Kendari (Antara News) - Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi kabupaten penyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 berupa dana dekonsentrasi terbesar se-Sultra.
"Sampai dengan pertengahan Desember 2015, dana APBN berupa dana dekonsentrasi yang dialokasikan di Kabupaten Bombana sudah terserap sebesar 84 persen dari total anggaran Rp8 miliar lebih," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan Negara Wilayah Sultra, Ny Marni Misnur di Kendari, Kamis.
Sementara Kabupaten Kolaka Timur kata dia, menjadi kabupaten penyerap dana APBN berupa dana dekonsentrasi terendah se-Sultra, yakni sebesar 41 persen dari total APBN yang dialokasikan di Kolaka Timur sebesar Rp3 miliar lebih.
"Kabupaten yang juga masih rendah penyerapan dana APBN 2015 berupa dana dekonsentrasi adalah Wakatobi, yakni sebesar 44,82 persen dari total APBN senilai Rp5 miliar lebih," katanya.
Sementara Pemerintah Provinsi Sultra sendiri baru menyerap sebesar 69,85 persen dari total APBN senilai Rp8,36 triliun lebih.
Menurut dia, rendahnya penyerapan dana APBN 2015 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan nomenklatur lembaga Kementerian yang berdampak pula pada perubahan nama mata anggaran yang disediakan.
Selain itu kata dia, juga disebabkan oleh keterlambatan penunjukkan pejabat perbendaharaan di setiap intansi pemerintah.
"Kita harapkan ke depan masalah ini sudah bisa diatasi sehingga pencairan dana APBN 2016 bisa lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
"Sampai dengan pertengahan Desember 2015, dana APBN berupa dana dekonsentrasi yang dialokasikan di Kabupaten Bombana sudah terserap sebesar 84 persen dari total anggaran Rp8 miliar lebih," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan Negara Wilayah Sultra, Ny Marni Misnur di Kendari, Kamis.
Sementara Kabupaten Kolaka Timur kata dia, menjadi kabupaten penyerap dana APBN berupa dana dekonsentrasi terendah se-Sultra, yakni sebesar 41 persen dari total APBN yang dialokasikan di Kolaka Timur sebesar Rp3 miliar lebih.
"Kabupaten yang juga masih rendah penyerapan dana APBN 2015 berupa dana dekonsentrasi adalah Wakatobi, yakni sebesar 44,82 persen dari total APBN senilai Rp5 miliar lebih," katanya.
Sementara Pemerintah Provinsi Sultra sendiri baru menyerap sebesar 69,85 persen dari total APBN senilai Rp8,36 triliun lebih.
Menurut dia, rendahnya penyerapan dana APBN 2015 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan nomenklatur lembaga Kementerian yang berdampak pula pada perubahan nama mata anggaran yang disediakan.
Selain itu kata dia, juga disebabkan oleh keterlambatan penunjukkan pejabat perbendaharaan di setiap intansi pemerintah.
"Kita harapkan ke depan masalah ini sudah bisa diatasi sehingga pencairan dana APBN 2016 bisa lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.