Ternate (Antara News) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara mempermasalahkan kecilnya dana untuk bencana yang diajukan Pemkot setempat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017.
"Alokasi dana bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ternate yang diajukan Pemkot setempat dalam RAPBD hanya Rp2 miliar dan jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya potensi bencana di daerah ini," kata Anggota DPRD Kota Ternate, Mochdar Bailusy, di Ternate, Rabu.
Di Ternate ada 13 jenis potensi bencana, di antaranya erupsi Gunung Gamalama, banjir lahar dingin dan gempa bumi, sehingga seharusnya mendapat alokasi anggaran yang memadai dalam APBD.
Menurut Mochdar , sesuai hasil koordinasi dengan BPBD Ternate, SKPD itu sebenarnya mengusulkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk bencana pada 2017, tetapi entah apa sebabnya ketika dimasukan ke DPRD dalam bentuk RAPBD, hanya diakomodir sebesar Rp2 miliar.
Sedangkan SKPD lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Ternate yang tugas pokoknya hanya dibidang perencanaan justru dalam RAPBD 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar dengan jenis kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu mendesak bagi masyarakat dan daerah setempat.
Karena itu, kata Mochdar , DPRD Ternate akan mempertanyakan kepada Pemkot setempat saat pembahasan RAPBD tersebut dan jika alasannya tidak mendasar maka akan mengupayakan agar alokasi dana bencana minimal sebesar Rp7 miliar seperti yang diusulkan BPBD Ternate.
DPRD Ternate juga akan mencermati alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan dalam RAPBD 2017 untuk memastikan apakah kedua sektor itu mendapat alokasi anggaran sesuai undang-undang yakni 10 persen untuk sektor kesehatan dan 20 persen untuk sektor pendidikan.
Mochdar menambahkan, khusus untuk anggaran sektor kesehatan, DPRD Ternate akan mengupayakan porsi anggaran yang memadai untuk penanganan malaria, karena terkait dengan target membebaskan daerah ini dari malaria pada 2020.