Jakarta (Antara News) - Negara-negara yang turut serta dalam KTT ASEAN di Laos mengapresiasi cara Indonesia dalam menangani kasus terorisme yang menimpa.

        Presiden Joko Widodo di Vientiane, Laos, Kamis, menanggapi respons positif yang diberikan negara-negara anggota ASEAN terkait penanganan terorisme di Indonesia.

        Dalam forum tersebut, Presiden memang sempat mempertanyakan efektivitas penanganan terorisme dengan hanya mengandalkan kekuatan militer semata.

        "Berbeda penanganannya di negara yang lain, yang banyak dilakukan dengan penegakan hukum, dengan 'law enforcement', diburu dengan kekerasan. Kita ini punya pendekatan lunak, dengan cara pendekatan agama, dengan cara pendekatan budaya, itu yang kita sampaikan," katanya.

        Meski demikian, Presiden memastikan bahwa pemerintah tetap akan melakukan penegakan hukum bila memang pendekatan-pendekatan lunak tidak membuat jera para pelaku terorisme.

        Sebab, menurut Presiden, Indonesia sejatinya menerapkan kombinasi antara pendekatan keras dengan pendekatan lunak.

        Walaupun yang disebut terakhir itu merupakan prioritas pemerintah saat ini. "Tapi dari proses yang mereka lihat di Indonesia, memang mereka lihat lebih memberikan hasil. Paling tidak, tidak memproduksi teroris semakin banyak. Mereka yang mengatakan itu sendiri," kata Presiden Jokowi.

          Delegasi Indonesia mendorong komitmen ASEAN+6 (10 anggota ASEAN dan enam negara mitra ASEAN) untuk segera menyelesaikan perundingan/negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).  "Kita terus dorong komitmen negara-negara itu untuk menyelesaikan modalitas RCEP," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAB di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Kamis.

          Negara-negara yang tergabung dalam negosiasi perdagangan bebas RCEP adalah 10 anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei, Filipina) dan enam mitra ASEAN, yakni Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

          Dorongan Indonesia untuk mempercepat perundingan RCEP itu juga tertuang dalam Pernyataan Bersama Para Pemimpin ASEAN dan Enam Negara Mitra yang disampaikan dalam KTT RCEP di NCC, Kamis.

          Melalui pernyataan bersama tersebut, para pemimpin negara peserta RCEP juga sepakat untuk menginstruksikan menteri dan pejabat tinggi mereka untuk mengintensifkan negosiasi agar segera diperoleh hasilnya.
   
                                            Dorongan Jokowi
          Sebelumnya dalam arahannya di setiap kesempatan KTT ASEAN Ke-28 dan KTT Terkait ASEAN Ke-29, Presiden Jokowi senantiasa mendorong agar ASEAN terus bekerja untuk menutup kesenjangan ekonomi dan pembangunan di antara negara anggota.

           Jokowi mengatakan, ASEAN harus melakukan langkah-langkah efektif untuk menutup kesenjangan tersebut, antara lain melalui perdagangan yang terbuk, pelibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), akses pasar, dan pembiayaan inklusif.

           Pernyataan bersama para pemimpin ASEAN dan enam mitranya itu juga menekankan keuntungan dari RCEP, yakni menumbuhkan keyakinan di sektor bisnis, pasar, memperkuat peran kawasan dalam pertumbuhan global, serta meningkatkan integrasi dan kesetaraan pembangunan ekonomi di kawasan.

           Perundingan RCEP diluncurkan pada KTT ASEAN di Kamboja pada November 2012.

           Potensi peningkatan ekonomi melalui kerangka RCEP dinilai besar mengingat Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN dan enam negara mitra tersebut mencapai 22,4 triliun dolar AS atau memberi kontribusi PDB global sebesar 30,6 persen pada 2015 lalu.

           Selain itu, pada 2015 lalu, perdagangan di antara 13 negara peserta RCEP mencapai 11,9 triliun dolar AS dan nilai penanaman modal langsung mencapai 329,6 miliar dolar AS.

Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024