Rumbia (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menerapkan sistem kontrak massal untuk percepatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang ditandai dengan penandatanganan surat komitmen kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD).
"Kontrak massal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas transaksi yang akan berkorelasi terhadap tingkat capaian serapan anggaran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Pj Bupati Bombana, Hj Sitti Saleha di Rumbia Ibukota Bombana, Rabu.
Penerapan sistem kontrak massal itu disampaikan Pj Bupati, saat membuka pelatihan e-procurement Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Barang/Jasa secara elektronik di aula kantor bupati, yang dihadiri hampir seluruh pemangku kepentingan kadis maupun kepada badan dan mewakili dari anggota DPRD setempat.
Menurut Saleha, kontrak massal merupakan turunan dari instruksi Presiden nomor 1/2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari pihak pemerintah.
"Instruksi Presiden tersebut kemudian kami lakukan setelah menggagas dan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Konrak Massal," katanya.
Setelah adanya peraturan bupati tersebut, Saleha berharap agar SKPD dapat menjadikannya sebagai pedoman dan referensi dalam rangka percepatan pelaksanaan program pengadaan sekaligus salah satu upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, ketua panitia pelaksana pelatihan Husrifnah Rahim menuturkan, kontrak massal itu juga didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
"Pelatihan yang diikuti oleh 75 peserta dari admin SiRUP SKPD yang mencakup dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan dimaksudkan untuk meninkatkan kualitas sumber daya aparatur," ujarnya.
Selain itu, kata Husrifnah Rahim, yang juga adalah Kepala Bagian Pembangunan, Sumberdaya Alam dan Ekonomi Sekretariat Pemkab Bombana adalah untuk membantu Pemkab dalam merekomendasikan sistem e-procurement aplikasi SiRUP, monitoring, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara online.
"Sistem kontak massal ini baru Bombana yang memberlakukannya di semua daerah di Sultra," katanya.
"Kontrak massal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas transaksi yang akan berkorelasi terhadap tingkat capaian serapan anggaran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Pj Bupati Bombana, Hj Sitti Saleha di Rumbia Ibukota Bombana, Rabu.
Penerapan sistem kontrak massal itu disampaikan Pj Bupati, saat membuka pelatihan e-procurement Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Barang/Jasa secara elektronik di aula kantor bupati, yang dihadiri hampir seluruh pemangku kepentingan kadis maupun kepada badan dan mewakili dari anggota DPRD setempat.
Menurut Saleha, kontrak massal merupakan turunan dari instruksi Presiden nomor 1/2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari pihak pemerintah.
"Instruksi Presiden tersebut kemudian kami lakukan setelah menggagas dan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Konrak Massal," katanya.
Setelah adanya peraturan bupati tersebut, Saleha berharap agar SKPD dapat menjadikannya sebagai pedoman dan referensi dalam rangka percepatan pelaksanaan program pengadaan sekaligus salah satu upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, ketua panitia pelaksana pelatihan Husrifnah Rahim menuturkan, kontrak massal itu juga didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
"Pelatihan yang diikuti oleh 75 peserta dari admin SiRUP SKPD yang mencakup dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan dimaksudkan untuk meninkatkan kualitas sumber daya aparatur," ujarnya.
Selain itu, kata Husrifnah Rahim, yang juga adalah Kepala Bagian Pembangunan, Sumberdaya Alam dan Ekonomi Sekretariat Pemkab Bombana adalah untuk membantu Pemkab dalam merekomendasikan sistem e-procurement aplikasi SiRUP, monitoring, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara online.
"Sistem kontak massal ini baru Bombana yang memberlakukannya di semua daerah di Sultra," katanya.