Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Polisi Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Kepala BNPT sebagai calon Kapolri. "Nama yang diajukan Presiden adalah Komjen Tito Karnavian," kata Staf Khusus Presiden, Johan Budi, melalui pesan singkat kepada wartawan yang diterima di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Johan Budi membenarkan bahwa pada 15 Juni 2016, Presiden menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri kepada DPR dengan nama yang diajukan Presiden adalah Komjen Pol Tito Karnavian.
Ia menegaskan, proses pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden adalah merujuk pada UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. "Penunjukan Calon Kapolri sepenuhnya menjadi wewenang dan hak prerogatif Presiden," katanya.
Namun demikian, Presiden kata Johan, dalam memilih nama Tito Karnavian, terlebih dahulu telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak baik Kompolnas, Polri, maupun publik. "Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.
Pertimbangan lain Presiden dalam memilih Tito Karnavian kata Johan yakni untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat, memperbaiki kualitas penegakan hukum terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba, maupun korupsi, sekaligus juga meningkatkan sinergi dengan penegak hukum lain.
Komjen Tito Karnavian kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Rencananya surat yang disampaikan Presiden akan dibawa ke Bamus dan segera dibacakan dalam sidang paripurna pada 28 Juni 2016. Setelah itu sidang paripurna baru kemudian dibahas dalam rapat pleno komisi III untuk ditentukan jadwal "fit dan proper test".
Komentar Berbagai Pihak
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Komjen Pol Tito Karnavian pantas menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. "Penunjukan calon Kapolri adalah kewenangan Presiden yang mendapat persetujuan dari DPR RI," kata Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), usai berbuka puasa di rumah jabatan ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu malam.
Hadir pada acara buka puasa bersama itu, antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Ade Komarudin, para Wakil Ketua DPR RI Taufik yaitu Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah. Selain itu hadir juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para Wakil Ketua MPR RI yakni Oesman Sapta, Hidayat Nur Wahid, dan Mahyudin.
Menurut Zulkifli, Komjen Tito Karnavian itu adalah figur polisi yang memiliki prestasi dan juga lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada angkatannya. "Menurut saya, Tito Karnavian pantas menjadi Kapolri. Tidak perlu diragukan," katanya pula.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya telah menerima surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri, selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. "DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo meminta pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti," katanya di Jakarta, Rabu (14/6).
Dia menjelaskan, Kamis (16/6) Pimpinan DPR akan mengadakan Rapat Pimpinan untuk membahas pencalonan Komjen Tito tersebut. Setelah itu menurut dia, akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk diagendakan dibahas dalam Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penunjukkan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo merupakan isyarat untuk mempercepat reformasi di Kepolisian. "Kami di DPR cukup kaget dengan pilihan Pak Jokowi. Saya memberi apresiasi kepada Presiden karena memilih yang tidak ada kontroversinya dan Pak Tito adalah jenderal termuda," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Dia menilai tidak ada halangan yang berarti bagi Tito, namun tinggal yang bersangkutan meyakinkan DPR bahwa dirinya merupakan figur menyatukan seluruh elemen di Kepolisian.
Hal itu, menurut dia, sangat penting karena tugas di Kepolisian banyak, yaitu bisa dibagikan kepada personalia aktif maupun nonaktif. "Pak Tito berani karena beliau sukses pimpin Densus 88 dan dikenal sebagai penegak hukum tindak pidana terorisme," ujarnya.
Namun Fahri meminta Tito merancang konsep penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi dan mengambilnya sebagai isu utama di Kepolisian.
Selain itu dia juga menyakini bahwa Tito bisa meyakinkan senior-senior di Kepolisian untuk bekerja bersama-sama karena citra institusi itu selama ini sudah jelek sehingga perlu dibangun soliditas.
Komentar lain dari anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki usia pensiun pada Juli 2016 mendatang. "Pak Tito telah terbukti sukses menjalankan tugas khususnya dalam menangani aksi terorisme selama ini," kata Jazilul Fawaid di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Jazilul, Tito Karnavian adalah figur polisi jujur, sederhana, bersih, berintegritas, tidak banyak bicara, tapi banyak kerja. Karakter dan sikap seperti Tito Karnavian, kata dia, yang disenangi Presiden Joko Widodo, yaitu pembantunya yang memberikan bukti dengan kerja dan prestasi, bukan banyak bicara minim kerja," tegasnya.
Pada prinsipnya, kata dia, Tito Karnavian sudah memenuhi syarat sebagai Kapolri. "Saya kira penunjukan Presiden Jokowi kepada Tito Karnavian memiliki alasan kuat," katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut Jazilul, Fraksi PKB DPR RI, kata Jazil, pasti akan mendukung keputusan Presiden Joko Widodo soal penunjukan Tito Karnavian. "Kami di Fraksi PKB DPR, pasti mendukung Pak Tito Karnavian," tegasnya.
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo berharap calon Kapolri Komjen Tito Karnavian yang telah diajukan Presiden Joko Widodo, dapat menjadi perekat di internal Kepolisian meskipun usianya masih tergolong muda. "Tito diharapkan menjadi perekat semua faksi yang ada di Polri sehingga ke depan Polri tambah solid dalam menghadapi tantangan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks," katanya di Jakarta, Rabu.
Bambang menjelaskan Tito dari sisi kepangkatan sudah memenuhi ketentuan, yakni bintang 3, namun dari sisi senioritas melompati beberapa angkatan.
Sementara itu menurut dia, dari sisi kemampuan, kecerdasan, intelektualitas dan profesionalitas tidak ada yang meragukan. "Kami berharap, jika nanti lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Tito bisa menjadi perekat," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan Komjen Pol Tito termasuk perwira tinggi Polri yang tergolong muda di lingkungan Mabes Polri meskipun memiliki pengalaman yang luas di tingkat nasional maupun internasional.
Menurut dia perlu dipikirkan bagaimana caranya agar pengangkatan Tito itu tidak menimbulkan gesekan di internal Polri karena banyak yang lebih senior dibandingkan Tito. "Karena banyak yang lebih senior di Polri yang merasa lebih berpengalaman, lebih senior dan memiliki jaringan politik yang lebih luas juga," ujarnya.
Benny tidak bisa menjamin proses di DPR berjalan mulus karena masing-masing anggota Komisi III memiliki partai politik dan pasti hal itu akan didiskusikan di internal.
Menurut dia, masing-masing anggota Komisi III akan melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan parpolnya.
Internal Polri
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meyakini Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon Kapolri dapat diterima semua kalangan baik eksternal maupun internal. "Saya pikir bisa diterima oleh semua pejabat di Mabes Polri," kata Badrodin Haiti usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan Tito punya berbagai kelebihan. "Dia cukup 'smart', cukup bagus di dalam komunikasi, dalam pendekatannya juga cukup bagus. Saya pikir tidak ada masalah," katanya.
Ketika ditanya apakah pengajuan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tidak terlalu muda, Badrodin mengatakan kalau punya potensi bisa saja. "Sekarang sudah zamannya, yang punya kemampuan itulah yang memimipin, jadi bukan angkatannya," kata Badrodin.
Ia menyebutkan mereka yang sudah menjabat di Mabes Polri tetap akan menjabat, namun untuk Kapolri hanya ada satu. "Apa terus semuanya harus memimpin, kan 'nggak' mungkin. 'Kan Kapolri hanya satu, pasti pilih yang terbaiklah," kata Badrodin.
Ketika ditanya apakah para senior akan menerima keputusan itu, Badrodin mengatakan kalau dipilih Presiden, mereka pasti akan menerima. "'Nggak' ada masalah, sebetulnya seluruh pejabat Polri mengakui keunggulan Pak Tito, kelebihannya. Dia memang masih junior, tetapi dengan dari sisi kemampuan, semua mengakui," kata Badrodin.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan internal Polri tetap solid pasca Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. "Insya Allah enggak ada masalah. Internal (Polri) patuh dan loyal pada apa yang diputuskan Presiden (Joko Widodo). Polri menghormati keputusan Presiden, kami sambut baik," kata Irjen Boy Rafli, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Saat ditanya terkait Tito yang dari sisi senioritas melompati beberapa angkatan, menurut Boy, hal itu tidak masalah. "Itu tidak masalah. Roda organisasi akan berjalan normal setelah ada pergantian (Kapolri)," kata mantan Kapolda Banten itu.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas menyatakan dukungannya kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Tito Karnavian untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). "Itulah keputusan presiden yang harus kita junjung tinggi, itu yang terbaik dari yang baik. Saya dukung Pak Tito sebagai Kapolri," kata Buwas sambil mengepalkan tangannya di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu.
Menurut Buwas tidak ada masalah senior atau junior itu yang terbaik, itu kemampuan seseorang.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada tiga pilihan yang direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia baru.
Tjahjo, di Jakarta, Rabu, mengatakan opsi pertama adalah Kompolnas memberikan masukan apabila Presiden hendak memperpanjang jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. "Kompolnas memberikan masukan seandainya Bapak Presiden mau memperpanjang Kapolri lama, Bapak Badrodin Haiti," kata Tjahjo.
Opsi kedua, lanjutnya, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri menyampaikan kepada Kompolnas tiga nama calon Kapolri.
Ketiga nama petinggi Polri tersebut adalah Komjen Pol. Budi Gunawan, Komjen Pol. Budi Waseso, dan Komjen Pol. Dwi Prijatno. Tidak ada nama Komjen Pol. Tito Karnavian dalam usulan Wanjakti Polri tersebut.
Sementara itu, skenario ketiga adalah Kompolnas mengusulkan enam nama polisi jenderal bintang tiga, yaitu Budi Gunawan, Budi Waseso, Dwi Prijatno, Tito Karnavian, Sjafruddin, dan Suhardi Alius. "Dari segi prestasi, kalau sudah bintang tiga itu semuanya berprestasi. Hanya pada saat itu pembicaraannya, ini (Tito) masih junior. Tetapi yang namanya bintang tidak ada senior, tidak ada junior," kata Tjahjo.
LSM
LSM Indonesia Police Watch (IPW) menilai penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri akan berdampak kurang baik bagi sistem kaderisasi Polri. "Keputusan Presiden (Joko Widodo) ini bisa merusak tatanan dan sistem kaderisasi di Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Pasalnya, menurut dia, ada lima angkatan yang lebih senior dibandingkan Tito untuk bisa dipertimbangkan menjadi Kapolri.
Meski memilih calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, menurutnya, Presiden harus memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan calon kapolri yang ditunjuknya.
"Seharusnya presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan Pasal 11 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Artinya kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan dia masih terlalu muda. Pensiunnya pun masih lama, tahun 2022," katanya.
Ia berpendapat masih banyak jenderal bintang tiga senior lainnya yang lebih pantas untuk mengisi jabatan Kapolri saat ini. "Tito terlalu junior, masih banyak senior diatas dia. Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang. Tapi jangan sekarang," katanya.
Komentar lain dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai pengajuan calon tunggal Kapolri atasnama Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai kejutan. "Pengajuan calon tunggal Tito Karnavian oleh Presiden sebagai calon Kapolri adalah kejutan," kata Edi di Jakarta Rabu.
Berdasarkan catatan Lemkapi, Edi mengatakan Tito tercatat sebagai perwira muda Polri yang brilian dan memiliki segudang prestasi pada bidang reserse, serta terorisme.
Tito juga sebagai Akademi Kepolisian (Akpol) 1987 yang pernah menjabat sebagai Asrena, Kapolda Jayapura, Kapolda Metro Jaya dan saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. "Selama bertugas selama ini Tito dikenal sosok yang santun baik dan hormat kepada senior maupun juniornya," tutur Edi.
Edi menyatakan seluruh pihak harus menerima keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan nama Tito Karnavian ke DPR RI.
Selanjutnya, mantan Komisioner Kompolnas itu berharap Tito lolos uji kepatutan yang dilakukan anggota Komisi III DPR RI guna memimpin dan membawa perubahan Polri semakin baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar berpendapat terpilihnya Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo memberikan harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. "Saya kira tepat pemilihan itu. Semoga Polri bisa menjadi lembaga Kepolisian yang lebih baik dan dipercaya rakyat," kata Bambang Widodo Umar melalui pesan singkat, di Jakarta, Rabu.
Pihaknya optimistis sosok Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu mampu membenahi kinerja Polri menjadi lebih baik di masa depan. "Dia (Tito) punya cukup waktu dan kita harapkan dia punya keberanian untuk membenahi institusi Polri secara mendasar," katanya.
Johan Budi membenarkan bahwa pada 15 Juni 2016, Presiden menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri kepada DPR dengan nama yang diajukan Presiden adalah Komjen Pol Tito Karnavian.
Ia menegaskan, proses pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden adalah merujuk pada UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. "Penunjukan Calon Kapolri sepenuhnya menjadi wewenang dan hak prerogatif Presiden," katanya.
Namun demikian, Presiden kata Johan, dalam memilih nama Tito Karnavian, terlebih dahulu telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak baik Kompolnas, Polri, maupun publik. "Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.
Pertimbangan lain Presiden dalam memilih Tito Karnavian kata Johan yakni untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat, memperbaiki kualitas penegakan hukum terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba, maupun korupsi, sekaligus juga meningkatkan sinergi dengan penegak hukum lain.
Komjen Tito Karnavian kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Rencananya surat yang disampaikan Presiden akan dibawa ke Bamus dan segera dibacakan dalam sidang paripurna pada 28 Juni 2016. Setelah itu sidang paripurna baru kemudian dibahas dalam rapat pleno komisi III untuk ditentukan jadwal "fit dan proper test".
Komentar Berbagai Pihak
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Komjen Pol Tito Karnavian pantas menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. "Penunjukan calon Kapolri adalah kewenangan Presiden yang mendapat persetujuan dari DPR RI," kata Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), usai berbuka puasa di rumah jabatan ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu malam.
Hadir pada acara buka puasa bersama itu, antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Ade Komarudin, para Wakil Ketua DPR RI Taufik yaitu Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah. Selain itu hadir juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para Wakil Ketua MPR RI yakni Oesman Sapta, Hidayat Nur Wahid, dan Mahyudin.
Menurut Zulkifli, Komjen Tito Karnavian itu adalah figur polisi yang memiliki prestasi dan juga lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada angkatannya. "Menurut saya, Tito Karnavian pantas menjadi Kapolri. Tidak perlu diragukan," katanya pula.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya telah menerima surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri, selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. "DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo meminta pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti," katanya di Jakarta, Rabu (14/6).
Dia menjelaskan, Kamis (16/6) Pimpinan DPR akan mengadakan Rapat Pimpinan untuk membahas pencalonan Komjen Tito tersebut. Setelah itu menurut dia, akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk diagendakan dibahas dalam Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penunjukkan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo merupakan isyarat untuk mempercepat reformasi di Kepolisian. "Kami di DPR cukup kaget dengan pilihan Pak Jokowi. Saya memberi apresiasi kepada Presiden karena memilih yang tidak ada kontroversinya dan Pak Tito adalah jenderal termuda," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Dia menilai tidak ada halangan yang berarti bagi Tito, namun tinggal yang bersangkutan meyakinkan DPR bahwa dirinya merupakan figur menyatukan seluruh elemen di Kepolisian.
Hal itu, menurut dia, sangat penting karena tugas di Kepolisian banyak, yaitu bisa dibagikan kepada personalia aktif maupun nonaktif. "Pak Tito berani karena beliau sukses pimpin Densus 88 dan dikenal sebagai penegak hukum tindak pidana terorisme," ujarnya.
Namun Fahri meminta Tito merancang konsep penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi dan mengambilnya sebagai isu utama di Kepolisian.
Selain itu dia juga menyakini bahwa Tito bisa meyakinkan senior-senior di Kepolisian untuk bekerja bersama-sama karena citra institusi itu selama ini sudah jelek sehingga perlu dibangun soliditas.
Komentar lain dari anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki usia pensiun pada Juli 2016 mendatang. "Pak Tito telah terbukti sukses menjalankan tugas khususnya dalam menangani aksi terorisme selama ini," kata Jazilul Fawaid di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Jazilul, Tito Karnavian adalah figur polisi jujur, sederhana, bersih, berintegritas, tidak banyak bicara, tapi banyak kerja. Karakter dan sikap seperti Tito Karnavian, kata dia, yang disenangi Presiden Joko Widodo, yaitu pembantunya yang memberikan bukti dengan kerja dan prestasi, bukan banyak bicara minim kerja," tegasnya.
Pada prinsipnya, kata dia, Tito Karnavian sudah memenuhi syarat sebagai Kapolri. "Saya kira penunjukan Presiden Jokowi kepada Tito Karnavian memiliki alasan kuat," katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut Jazilul, Fraksi PKB DPR RI, kata Jazil, pasti akan mendukung keputusan Presiden Joko Widodo soal penunjukan Tito Karnavian. "Kami di Fraksi PKB DPR, pasti mendukung Pak Tito Karnavian," tegasnya.
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo berharap calon Kapolri Komjen Tito Karnavian yang telah diajukan Presiden Joko Widodo, dapat menjadi perekat di internal Kepolisian meskipun usianya masih tergolong muda. "Tito diharapkan menjadi perekat semua faksi yang ada di Polri sehingga ke depan Polri tambah solid dalam menghadapi tantangan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks," katanya di Jakarta, Rabu.
Bambang menjelaskan Tito dari sisi kepangkatan sudah memenuhi ketentuan, yakni bintang 3, namun dari sisi senioritas melompati beberapa angkatan.
Sementara itu menurut dia, dari sisi kemampuan, kecerdasan, intelektualitas dan profesionalitas tidak ada yang meragukan. "Kami berharap, jika nanti lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Tito bisa menjadi perekat," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan Komjen Pol Tito termasuk perwira tinggi Polri yang tergolong muda di lingkungan Mabes Polri meskipun memiliki pengalaman yang luas di tingkat nasional maupun internasional.
Menurut dia perlu dipikirkan bagaimana caranya agar pengangkatan Tito itu tidak menimbulkan gesekan di internal Polri karena banyak yang lebih senior dibandingkan Tito. "Karena banyak yang lebih senior di Polri yang merasa lebih berpengalaman, lebih senior dan memiliki jaringan politik yang lebih luas juga," ujarnya.
Benny tidak bisa menjamin proses di DPR berjalan mulus karena masing-masing anggota Komisi III memiliki partai politik dan pasti hal itu akan didiskusikan di internal.
Menurut dia, masing-masing anggota Komisi III akan melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan parpolnya.
Internal Polri
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meyakini Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon Kapolri dapat diterima semua kalangan baik eksternal maupun internal. "Saya pikir bisa diterima oleh semua pejabat di Mabes Polri," kata Badrodin Haiti usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan Tito punya berbagai kelebihan. "Dia cukup 'smart', cukup bagus di dalam komunikasi, dalam pendekatannya juga cukup bagus. Saya pikir tidak ada masalah," katanya.
Ketika ditanya apakah pengajuan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tidak terlalu muda, Badrodin mengatakan kalau punya potensi bisa saja. "Sekarang sudah zamannya, yang punya kemampuan itulah yang memimipin, jadi bukan angkatannya," kata Badrodin.
Ia menyebutkan mereka yang sudah menjabat di Mabes Polri tetap akan menjabat, namun untuk Kapolri hanya ada satu. "Apa terus semuanya harus memimpin, kan 'nggak' mungkin. 'Kan Kapolri hanya satu, pasti pilih yang terbaiklah," kata Badrodin.
Ketika ditanya apakah para senior akan menerima keputusan itu, Badrodin mengatakan kalau dipilih Presiden, mereka pasti akan menerima. "'Nggak' ada masalah, sebetulnya seluruh pejabat Polri mengakui keunggulan Pak Tito, kelebihannya. Dia memang masih junior, tetapi dengan dari sisi kemampuan, semua mengakui," kata Badrodin.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan internal Polri tetap solid pasca Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. "Insya Allah enggak ada masalah. Internal (Polri) patuh dan loyal pada apa yang diputuskan Presiden (Joko Widodo). Polri menghormati keputusan Presiden, kami sambut baik," kata Irjen Boy Rafli, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Saat ditanya terkait Tito yang dari sisi senioritas melompati beberapa angkatan, menurut Boy, hal itu tidak masalah. "Itu tidak masalah. Roda organisasi akan berjalan normal setelah ada pergantian (Kapolri)," kata mantan Kapolda Banten itu.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas menyatakan dukungannya kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Tito Karnavian untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). "Itulah keputusan presiden yang harus kita junjung tinggi, itu yang terbaik dari yang baik. Saya dukung Pak Tito sebagai Kapolri," kata Buwas sambil mengepalkan tangannya di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu.
Menurut Buwas tidak ada masalah senior atau junior itu yang terbaik, itu kemampuan seseorang.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada tiga pilihan yang direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia baru.
Tjahjo, di Jakarta, Rabu, mengatakan opsi pertama adalah Kompolnas memberikan masukan apabila Presiden hendak memperpanjang jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. "Kompolnas memberikan masukan seandainya Bapak Presiden mau memperpanjang Kapolri lama, Bapak Badrodin Haiti," kata Tjahjo.
Opsi kedua, lanjutnya, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri menyampaikan kepada Kompolnas tiga nama calon Kapolri.
Ketiga nama petinggi Polri tersebut adalah Komjen Pol. Budi Gunawan, Komjen Pol. Budi Waseso, dan Komjen Pol. Dwi Prijatno. Tidak ada nama Komjen Pol. Tito Karnavian dalam usulan Wanjakti Polri tersebut.
Sementara itu, skenario ketiga adalah Kompolnas mengusulkan enam nama polisi jenderal bintang tiga, yaitu Budi Gunawan, Budi Waseso, Dwi Prijatno, Tito Karnavian, Sjafruddin, dan Suhardi Alius. "Dari segi prestasi, kalau sudah bintang tiga itu semuanya berprestasi. Hanya pada saat itu pembicaraannya, ini (Tito) masih junior. Tetapi yang namanya bintang tidak ada senior, tidak ada junior," kata Tjahjo.
LSM
LSM Indonesia Police Watch (IPW) menilai penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri akan berdampak kurang baik bagi sistem kaderisasi Polri. "Keputusan Presiden (Joko Widodo) ini bisa merusak tatanan dan sistem kaderisasi di Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Pasalnya, menurut dia, ada lima angkatan yang lebih senior dibandingkan Tito untuk bisa dipertimbangkan menjadi Kapolri.
Meski memilih calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, menurutnya, Presiden harus memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan calon kapolri yang ditunjuknya.
"Seharusnya presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan Pasal 11 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Artinya kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan dia masih terlalu muda. Pensiunnya pun masih lama, tahun 2022," katanya.
Ia berpendapat masih banyak jenderal bintang tiga senior lainnya yang lebih pantas untuk mengisi jabatan Kapolri saat ini. "Tito terlalu junior, masih banyak senior diatas dia. Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang. Tapi jangan sekarang," katanya.
Komentar lain dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai pengajuan calon tunggal Kapolri atasnama Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai kejutan. "Pengajuan calon tunggal Tito Karnavian oleh Presiden sebagai calon Kapolri adalah kejutan," kata Edi di Jakarta Rabu.
Berdasarkan catatan Lemkapi, Edi mengatakan Tito tercatat sebagai perwira muda Polri yang brilian dan memiliki segudang prestasi pada bidang reserse, serta terorisme.
Tito juga sebagai Akademi Kepolisian (Akpol) 1987 yang pernah menjabat sebagai Asrena, Kapolda Jayapura, Kapolda Metro Jaya dan saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. "Selama bertugas selama ini Tito dikenal sosok yang santun baik dan hormat kepada senior maupun juniornya," tutur Edi.
Edi menyatakan seluruh pihak harus menerima keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan nama Tito Karnavian ke DPR RI.
Selanjutnya, mantan Komisioner Kompolnas itu berharap Tito lolos uji kepatutan yang dilakukan anggota Komisi III DPR RI guna memimpin dan membawa perubahan Polri semakin baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar berpendapat terpilihnya Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo memberikan harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. "Saya kira tepat pemilihan itu. Semoga Polri bisa menjadi lembaga Kepolisian yang lebih baik dan dipercaya rakyat," kata Bambang Widodo Umar melalui pesan singkat, di Jakarta, Rabu.
Pihaknya optimistis sosok Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu mampu membenahi kinerja Polri menjadi lebih baik di masa depan. "Dia (Tito) punya cukup waktu dan kita harapkan dia punya keberanian untuk membenahi institusi Polri secara mendasar," katanya.