Kendari (Antara News) - Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Konawe melakukan aksi demo di kantor gubernur, Rabu, dengan menuntut janji gubernur Sultra terhadap perbaikan jalan di daerahnya.
Warga sebelumnya diterima Gubernur Nur Alam di ruang kerjanya, warga sempat melakukan aksi yang sama di gedung DPRD Sutra namun tidak berlangsung lama karena harapan yang disampaikan kepada anggota legislatif tidak dinilai memuaskan.
Akibatnya, warga yang mengaku dari kecamatan Tonggauna, Abuki, Padangguni, Asinua dan Latoma itu sempat dihalaui oleh petugas dari Satpol PP dan anggota Polda Sultra, karena memaksa masuk ke kantor gubernur untuk bertemu dengan Gubernur Nur Alam.
"Kami datang menagih janji Gubernur Sultra yang katanya akan memperbaiki jalan di wilayah kami. Tiap tahun kami dijanjikan. Kami sudah capek menunggu kapan realisasinya," kata Anci, salah satu juru bicara aksi demo.
Ia mengatakan, kerusakan jalan di wilayah tersebut sudah berjalan cukup lama dan sudah beberapa kali diusulkan, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
"Yang menyedihkan bagi kami, saat hujan tiba jalan bagaikan kubangan bercampur lumpur sedalam 50-100 centimeter. Dan bila musim kemarau tiba masyarakat makan debu," ujarnya.
Jalur jalan yang mengalami rusak berat itu mencapai belasan kilomter dari seluruh jalan pada lima wilayah kecamatan yang seluruhnya lebih dari 40 kilomter.
Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Konawe tidak bisa menganggarkan perbaikan jalan itu karena termasuk kategori jalan provinsi, sementara kewenangan tidak dibolehkan untuk membangun jalan kategori jalan provinsi oleh Pemkab kabupaten.
Gubernur Sultra Nur Alam, saat menerima perwakilan masyarakat Konawe di ruang kerjanya mengatakan, warga tidak perlu ramai-ramai turun ke jalan untuk melakukan aksi demo, karena Pemprov Sultra sudah mengusulkan melalui persetujuan dewan.
"Saya harap masyarakat tidak perlu turun ke jalan melakukan aksi demo, dan harus bersabar karena pemerintah sudah memikirkan dan menyediakan anggaran di tahun 2017," ujaranya tanpa menyebut besaran anggaran yang disediakan.
Menurut Nur Alam, proyek perbaikan jalan di daerah itu sebenarnya tahun angagaran 2016 ini sudah ada, namun tidak dilanjutkan oleh pemerintah karena ada beberapa jembatan yang angarannya tidak dimasukkan di wilayah itu rusak (terputus) sehingga harus dianggarkan ulang.
"Yang namanya perbaikan jalan, tidak sertamerta langsung selesai dalam satu tahun, tetapi harus bertahap sesuai dengan kemampuan daerah," ujar gubernur dua periode yang akan mengakhiri masa jabatannya pada awal 2018.
Warga sebelumnya diterima Gubernur Nur Alam di ruang kerjanya, warga sempat melakukan aksi yang sama di gedung DPRD Sutra namun tidak berlangsung lama karena harapan yang disampaikan kepada anggota legislatif tidak dinilai memuaskan.
Akibatnya, warga yang mengaku dari kecamatan Tonggauna, Abuki, Padangguni, Asinua dan Latoma itu sempat dihalaui oleh petugas dari Satpol PP dan anggota Polda Sultra, karena memaksa masuk ke kantor gubernur untuk bertemu dengan Gubernur Nur Alam.
"Kami datang menagih janji Gubernur Sultra yang katanya akan memperbaiki jalan di wilayah kami. Tiap tahun kami dijanjikan. Kami sudah capek menunggu kapan realisasinya," kata Anci, salah satu juru bicara aksi demo.
Ia mengatakan, kerusakan jalan di wilayah tersebut sudah berjalan cukup lama dan sudah beberapa kali diusulkan, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
"Yang menyedihkan bagi kami, saat hujan tiba jalan bagaikan kubangan bercampur lumpur sedalam 50-100 centimeter. Dan bila musim kemarau tiba masyarakat makan debu," ujarnya.
Jalur jalan yang mengalami rusak berat itu mencapai belasan kilomter dari seluruh jalan pada lima wilayah kecamatan yang seluruhnya lebih dari 40 kilomter.
Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Konawe tidak bisa menganggarkan perbaikan jalan itu karena termasuk kategori jalan provinsi, sementara kewenangan tidak dibolehkan untuk membangun jalan kategori jalan provinsi oleh Pemkab kabupaten.
Gubernur Sultra Nur Alam, saat menerima perwakilan masyarakat Konawe di ruang kerjanya mengatakan, warga tidak perlu ramai-ramai turun ke jalan untuk melakukan aksi demo, karena Pemprov Sultra sudah mengusulkan melalui persetujuan dewan.
"Saya harap masyarakat tidak perlu turun ke jalan melakukan aksi demo, dan harus bersabar karena pemerintah sudah memikirkan dan menyediakan anggaran di tahun 2017," ujaranya tanpa menyebut besaran anggaran yang disediakan.
Menurut Nur Alam, proyek perbaikan jalan di daerah itu sebenarnya tahun angagaran 2016 ini sudah ada, namun tidak dilanjutkan oleh pemerintah karena ada beberapa jembatan yang angarannya tidak dimasukkan di wilayah itu rusak (terputus) sehingga harus dianggarkan ulang.
"Yang namanya perbaikan jalan, tidak sertamerta langsung selesai dalam satu tahun, tetapi harus bertahap sesuai dengan kemampuan daerah," ujar gubernur dua periode yang akan mengakhiri masa jabatannya pada awal 2018.