Kupang (Antara News) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam politik praktis di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Sanksi tegas akan diberikan jika ada ASN yang terlibat dengan masalah perpolitikan. Oleh karena itu saya minta seluruh ASN untuk lebih fokus pada bidang tugasnya masing-masing dan lebih profesional," katanya kepada wartawan usai membuka kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan PAN-RB dan Replikasi inovasi Pelayanan Publik di Kota Kupang, NTT, Selasa.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Nusa Tenggara Timur yang akan diikuti oleh tiga daerah yakni kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata pada 2017.
Ia mengatakan, semua ASN harus lebih profesional dalam bekerja sehingga jika ada yang masuk dalam ranah perpolitikan hal ini akan mencoreng nama institusi pemerintahan, tempat ASN bekerja.
"Saya dengar tahun depan ada tiga daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Kalau saya dapat laporan ada ASN yang terlibat sudah pasti akan diberikan hukuman, tidak hanya ke individunya langsung, tetapi ke pimpinannya juga," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sektetaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem juga menegaskan hal yang sama dan menyampaikan akan mendapatkan sanksi tegas dari Pemprov NTT jika terlibat dalam politik praktis.
"Kalau kami dapati ANS ikut kampanye di atas panggung atau terlibat tidak secara langsung sudah pasti akan menerima sanksi tegas," tuturnya.
Pemberian sanksi tersebut juga menurut Frans Salem akan disesuaikan dengan kriteria ASN yang bersangkutan dalam keterlibatan dalam Pilkada.
Dalam kesempatan tersebut juga, Menpan-RB menegaskan agar semua instansi pemerintahan di NTT untuk membenahi pelayanan publiknya agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Bahkan, ia meminta agar instansi pemerintahan bisa mencontohi kinerja pelayanan yang diterapkan oleh bank bank di Indonesia dalam melayani nasabah.
"Sanksi tegas akan diberikan jika ada ASN yang terlibat dengan masalah perpolitikan. Oleh karena itu saya minta seluruh ASN untuk lebih fokus pada bidang tugasnya masing-masing dan lebih profesional," katanya kepada wartawan usai membuka kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan PAN-RB dan Replikasi inovasi Pelayanan Publik di Kota Kupang, NTT, Selasa.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Nusa Tenggara Timur yang akan diikuti oleh tiga daerah yakni kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata pada 2017.
Ia mengatakan, semua ASN harus lebih profesional dalam bekerja sehingga jika ada yang masuk dalam ranah perpolitikan hal ini akan mencoreng nama institusi pemerintahan, tempat ASN bekerja.
"Saya dengar tahun depan ada tiga daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Kalau saya dapat laporan ada ASN yang terlibat sudah pasti akan diberikan hukuman, tidak hanya ke individunya langsung, tetapi ke pimpinannya juga," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sektetaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem juga menegaskan hal yang sama dan menyampaikan akan mendapatkan sanksi tegas dari Pemprov NTT jika terlibat dalam politik praktis.
"Kalau kami dapati ANS ikut kampanye di atas panggung atau terlibat tidak secara langsung sudah pasti akan menerima sanksi tegas," tuturnya.
Pemberian sanksi tersebut juga menurut Frans Salem akan disesuaikan dengan kriteria ASN yang bersangkutan dalam keterlibatan dalam Pilkada.
Dalam kesempatan tersebut juga, Menpan-RB menegaskan agar semua instansi pemerintahan di NTT untuk membenahi pelayanan publiknya agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Bahkan, ia meminta agar instansi pemerintahan bisa mencontohi kinerja pelayanan yang diterapkan oleh bank bank di Indonesia dalam melayani nasabah.