Raha (Antara News) - Anggota DPD RI Wa Ode Hamsinah Bolu siap membantu Pemerintah Kabupaten Muna jika pejabat pemda setempat membutuhkan akses kepada kantor kementerian untuk bertatap muka dengan penentu kebijakan nasional dalam hal ini menteri negara.
Anggota DPD RI pengganti LM Rusman Emba itu saat melakukan pertemuan di Raha Sabtu menjelaskan upaya mengajak menteri berdialog di kementerian itu bukan perkara mudah, jika tidak ada janji maka pertemuan akan mustahil.
"Menteri sudah ada tapi diarahkan kepada Dirjen. Setelah dari situ masih pula diarahkan ke Direktur. Tak mau ketemu didorong sampai ke kepala bagian. Hasilnya tidak maksimal karena bukan penentu kebijakan, maka dari itu lewat DPD-RI ini bisa diatasi," katanya.
Ia juga menyinggung lambannya pengoperasian Pelabuhan Feri Amolengo -Labuan yang sebelumnya termuat dalam "kicauan" (tweet) masyarakat bahwa bangunan pelabuhan yang terkesan sia-sia dan belum ada realisasi penggunaan.
Masyarakat semakin terpuruk belanja transportasinya karena panjangnya rute yang dilewati, dan hanya penggunaan fasilitas pelabuhan tersebut yang bisa memotong mata rantai rute perjalanan yang begitu panjang dan lama.
"Dengan desakan tersebut maka seminggu kemudian akhirnya terealisasi. Inilah bentuk peran penting DPD dalam memuluskan aspirasi masyarakat," katanya.
Berangkat dari itu, kehadirannya di Muna guna menjaring aspirasi daerah itu untuk menjadi asupan DPD-RI, khususnya wakil Sultra, untuk mendesak kementerian terkait masalah kemasyarakatan.
"Tiga hal yang menjadi isu sentral di Muna yakni air bersih, listrik dan perumahan. Di Muna, persentase air bersih masih menyentuh angka 60 persen pengunaannya. Sama halnya dengan listrik yang masih lemah cakupannya. Perumahan pun demikian karena banyak tempat tinggal yang tidak layak huni," katanya.
Hamsinah yang duduk di Komite III DPD RI menangkap aspirasi ini denga serius, sehingga dirinya berjanji akan melakukan kajian dengan rekan-rekannya di DPD khususunya komite yang dibidanginya. "Kebetulan apa yang menjadi permasalaha dalan forum ini merupakan bidang kerja di komite saya," ujarnya.
Anggota DPD RI pengganti LM Rusman Emba itu saat melakukan pertemuan di Raha Sabtu menjelaskan upaya mengajak menteri berdialog di kementerian itu bukan perkara mudah, jika tidak ada janji maka pertemuan akan mustahil.
"Menteri sudah ada tapi diarahkan kepada Dirjen. Setelah dari situ masih pula diarahkan ke Direktur. Tak mau ketemu didorong sampai ke kepala bagian. Hasilnya tidak maksimal karena bukan penentu kebijakan, maka dari itu lewat DPD-RI ini bisa diatasi," katanya.
Ia juga menyinggung lambannya pengoperasian Pelabuhan Feri Amolengo -Labuan yang sebelumnya termuat dalam "kicauan" (tweet) masyarakat bahwa bangunan pelabuhan yang terkesan sia-sia dan belum ada realisasi penggunaan.
Masyarakat semakin terpuruk belanja transportasinya karena panjangnya rute yang dilewati, dan hanya penggunaan fasilitas pelabuhan tersebut yang bisa memotong mata rantai rute perjalanan yang begitu panjang dan lama.
"Dengan desakan tersebut maka seminggu kemudian akhirnya terealisasi. Inilah bentuk peran penting DPD dalam memuluskan aspirasi masyarakat," katanya.
Berangkat dari itu, kehadirannya di Muna guna menjaring aspirasi daerah itu untuk menjadi asupan DPD-RI, khususnya wakil Sultra, untuk mendesak kementerian terkait masalah kemasyarakatan.
"Tiga hal yang menjadi isu sentral di Muna yakni air bersih, listrik dan perumahan. Di Muna, persentase air bersih masih menyentuh angka 60 persen pengunaannya. Sama halnya dengan listrik yang masih lemah cakupannya. Perumahan pun demikian karena banyak tempat tinggal yang tidak layak huni," katanya.
Hamsinah yang duduk di Komite III DPD RI menangkap aspirasi ini denga serius, sehingga dirinya berjanji akan melakukan kajian dengan rekan-rekannya di DPD khususunya komite yang dibidanginya. "Kebetulan apa yang menjadi permasalaha dalan forum ini merupakan bidang kerja di komite saya," ujarnya.