Baubau (Antara News) - DPRD Kota Baubau bersama pemerintah daerah setempat mengelar rapat yang membahas anggaran dokumen Analisis Jabatan (anjab) pegawai yang belum dianggarkan pemerintah daerah itu, Senin.
Ketua Komisi I DPRD Baubau, La Rusu mengatakan, permintaan dewan agar pemerintah menganggarkan dokumen Anjab tersebut karena sangat penting untuk dapat mengetahui beban kerja, jumlah pegawai, jumlah pensiunan, dan jumlah yang menduduki jabatan eselon.
“Dalam penjelasan pemerintah sudah jelas dan relevan apa yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai dokumen Anjab itu, sehingga sangat disayangkan sampai hari ini dokumen dan anggaran Anjab itu belum ada,” ujar La Rusu usai memimpin rapat tentang penerimaan pegawai dan pengisian jabatan antara Komisi I DPRD Baubau dan Pemerintah setempat.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap masih ada peluang peruntukan anggaran dalam APBD 2017, karena juga di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terjadi pemotongan anggaran yang diarahkan untuk kepentingan Anjab itu karena hal ini penting yang mengatur nasib pegawai.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Baubau, Asmaun mengatakan, data pegawai Pemkot Baubau sudah lama terkirim ke Kemenpan-RB, hanya yang masih tersisa soal Anjab karena masih menunggu perubahan sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah baru.
"Kemungkinan Januari 2017 akan dilakukan peneyesuaian, sehingga data pegawai bisa dikirim lagi ke Kemenpan-RB untuk disesuaikan. Kita berharap Anjab dibahas bisa diupayakan pemerintah dan DPRD masuk dalam APBD 2017,” katanya.
Menurut dia, dokumen Anjab tersebut terurai fungsi kebutuhan daerah, dan dapat diketahui berapa pegawai yang dibutuhkan oleh setiap jabatan itu, termasuk pendistribusian pegawai sudah bisa terarah.
Ketua Komisi I DPRD Baubau, La Rusu mengatakan, permintaan dewan agar pemerintah menganggarkan dokumen Anjab tersebut karena sangat penting untuk dapat mengetahui beban kerja, jumlah pegawai, jumlah pensiunan, dan jumlah yang menduduki jabatan eselon.
“Dalam penjelasan pemerintah sudah jelas dan relevan apa yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai dokumen Anjab itu, sehingga sangat disayangkan sampai hari ini dokumen dan anggaran Anjab itu belum ada,” ujar La Rusu usai memimpin rapat tentang penerimaan pegawai dan pengisian jabatan antara Komisi I DPRD Baubau dan Pemerintah setempat.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap masih ada peluang peruntukan anggaran dalam APBD 2017, karena juga di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terjadi pemotongan anggaran yang diarahkan untuk kepentingan Anjab itu karena hal ini penting yang mengatur nasib pegawai.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Baubau, Asmaun mengatakan, data pegawai Pemkot Baubau sudah lama terkirim ke Kemenpan-RB, hanya yang masih tersisa soal Anjab karena masih menunggu perubahan sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah baru.
"Kemungkinan Januari 2017 akan dilakukan peneyesuaian, sehingga data pegawai bisa dikirim lagi ke Kemenpan-RB untuk disesuaikan. Kita berharap Anjab dibahas bisa diupayakan pemerintah dan DPRD masuk dalam APBD 2017,” katanya.
Menurut dia, dokumen Anjab tersebut terurai fungsi kebutuhan daerah, dan dapat diketahui berapa pegawai yang dibutuhkan oleh setiap jabatan itu, termasuk pendistribusian pegawai sudah bisa terarah.