Kendari (Antara News) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) merancang pembangunan kantor kejaksaan negeri di daerah pemekaran Kabupaten Bombana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kajati Sultra Joko Soesilo SH MH di Kendari, Kamis, mengatakan Presiden telah menerbitkan surat keputusan tentang pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana.
"Usulan pengadaan kantor Kejari Bombana diajukan sejak beberapa tahun lalu namun baru dapat persetujuan tahun 2016. Mudah-mudahan tahun 2017 sudah direalisasikan pembangunannya," kata Kajati Soesilo.
Sekarang ini, kata dia, tinggal menunggu alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat atas usul Kejaksaan Agung sedangkan perencanaan gambar dan kebutuhan anggaran pembangunan sudah diajukan.
Sedangkan dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengadaan kantor Kejari Bombana sangat besar, yakni hibah lokasi tanah pembangunan pada posisi strategis. "Pemerintah daerah dan DPRD setempat merespon pengadaan kantor Kejari Bombana demi peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat, ujarnya.
Pelayanan hukum di kantor Kejari Bombana sangat urgen karena selama ini penyidik, saksi dan pelanggar hukum harus berurusan di Kejari Bau Bau yang dipisahkan laut dari Kabupaten Bombana.
Kajati Sultra menambahkan penyidik kesulitan menangani tersangka karena harus menggiring tersangka menggunakan transportasi kapal laut sekitar delapan jam dari Bombana ke Bau Bau. "Beresiko mengantar pelaku kejahatan melalui transportasi kapal laut karena tidak tertutup kemungkinan pelaku kalap melarikan diri atau melawan dalam perjalanan," katanya.
Kajati Sultra Joko Soesilo SH MH di Kendari, Kamis, mengatakan Presiden telah menerbitkan surat keputusan tentang pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana.
"Usulan pengadaan kantor Kejari Bombana diajukan sejak beberapa tahun lalu namun baru dapat persetujuan tahun 2016. Mudah-mudahan tahun 2017 sudah direalisasikan pembangunannya," kata Kajati Soesilo.
Sekarang ini, kata dia, tinggal menunggu alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat atas usul Kejaksaan Agung sedangkan perencanaan gambar dan kebutuhan anggaran pembangunan sudah diajukan.
Sedangkan dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengadaan kantor Kejari Bombana sangat besar, yakni hibah lokasi tanah pembangunan pada posisi strategis. "Pemerintah daerah dan DPRD setempat merespon pengadaan kantor Kejari Bombana demi peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat, ujarnya.
Pelayanan hukum di kantor Kejari Bombana sangat urgen karena selama ini penyidik, saksi dan pelanggar hukum harus berurusan di Kejari Bau Bau yang dipisahkan laut dari Kabupaten Bombana.
Kajati Sultra menambahkan penyidik kesulitan menangani tersangka karena harus menggiring tersangka menggunakan transportasi kapal laut sekitar delapan jam dari Bombana ke Bau Bau. "Beresiko mengantar pelaku kejahatan melalui transportasi kapal laut karena tidak tertutup kemungkinan pelaku kalap melarikan diri atau melawan dalam perjalanan," katanya.