Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, melantik tiga penjabat bupati di daerah itu yakni pejabat Bupati Buton Selatan, Buton Tengah dan Muna Barat.
Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Sangia Nibandera Rujab Gubernur Sultra, Jumat, dan dihadiri pula oleh Wagub Sultra Saleh Lasata, dan Sekda Sultra Lukman Abunawas.
Adapun tiga pejabat Bupati yang dilantik tersebut adalah Illah Ladamai sebagai penjabat Bupati Buton Selatan menggantikan pejabat sebelumnya yakni Faisal Laimu.
Kemudian Laode Ali Akbar sebagai penjabat Bupati Buton Tengah menggantikan Mansur Amila dan Rony Yakob sebagai penjabat Bupati Muna Barat menggantikan LM Rajiun Tumada.
Tiga pj Bupati yang diganti tersebut saat ini maju sebagai calon kepala daerah 2017 di masing-masing daerah itu.
Nur Alam mengatakan, berdasarkan ketentuan tiga pejabat Bupati tersebut diberikan mandat dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah definitif dan menjaga netralitas PNS selama Pilkada di masing-masing daerah yang dipimpin.
"Adapun pejabat daerah yang maju dalam pilkada adalah hak politik mereka dan terbukti kepala daerah yang lahir dari birokrasi memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi," katanya.
Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Sangia Nibandera Rujab Gubernur Sultra, Jumat, dan dihadiri pula oleh Wagub Sultra Saleh Lasata, dan Sekda Sultra Lukman Abunawas.
Adapun tiga pejabat Bupati yang dilantik tersebut adalah Illah Ladamai sebagai penjabat Bupati Buton Selatan menggantikan pejabat sebelumnya yakni Faisal Laimu.
Kemudian Laode Ali Akbar sebagai penjabat Bupati Buton Tengah menggantikan Mansur Amila dan Rony Yakob sebagai penjabat Bupati Muna Barat menggantikan LM Rajiun Tumada.
Tiga pj Bupati yang diganti tersebut saat ini maju sebagai calon kepala daerah 2017 di masing-masing daerah itu.
Nur Alam mengatakan, berdasarkan ketentuan tiga pejabat Bupati tersebut diberikan mandat dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah definitif dan menjaga netralitas PNS selama Pilkada di masing-masing daerah yang dipimpin.
"Adapun pejabat daerah yang maju dalam pilkada adalah hak politik mereka dan terbukti kepala daerah yang lahir dari birokrasi memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi," katanya.