Kolaka (Antara News) - Sekitar 20 orang aktivis mahasiswa Universitas Sebelas November (USN) yang tergabung dalam Pusat Studi Sosial Masyarakat (PSM) melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Kolaka, Rabu.
Mereka menuntut pengelolaan anggaran dana CSR perusahaan Antam agar transparan dan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
"Antam merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia dibidang pertambangan namun pengelolaan dana CSR dilakukan secara tidak transparan," kata Asrul Syarifuddin koordinator aksi itu.
Menurutnya keterbukaan dan transparansi sudah diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik begitu juga dengan praktik pengelolaan CSR Antam tidak fair terhadap Kabupaten Kolaka.
"Kolaka merupakan daerah yang sangat berdampak dari aktivitas pertambangan PT. Antam namun porsi CSR yang diberikan sangat kecil," jelasnya.
Usai berorasi di halaman kantor dewan tersebut, puluhan aktivis mahasiswa itu diterima anggota Komisi III DPRD setempat, Rusman di ruang rapat kantor itu untuk menyampaikan tuntutannya.
Dalam tuntutannya mahasiswa meminta mahasiswa mendesak manajemen Antam transparan dalam mengelola dana CSR, selain itu pihak Antam dalam mengalokasikan anggaran dana CSR untuk Kabupaten Kolaka agar ditingkatkan dan mendesak kepada DPRD dan Pemerintah untuk membentuk tim khusus mengawasi dana CSR yang independen dalam mengawasi pengelolaan dana CSR.
Pertemuan yang dipimpin Rusman itu menjelaskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pernah juga disuarakan oleh anggota DPRD khususnya komisi III kepada Antam.
"Kami akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak Antam dan mahasiswa untuk dilakukan rapat dengar pendapat Minggu depan," kata politisi Demokrat itu.
Usai mendengar tanggapan dari anggota komisi III para aktivis mahasiswa meninggalkan kantor dewan dengan tertib yang dikawal aparat kepolisian serta Satpol PP.
Mereka menuntut pengelolaan anggaran dana CSR perusahaan Antam agar transparan dan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
"Antam merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia dibidang pertambangan namun pengelolaan dana CSR dilakukan secara tidak transparan," kata Asrul Syarifuddin koordinator aksi itu.
Menurutnya keterbukaan dan transparansi sudah diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik begitu juga dengan praktik pengelolaan CSR Antam tidak fair terhadap Kabupaten Kolaka.
"Kolaka merupakan daerah yang sangat berdampak dari aktivitas pertambangan PT. Antam namun porsi CSR yang diberikan sangat kecil," jelasnya.
Usai berorasi di halaman kantor dewan tersebut, puluhan aktivis mahasiswa itu diterima anggota Komisi III DPRD setempat, Rusman di ruang rapat kantor itu untuk menyampaikan tuntutannya.
Dalam tuntutannya mahasiswa meminta mahasiswa mendesak manajemen Antam transparan dalam mengelola dana CSR, selain itu pihak Antam dalam mengalokasikan anggaran dana CSR untuk Kabupaten Kolaka agar ditingkatkan dan mendesak kepada DPRD dan Pemerintah untuk membentuk tim khusus mengawasi dana CSR yang independen dalam mengawasi pengelolaan dana CSR.
Pertemuan yang dipimpin Rusman itu menjelaskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pernah juga disuarakan oleh anggota DPRD khususnya komisi III kepada Antam.
"Kami akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak Antam dan mahasiswa untuk dilakukan rapat dengar pendapat Minggu depan," kata politisi Demokrat itu.
Usai mendengar tanggapan dari anggota komisi III para aktivis mahasiswa meninggalkan kantor dewan dengan tertib yang dikawal aparat kepolisian serta Satpol PP.