Baubau (Antara) - Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan sosialisasi tentang empat pilar kebangsaan di Kota Baubau, Rabu.
Acara sosialisasi dihadiri Wali kota Baubau AS Tamrin, Pj Bupati Buton Tengah Mansur Amila, pejabat forum koordinasi pimpinan daerah Baubau, serta pejabat lingkup Pemkot Baubau, Pemkab Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah.
Selain itu, hadir pula para pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama dan siswa Sekolah menengah atas.
Pada kesempatan itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, kata empat pilar kebangsaan saat ini tidak lagi disebut sebagai empat pilar kebangsaan karena telah diputuskan Mahkamah Konstitusi, sehingga merupakan konsensus dasar bernegara yakni Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD Negara RI 1945.
Ketua Umum DPP PAN ini meyakini bahwa sebagai salah satu konsensus tersebut, Pancasila sudah begitu dihafal di luar kepala oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya makna dari pancasila itu sendiri sering dilupa.
"Saya ingin bertanya sila keempat pancasila, apakah musyawarah mufakat sekarang ini melemah atau menguat?," katanya dengan nada tanya, dan seraya para peserta yang hadir menjawab melemah.
"Saya tidak kaget melihat jawaban itu karena hasil survei 82 persen menyatakan bahwa musyawarah mufakat itu memang melemah, begitu pula keadilan sosial itu juga melemah," ujar lagi.
Artinya, kata dia, Pancasila sudah mulai dilupakan, dan prilaku manusia saat ini sudah jauh akan nilai-nilai Pancasila tersebut. Bahkan di tahun 60-an, Bung Karno sudah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengadopsi nilai-nilai dari negara barat berupa sistem demokrasi atau nilai-nilai negara timur berupa komunis.
"Bung Karno mengatakan Indonesia punya sistim nilai sendiri yang namanya Pancasila artinya gotong royong, bersatu padu, dan seterusnya," ujarnya.
Sedangkan maksud dari NKRI, kata dia, bahwa dari manapun manusia berasal, bisa tinggal dan hidup di mana saja dengan memenuhi hak dan kewajiban yang sama. Sementara Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu.
"Republik ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, kita punya cita-cita yang sama, tujuan dan impian yang sama yaitu Indonesia merdeka. Kita tidak boleh mempermasalahkan siapa kita, dan dari mana kita," ujarnya.
Untuk pilar keempat UUD Negara RI 1945, kata Zulkifli, sudah sepakat bahwa inti tersebut adalah demokrasi Pancasila, artinya yang berdaulat dan berkuasa adalah rakyat, sehingga pemimpin bekerja berdasarkan mandat dari rakyat dan tidak bisa bekerja sendiri.
"Saat mereka menduduki jabatan harus disumpah dan isi sumpahnya harus setia terhadap Pancasila. Oleh karena itu, gubernur, walikota/bupti tidak boleh arogan. Kalau semua bisa dijalankan, maka Indonesia ini hebat dan disegani orang luar," katanya.
Acara sosialisasi dihadiri Wali kota Baubau AS Tamrin, Pj Bupati Buton Tengah Mansur Amila, pejabat forum koordinasi pimpinan daerah Baubau, serta pejabat lingkup Pemkot Baubau, Pemkab Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah.
Selain itu, hadir pula para pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama dan siswa Sekolah menengah atas.
Pada kesempatan itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, kata empat pilar kebangsaan saat ini tidak lagi disebut sebagai empat pilar kebangsaan karena telah diputuskan Mahkamah Konstitusi, sehingga merupakan konsensus dasar bernegara yakni Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD Negara RI 1945.
Ketua Umum DPP PAN ini meyakini bahwa sebagai salah satu konsensus tersebut, Pancasila sudah begitu dihafal di luar kepala oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya makna dari pancasila itu sendiri sering dilupa.
"Saya ingin bertanya sila keempat pancasila, apakah musyawarah mufakat sekarang ini melemah atau menguat?," katanya dengan nada tanya, dan seraya para peserta yang hadir menjawab melemah.
"Saya tidak kaget melihat jawaban itu karena hasil survei 82 persen menyatakan bahwa musyawarah mufakat itu memang melemah, begitu pula keadilan sosial itu juga melemah," ujar lagi.
Artinya, kata dia, Pancasila sudah mulai dilupakan, dan prilaku manusia saat ini sudah jauh akan nilai-nilai Pancasila tersebut. Bahkan di tahun 60-an, Bung Karno sudah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengadopsi nilai-nilai dari negara barat berupa sistem demokrasi atau nilai-nilai negara timur berupa komunis.
"Bung Karno mengatakan Indonesia punya sistim nilai sendiri yang namanya Pancasila artinya gotong royong, bersatu padu, dan seterusnya," ujarnya.
Sedangkan maksud dari NKRI, kata dia, bahwa dari manapun manusia berasal, bisa tinggal dan hidup di mana saja dengan memenuhi hak dan kewajiban yang sama. Sementara Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu.
"Republik ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, kita punya cita-cita yang sama, tujuan dan impian yang sama yaitu Indonesia merdeka. Kita tidak boleh mempermasalahkan siapa kita, dan dari mana kita," ujarnya.
Untuk pilar keempat UUD Negara RI 1945, kata Zulkifli, sudah sepakat bahwa inti tersebut adalah demokrasi Pancasila, artinya yang berdaulat dan berkuasa adalah rakyat, sehingga pemimpin bekerja berdasarkan mandat dari rakyat dan tidak bisa bekerja sendiri.
"Saat mereka menduduki jabatan harus disumpah dan isi sumpahnya harus setia terhadap Pancasila. Oleh karena itu, gubernur, walikota/bupti tidak boleh arogan. Kalau semua bisa dijalankan, maka Indonesia ini hebat dan disegani orang luar," katanya.