Laworo (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Muna Barat menargetkan pembentukan kampung keluarga berencana di seluruh kecamatan di daerah itu.
Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada saat pencanganan Desa Walelei sebagai Kampung KB percontohan di Muna Barat, Rabu, mengatakan Kampung KB diperlukan di seluruh desa sebab keberhasilan program KB akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera.
"Untuk itu saya mengimbau para camat dan kepala desa agar kampung KB bisa dibentuk di setiap kecamatan hingga akhirnya semua kampung atau desa di Muna Barat ini menjadi Kampung KB," kata Rajiun.
Ia mengatakan hal yang terpenting dari pencanangan Kampung KB ini adalah gerakan dari program-program KB yang mampu bersinergi dengan SKPD terkait yaitu keterbelakangan pendidikan tentu menjadi tanggung jawab dinas pendidikan.
"Mengenai kesehatan menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, mengenai infrastruktur menjadi tanggung jawab Dinas PU, dan ketersedian kontrasepsi menjadi tanggung jawab BKKBN sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Menurut Rajiun, Kampung KB akan membangun masyarakat yang sejahtera dari tingkat keluarga karena sebagai daerah otonomi baru, maka Muna Barat tentunya masih memiliki persoalan mengatasi kemiskinan. "Kita harus memberkuat dan merevitalisasi program KB dan keluarga sejahtera. Jangan hanya berhenti pada pencanangan, tetapi harus ada aksi dan gerakan," katanya.
Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada saat pencanganan Desa Walelei sebagai Kampung KB percontohan di Muna Barat, Rabu, mengatakan Kampung KB diperlukan di seluruh desa sebab keberhasilan program KB akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera.
"Untuk itu saya mengimbau para camat dan kepala desa agar kampung KB bisa dibentuk di setiap kecamatan hingga akhirnya semua kampung atau desa di Muna Barat ini menjadi Kampung KB," kata Rajiun.
Ia mengatakan hal yang terpenting dari pencanangan Kampung KB ini adalah gerakan dari program-program KB yang mampu bersinergi dengan SKPD terkait yaitu keterbelakangan pendidikan tentu menjadi tanggung jawab dinas pendidikan.
"Mengenai kesehatan menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, mengenai infrastruktur menjadi tanggung jawab Dinas PU, dan ketersedian kontrasepsi menjadi tanggung jawab BKKBN sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Menurut Rajiun, Kampung KB akan membangun masyarakat yang sejahtera dari tingkat keluarga karena sebagai daerah otonomi baru, maka Muna Barat tentunya masih memiliki persoalan mengatasi kemiskinan. "Kita harus memberkuat dan merevitalisasi program KB dan keluarga sejahtera. Jangan hanya berhenti pada pencanangan, tetapi harus ada aksi dan gerakan," katanya.