Gorontalo (Antara News) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus memperjuangkan penyelamatan danau Limboto yang mulai kering dan punah, dihadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada kunjungannya ke daerah belum lama ini.
"Kami masyarakat Gorontalo tidak ingin Danau Limboto menjadi kenangan jika tidak diurus dengan optimal," kata Rusli.
Sehingganya pihak pemda berharap kepada Mendagri untuk dapat melanjutkan pekerjaan revitalisasi Danau Limboto yang dulu luasnya kurang lebih 7.000 hektare, namun sekarang tinggal 4.000 hektare.
Sementara kedalamanya pada puluhan tahun sebelumnya sekitar 15 meter, namun saat ini tinggal tiga meter.
Sehingga upaya penyelamatan pun harus segera dilakukan, kalau tidak Danau Limboto hanya akan menjadi lokasi kenangan.
"Selaku pemerintah daerah tidak ingin Danau Limboto hanya tinggal nama saja, sehingga butuh upaya kongkrit," ucap Rusli.
Melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang turut dihadiri Mendagri itu, pihak pemda memohon perhatian untuk tetap dapat menganggarkan pengerukan Danau Limboto, dan juga menjamin kelancaran revitalisasi tersebut.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Budi Sidiki mengatakan ada enam rekomendasi yang disepakati bersama dalam pertemuan membahas penyelamatan Danau Limboto, salah satunya perlunya pembentukan Otorita Danau Limboto
"Kami mengumpulkan akademisi, warga, LSM, hingga Balai Wilayah Sungai dan semua lembaga terkait untuk membahas langkah strategis ke depan," katanya.
Dua di antara poin rekomendasinya adalah segera membentuk Unit Kerja Gubernur Otorita Danau dan memberlakukan status Danau Limboto sebagai darurat bencana ekologi.
Untuk Otorita Danau Limnoto, unit kerja terdiri dari pemerhati danau, akademisi, LSM dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dan harus dibentuk paling lambat dua bulan setelah rekomendasi itu ditandatangani.
"Kami masyarakat Gorontalo tidak ingin Danau Limboto menjadi kenangan jika tidak diurus dengan optimal," kata Rusli.
Sehingganya pihak pemda berharap kepada Mendagri untuk dapat melanjutkan pekerjaan revitalisasi Danau Limboto yang dulu luasnya kurang lebih 7.000 hektare, namun sekarang tinggal 4.000 hektare.
Sementara kedalamanya pada puluhan tahun sebelumnya sekitar 15 meter, namun saat ini tinggal tiga meter.
Sehingga upaya penyelamatan pun harus segera dilakukan, kalau tidak Danau Limboto hanya akan menjadi lokasi kenangan.
"Selaku pemerintah daerah tidak ingin Danau Limboto hanya tinggal nama saja, sehingga butuh upaya kongkrit," ucap Rusli.
Melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang turut dihadiri Mendagri itu, pihak pemda memohon perhatian untuk tetap dapat menganggarkan pengerukan Danau Limboto, dan juga menjamin kelancaran revitalisasi tersebut.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Budi Sidiki mengatakan ada enam rekomendasi yang disepakati bersama dalam pertemuan membahas penyelamatan Danau Limboto, salah satunya perlunya pembentukan Otorita Danau Limboto
"Kami mengumpulkan akademisi, warga, LSM, hingga Balai Wilayah Sungai dan semua lembaga terkait untuk membahas langkah strategis ke depan," katanya.
Dua di antara poin rekomendasinya adalah segera membentuk Unit Kerja Gubernur Otorita Danau dan memberlakukan status Danau Limboto sebagai darurat bencana ekologi.
Untuk Otorita Danau Limnoto, unit kerja terdiri dari pemerhati danau, akademisi, LSM dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dan harus dibentuk paling lambat dua bulan setelah rekomendasi itu ditandatangani.