Baubau (Antara) - DPRD Kota Baubau menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Baubau, Sabtu.
Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, La Ode Yasin mengatakan, pencermatan terhadap pemandangan umum fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi hampir semua memberikan catatan-catatan terkait penyerapan anggaran tahun 2015 yang masih menyisahkan anggaran atau Silpa sekitar Rp178 miliar.
"Kalau kita mencermati Silpa itu angkanya cukup besar, oleh karena itu fraksi memberikan catatan dan saran untuk dievaluasi, sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkontribusi Silpa terbesar itu dilakukan pembenahan agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tidak mengendap," ujar Yasin usai mengikuti rapat paripurna pemandangan fraksi di gedung DPRD Kota Baubau.
Menurut dia, kalau penyerapan anggaran tahun 2015 itu bisa maksimal, seharusnya bisa digunakan di tahun yang sama untuk pembangunan seperti jembatan atau jalan tani, sehingga sudah bisa dinikmati dan meningkatkan produktifitas pertanian.
"Bulan lalu kita rapat itu baru mencapai angka 20 hingga 30 persen penyerapan anggaran, oleh karena itu kita harapkan bulan mendatang sudah harus naik karena tahun ini sudah kuartal ketiga. Kita harapkan tidak boleh lagi terjadi di tahun berikutnya karena ini sudah komitmen bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bahkan gubernur sudah berapa kali memberikan instruksi soal itu" katanya.
Menurut dia lagi, walaupun anggaran itu tetap ada dan dilaksanakan di tahun berikutnya, akan tetapi daerah sudah rugi waktu, karena seharusnya di tahun berikutnya itu masyarakat sudah menikmati pembangunan di tahun sebelumnya.
Dia mengatakan, anggaran berbasis kinerja terjadi Silpa saat ini bukan lagi sebuah prestasi, tetapi merupakan sebuah kerugian besar bagi daerah dan masyarakat karena dianggap tidak mampu bekerja dalam melakukan penyerapan anggaran.
"Tapi kita cermati yang banyak memberikan kontrbusi besar terhadap peningkatan Silpa itu salah satunya adalah anggaran APBN, namun itu kita tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan intervensi karena dari pusat. Namun juga kalau kita melihat ada perencanan yang tidak matang dan kendala teknis lainnya, termasuk kordinasi yang kurang baik," katanya.
Ia berharap agar penyerapan anggaran tersebut berjalan baik, maka sumber daya manusia birokrasi harus ditingkatkan, sehingga kalau ada kendala, baik aspek perencanaan atau pun teknisnya, maka dibekali dengan ilmu yang cukup.
Rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi itu dipimpin Ketua DPRD Kota Baubau Hj Roslina Rahim dan turut dihadiri Wakil walikota Baubau Hj Wa Ode Maasra Manarfa, pejabat forum koordinasi pimpinan daerah, dan para kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemkot Baubau.
Lima fraksi DPRD Kota Baubau menyampaikan pandangannya yakni, Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa yang dibacakan Aliyanti, Frkasi Hanura Joni Munadi Awal, Fraksi Perjuangan Bulan Bintang La Bara, Fraksi PAN Sejahtera La Andi, dan Fraksi Demokrasi Pembangunan Indonesia La Rusu.
Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, La Ode Yasin mengatakan, pencermatan terhadap pemandangan umum fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi hampir semua memberikan catatan-catatan terkait penyerapan anggaran tahun 2015 yang masih menyisahkan anggaran atau Silpa sekitar Rp178 miliar.
"Kalau kita mencermati Silpa itu angkanya cukup besar, oleh karena itu fraksi memberikan catatan dan saran untuk dievaluasi, sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkontribusi Silpa terbesar itu dilakukan pembenahan agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tidak mengendap," ujar Yasin usai mengikuti rapat paripurna pemandangan fraksi di gedung DPRD Kota Baubau.
Menurut dia, kalau penyerapan anggaran tahun 2015 itu bisa maksimal, seharusnya bisa digunakan di tahun yang sama untuk pembangunan seperti jembatan atau jalan tani, sehingga sudah bisa dinikmati dan meningkatkan produktifitas pertanian.
"Bulan lalu kita rapat itu baru mencapai angka 20 hingga 30 persen penyerapan anggaran, oleh karena itu kita harapkan bulan mendatang sudah harus naik karena tahun ini sudah kuartal ketiga. Kita harapkan tidak boleh lagi terjadi di tahun berikutnya karena ini sudah komitmen bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bahkan gubernur sudah berapa kali memberikan instruksi soal itu" katanya.
Menurut dia lagi, walaupun anggaran itu tetap ada dan dilaksanakan di tahun berikutnya, akan tetapi daerah sudah rugi waktu, karena seharusnya di tahun berikutnya itu masyarakat sudah menikmati pembangunan di tahun sebelumnya.
Dia mengatakan, anggaran berbasis kinerja terjadi Silpa saat ini bukan lagi sebuah prestasi, tetapi merupakan sebuah kerugian besar bagi daerah dan masyarakat karena dianggap tidak mampu bekerja dalam melakukan penyerapan anggaran.
"Tapi kita cermati yang banyak memberikan kontrbusi besar terhadap peningkatan Silpa itu salah satunya adalah anggaran APBN, namun itu kita tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan intervensi karena dari pusat. Namun juga kalau kita melihat ada perencanan yang tidak matang dan kendala teknis lainnya, termasuk kordinasi yang kurang baik," katanya.
Ia berharap agar penyerapan anggaran tersebut berjalan baik, maka sumber daya manusia birokrasi harus ditingkatkan, sehingga kalau ada kendala, baik aspek perencanaan atau pun teknisnya, maka dibekali dengan ilmu yang cukup.
Rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi itu dipimpin Ketua DPRD Kota Baubau Hj Roslina Rahim dan turut dihadiri Wakil walikota Baubau Hj Wa Ode Maasra Manarfa, pejabat forum koordinasi pimpinan daerah, dan para kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemkot Baubau.
Lima fraksi DPRD Kota Baubau menyampaikan pandangannya yakni, Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa yang dibacakan Aliyanti, Frkasi Hanura Joni Munadi Awal, Fraksi Perjuangan Bulan Bintang La Bara, Fraksi PAN Sejahtera La Andi, dan Fraksi Demokrasi Pembangunan Indonesia La Rusu.