Baubau (Antara News) - Tim Kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengunjungi Kota Baubau sebagai calon ibu kota Provinsi Kepulauan Buton yang akan dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) dari induknya Provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu.
Sebanyak enam anggota DPD RI yang hadir bertatap muka dengan masyarakat perwakilan dari daerah cakupan Kepulauan Buton berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Baubau, Minggu, antara lain Benny Rhamdani, Yusran Silondae, Nurmawati Bantilan, Iqbal Parewangi, dan Jacob Komigi.
Sementara para kepala daerah dari wilayah Kepulauan Buton yang hadir antara lain Wali Kota Baubau AS Tamrin, Wakil Bupati Buton La Bakry dan Wakil Bupati Bombana Masyura Ila Ladamay.
Selain itu juga hadir Ketua DPRD Kota Baubau Hj Roslina Rahim, Ketua DPRD Kabupaten Buton La Ode Rafiun, Ketua DPRD Buton Tengah Adam, Ketua DPRD Buton Selatan La Usman, serta para kepala satuan kerja perangkat daerah, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kemasyarakat.
Ketua Tim Kerja Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengatakan, sebelum bertatap muka dengan masyarakat di Kepulauan Buton itu, pihaknya juga sudah terlebih dulu melakukan pertemuan dengan Gubernur Sultra bersama bupati dan walikota se-Sultra serta tokoh masyarakat di Kantor DPD RI atas surat yang dilayangkan gubernur Sultra Nur Alam belum lama ini.
"Jadi kurang lebih satu bulan ini Komite I DPD RI sudah merespon surat Gubernur Sultra untuk audiens. Padahal biasanya dua bulan sebelumnya adalah agenda untuk provinsi atau kabupaten/kota calon DOB baru bisa direspon karena saking padatnya agenda Komite I DPD RI," ujar Benny.
Ia juga mengapreasi sambutan masyarakat setempat karena saat penjemputan Tim Kerja DPD RI tersebut merupakan representasi dari seluruh masyarakat calon DOB Provinsi Kepulauan Buton yang menginginkan pemekaran daerah itu.
"Ini bukan kepentingan elit politik semata, tetapi niat masyarakat yang menginginkan Kepulauan Buton untuk mekar, apalagi daerah ini diyakini memiliki banyak sumber daya yang mampu meningkatkan pembangunan daerah di masa mendatang," katanya.
Menurut dia, persyaratan dasar yang berkaitan dengan kewilayahan dan kapasitas daerah sudah disampaikan gubernur Sultra di Kantor DPD RI beberapa waktu lalu, dan yang membuat bangga saat itu hadir selain gubernur, juga para bupati dan wali kota se-Sultra, sehingga ini merupakan peristiwa yang bersejarah.
Sementara Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan, enam kepala daerah yang masuk dalam cakupan calon provinsi Kepulauan Buton telah bersepakat pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dapat dilaksanakan.
Apalagi, kata dia, keenam daerah cakupan itu yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Wakatobi, dan Kabupaten Bombana, memiliki berbagai potensi, baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang heterogen.
"Kota Baubau pernah menjadi pusat pengendalian pemerintahan Kerajaan dan Kesultanan di masa lampau. Bahkan Kota Baubau memiliki benteng terluas di dunia dan juga menjadi pusat perlintasan pelayaran dari dan ke timur-barat yang disinggahi kapal bermuatan besar," ujar Tamrin.
Di samping itu, lanjut Tamrin, selain memiliki beberapa pelabuhan kapal rakyat yang menghubungkan daerah sekitar, juga Kota Baubau yang dipersiapkan sebagai calon ibu kota Provinsi Kepulauan Buton telah menyiapkan lahan sebagai sarana pusat pemerintahan.
"Kota Baubau menyambut baik dijadikan sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Buton, sehingga persiapan terus dilakukan, baik persiapan administrasi maupun masyarakatnya. Bahkan Kantor Wali Kota dan DPRD yang ada sekarang ini juga siap digunakan kalau diminta Pejabat Gubernur yang ditunjuk oleh Mendagri nantinya," ujarnya.
Sebanyak enam anggota DPD RI yang hadir bertatap muka dengan masyarakat perwakilan dari daerah cakupan Kepulauan Buton berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Baubau, Minggu, antara lain Benny Rhamdani, Yusran Silondae, Nurmawati Bantilan, Iqbal Parewangi, dan Jacob Komigi.
Sementara para kepala daerah dari wilayah Kepulauan Buton yang hadir antara lain Wali Kota Baubau AS Tamrin, Wakil Bupati Buton La Bakry dan Wakil Bupati Bombana Masyura Ila Ladamay.
Selain itu juga hadir Ketua DPRD Kota Baubau Hj Roslina Rahim, Ketua DPRD Kabupaten Buton La Ode Rafiun, Ketua DPRD Buton Tengah Adam, Ketua DPRD Buton Selatan La Usman, serta para kepala satuan kerja perangkat daerah, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kemasyarakat.
Ketua Tim Kerja Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengatakan, sebelum bertatap muka dengan masyarakat di Kepulauan Buton itu, pihaknya juga sudah terlebih dulu melakukan pertemuan dengan Gubernur Sultra bersama bupati dan walikota se-Sultra serta tokoh masyarakat di Kantor DPD RI atas surat yang dilayangkan gubernur Sultra Nur Alam belum lama ini.
"Jadi kurang lebih satu bulan ini Komite I DPD RI sudah merespon surat Gubernur Sultra untuk audiens. Padahal biasanya dua bulan sebelumnya adalah agenda untuk provinsi atau kabupaten/kota calon DOB baru bisa direspon karena saking padatnya agenda Komite I DPD RI," ujar Benny.
Ia juga mengapreasi sambutan masyarakat setempat karena saat penjemputan Tim Kerja DPD RI tersebut merupakan representasi dari seluruh masyarakat calon DOB Provinsi Kepulauan Buton yang menginginkan pemekaran daerah itu.
"Ini bukan kepentingan elit politik semata, tetapi niat masyarakat yang menginginkan Kepulauan Buton untuk mekar, apalagi daerah ini diyakini memiliki banyak sumber daya yang mampu meningkatkan pembangunan daerah di masa mendatang," katanya.
Menurut dia, persyaratan dasar yang berkaitan dengan kewilayahan dan kapasitas daerah sudah disampaikan gubernur Sultra di Kantor DPD RI beberapa waktu lalu, dan yang membuat bangga saat itu hadir selain gubernur, juga para bupati dan wali kota se-Sultra, sehingga ini merupakan peristiwa yang bersejarah.
Sementara Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan, enam kepala daerah yang masuk dalam cakupan calon provinsi Kepulauan Buton telah bersepakat pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dapat dilaksanakan.
Apalagi, kata dia, keenam daerah cakupan itu yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Wakatobi, dan Kabupaten Bombana, memiliki berbagai potensi, baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang heterogen.
"Kota Baubau pernah menjadi pusat pengendalian pemerintahan Kerajaan dan Kesultanan di masa lampau. Bahkan Kota Baubau memiliki benteng terluas di dunia dan juga menjadi pusat perlintasan pelayaran dari dan ke timur-barat yang disinggahi kapal bermuatan besar," ujar Tamrin.
Di samping itu, lanjut Tamrin, selain memiliki beberapa pelabuhan kapal rakyat yang menghubungkan daerah sekitar, juga Kota Baubau yang dipersiapkan sebagai calon ibu kota Provinsi Kepulauan Buton telah menyiapkan lahan sebagai sarana pusat pemerintahan.
"Kota Baubau menyambut baik dijadikan sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Buton, sehingga persiapan terus dilakukan, baik persiapan administrasi maupun masyarakatnya. Bahkan Kantor Wali Kota dan DPRD yang ada sekarang ini juga siap digunakan kalau diminta Pejabat Gubernur yang ditunjuk oleh Mendagri nantinya," ujarnya.