, sepanjang para pekerja asing itu memiliki izin resmi maka tentu kita tidak bisa juga langsung mengusir. Sebab kita juga punya TKI yang bekerja di luar negeri yang tentu tidak ingin diperlakukan seperti mereka yang ada di daerah kita," ujarnya.
Dari pernyataan salah satu pimpinan DPRD Sultra itu, kemudian mahasiswa secara perlahan mulai meninggalkan gedung sekertariat DPRD dengan rasa gembira karena apa yang disuarakan itu bisa diterima anggota DPRD untuk diteruskan ke pimpinan di pusat.
"NKRI merupakan kesatuan yang patut kita jaga bersama dan tidak membiarkan kelompok-kolompok atau organiasi masyarakat yang mengintervensi keutuhan dari NKRI," ujar koordinator lapangan, Hasdin Kare, saat menyampaikan orasi di gedung sekertariat DPRD Sultra, Kamis.
Aksi damai yang disampaikan puluhan mahasiswa dengan berpakaian almamater masing-masing itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan langsung diterima Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada.
Menurut aksi, melihat berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini, harmonisasi antar sesama perlu kiranya dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar kita semua hidupa nyaman, adil dan tentram tanpa mengedepankan kepentingan sendiri.
Oleh karena itu, kami keluarga besar mahasiswa Sultra meminta dan mendesak sekaligus menutut agar dibubarkan ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi negara kesaatua RI.
Selain itu, meminta masing umat beragama agar saling menghormati dan salin menghargai, jaga kebhinekaan, toleransi dan kerukunan antar umat beragama, dan adili ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang mencederai pilar-pilar kebangsaan.
Para mahasiswa juga menuntuk kepada pihak DPRD Sultra untuk menolak tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia khususnya di Sultra yang tidak memiliki dokumen resmi masuk dan bekerja di sejumlah daerah di sultra.
Dari beberapa tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sultra yang juga politisi PDI Perjuangan Sultra itu mengatakan menerima dan mendukung aspirasi dari para mahasiswa, dan bila ada kelompok maupun ormas tertentu yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kalu itu merupakan tuntutan adik-adik mahasiswa, maka saya atas nama perwakilan rakyat yang duduk di parlemen menyatakan sikap pandang adik-adik mahasiswa itu harus direspon, dan bila perlu membuat pernyataan tertulis untuk dikirim ke pusat sebagai bentuk rasa cinta terhadap NKRI. Sebab NKRI adalah harga mati," ujar.
Terkait masalah TKA, Nursalam mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah dan masyarakat mendukung keberadaan investor dan TKA dengan catatan sebelum masuk di tanah air dukumennya harus lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undanagan ketenagakerjaan.
"Soal TKA, kita semua harus bijaksana memaknai dan menilainya karena, sepanjang para pekerja asing itu memiliki izin resmi maka tentu kita tidak bisa juga langsung mengusir. Sebab kita juga punya TKI yang bekerja di luar negeri yang tentu tidak ingin diperlakukan seperti mereka yang ada di daerah kita," ujarnya.
Dari pernyataan salah satu pimpinan DPRD Sultra itu, kemudian mahasiswa secara perlahan mulai meninggalkan gedung sekertariat DPRD dengan rasa gembira karena apa yang disuarakan itu bisa diterima anggota DPRD untuk diteruskan ke pimpinan di pusat.