Semarang (Antara News) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta insan pers untuk ikut mengkritisi pemerintah di semua tingkatan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Terus terang saya tidak suka kalau diberitakan yang baik-baik saja oleh media, saya justru ingin dibenturkan dan dikritisi biar publik teredukasi," kata Ganjar di Semarang, Selasa malam.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat memberikan pidato sambutan pada acara silaturahim dengan jajaran Direksi Perum LKBN Antara dan seluruh kepala biro Antara dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti Bimbingan Teknis PSO di Hotel Aston Semarang pada 26-29 Januari 2016.
Acara silaturahim tersebut juga dihadiri Direktur Utama Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat.
Ganjar mengaku ingin mengelola pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah dengan gembira dan nyaman serta menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat.
"Saya memanfaatkan berbagai media sosial yang ada saat ini untuk berkomunikasi dan mendengar langsung keluhan dari masyarakat," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga meminta pers ikut mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada di Jateng sebagai upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke provinsi yang beribukota Semarang itu.
Direktur Umum Perum LKBN Antara periode 2012-2016 Saiful Hadi menjelaskan bahwa setiap tahun para kepala biro dan redaktur Perum LKBN Antara mengikuti bimbingan teknis mengenai bagaimana menulis berita yang baik.
Pria kelahiran 14 September 1958 itu, mengatakan bahwa Perum LKBN Antara menjalin kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan potensi pariwisata di seluruh Indonesia hingga ke luar negeri.
"Semua Biro Antara di Indonesia yang mempunyai portal diharapkan mengisi konten tentang potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah masing-masing," katanya.
Perum LKBN Antara sejak beberapa tahun terakhir mendapat tugas menyebarluaskan pemberitaan dalam bentuk teks, foto, televisi (video), dan infografis dari pemerintah dalam skema Public Service Obligation (PSO).
Informasi dalam skema PSO tersebut, antara lain untuk mengimbangi meluasnya berita yang sekadar mengejar sensasi, namun miskin unsur yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan.