Baubau (Antara News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Hamdan Zoelva memberikan kuliah umum di hadapan jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan, di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau, Kamis
Kegiatan kuliah umum yang bertajuk "Melalui Gerakan Revolusi Mental Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kota Baubau yang Good Governance dan Clean Goverment" itu dihadiri Wali Kota Baubau AS Tamrin, Wakil Wali Kota Wa Ode Maasra Manarfa, Sekot Baubau Muhammad Djudul, Sekda Buton Selatan Zakir, dan Kepala Bappeda Kabupaten Buton Muhamad Ilyas Abibu, serta jajaran birokrasi Pemkot Baubau,
Hamdan Zoelva mengatakan, dalam melakoni revolusi mental sekarang ini kiranya perlu mencoba sebuah paradigma baru dengan masuk pada suasana pemerintahan.
Hamdan menggambarkan sebuah paradigam baru dalam perjalanan bangsa Indonesia di era Presiden Soekarno tahun 1950 hingga 1957, para tokoh bangsa Indonesia saat berdebat dalam rapat memukul meja demi membela negara, namun itu hanya sebatas di arena rapat saja.
"Kalau di luar rapat mereka tidak menunjukan lagi sifatnya itu. Tokoh-tokoh bangsa kita kala itu kalau di luar rapat minum kopi dan duduk berbicara bersama," katanya.
Menurut dia, paradigma yang dianut kala itu betul-betul dinikmati ketika berbicara bangsa dan Negara, para tokoh bangsa Indonesia secara terbuka, dan jujur ketika berargumentasi ke mana arah bangsa ini, hingga saat itu tujuh kali jatuh bangun pemerintahan dalam waktu sembilan tahun.
Sehingga kala itu, kata Hamdan, Soekarno menyatakan Indonesia harus mengubah mental cara berbangsa dan bernegara dan kembali kepada budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan, perdebatan liberal ala barat dan individualistik harus ditinggalkan dan membangun mentalitas yang baru sesuai alam ketimuran bangsa Indonesia
"Ketika itulah apa yang kita kenal dengan pemerintahan Soekarno dengan pemerintahan demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang bekerja untuk mencapai suatu keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, yang disebut juga oleh Muhammad Yamin sebagai organisasi demokrasi," ujarnya.
Kemudian, lanjut Prof Hamdan, pada akhirnya apa yang diterapkan dan dipraktekan oleh Soekarno pada tahun 1959-1967 rupanya demokrasi terpimpin diterjemahkan sebagai demokrasi di bawah kepemimpinan seseorang.
"Pada akhirnya dengan kondisi ingin merubah sesuatu jadi lebih baik dengan cara penyelenggaraan negara melalui paradigama baru itu justru tidak bisa terhindarkan dan Soekarno akhirnya menjadi pemimpin tunggal diangkat menjadi presiden seumur hidup dengan Undang-undang kala itu, sebab Ketua MA, DPR, BPK dan Ketua MPR adalah menteri-menterinya presiden Soekarno karena di bawah kemepmimpinan satu orang," ujarnya.
Ia mengatakan, berbagai eksperimen dan paradigm itu juga tidak begitu tepat karena banyak dalam prakteknya salah, sehingga rezim berubah dan muncullah pemerintahan yang disebut orde baru (Orba).
Sementara Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan kegiatan revolusi mental itu dapat memberikan penguatan mental terhadap semua elemen yang ada karena saat ini seakan sudah mengkhawatirkan tergerusnya mental tersebut.
"Misalnya di mana-mana hampir seluruh lini dan pos-pos pemerintahan terjadi kegerusan mental birokrasi untuk menciptakan pemerinatahan yang bersih," ujar AS Tamrin.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang telah mencangkan program revolusi mental perlu terus diterapkan tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga legislasi dan yudikatif serta seluruh lapisan masyarakat.
"Saya kira semuanya itu karena tergerusnya moral dan mental lalu melabrak aturan dan tata krama serta nilai-nilai yang ada, makanya perlu dilakukan gadvenance," ujarnya.
Tamrin mengatakan, konsep revolusi mental itu memang terkadang tidak sejalan dengan pemikiran sebagian orang tentang ke mana arah revolusi mental itu, karena banyaknya tulisan dan pendapat yang mengkaji itu dari berbagai aspek.
Menurut dia, dalam melaksanakan revolusi mental itu, tentu banyak instrumen yang dilakukan berupa norma-norma dan aturan, karena secara harfiah adalah revolusi mental tu merupakan perubahan yang pragmatis dan radikal.
"Maka itu, kita coba dudukan kembali semua pelan-pelan, tentu tidak semudah membalik telapak tangan tetapi kalau kita tidak memulai, maka kapan mulainya," tandasnya.
Pada kesempatan itu Tamrin menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum tentang revolusi mental ini juga akan dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam, namun adanya urusan yang sangat penting, sehingga gubernur tidak bisa menghadiri acara tersebut.
"Sebenarnya bapak Nur Alam dijadwalkan hadir, namun gubernur berpesan kepada saya memohon maaf tidak bisa menghadirinya. Seandainya diri saya bisa dititip, saya akan titip saja, tapi itu tidak bisa," ujar AS Tamrin menirukan ucapan gubernur Sultra dalam awal sambutannya.
Kegiatan kuliah umum yang bertajuk "Melalui Gerakan Revolusi Mental Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kota Baubau yang Good Governance dan Clean Goverment" itu dihadiri Wali Kota Baubau AS Tamrin, Wakil Wali Kota Wa Ode Maasra Manarfa, Sekot Baubau Muhammad Djudul, Sekda Buton Selatan Zakir, dan Kepala Bappeda Kabupaten Buton Muhamad Ilyas Abibu, serta jajaran birokrasi Pemkot Baubau,
Hamdan Zoelva mengatakan, dalam melakoni revolusi mental sekarang ini kiranya perlu mencoba sebuah paradigma baru dengan masuk pada suasana pemerintahan.
Hamdan menggambarkan sebuah paradigam baru dalam perjalanan bangsa Indonesia di era Presiden Soekarno tahun 1950 hingga 1957, para tokoh bangsa Indonesia saat berdebat dalam rapat memukul meja demi membela negara, namun itu hanya sebatas di arena rapat saja.
"Kalau di luar rapat mereka tidak menunjukan lagi sifatnya itu. Tokoh-tokoh bangsa kita kala itu kalau di luar rapat minum kopi dan duduk berbicara bersama," katanya.
Menurut dia, paradigma yang dianut kala itu betul-betul dinikmati ketika berbicara bangsa dan Negara, para tokoh bangsa Indonesia secara terbuka, dan jujur ketika berargumentasi ke mana arah bangsa ini, hingga saat itu tujuh kali jatuh bangun pemerintahan dalam waktu sembilan tahun.
Sehingga kala itu, kata Hamdan, Soekarno menyatakan Indonesia harus mengubah mental cara berbangsa dan bernegara dan kembali kepada budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan, perdebatan liberal ala barat dan individualistik harus ditinggalkan dan membangun mentalitas yang baru sesuai alam ketimuran bangsa Indonesia
"Ketika itulah apa yang kita kenal dengan pemerintahan Soekarno dengan pemerintahan demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang bekerja untuk mencapai suatu keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, yang disebut juga oleh Muhammad Yamin sebagai organisasi demokrasi," ujarnya.
Kemudian, lanjut Prof Hamdan, pada akhirnya apa yang diterapkan dan dipraktekan oleh Soekarno pada tahun 1959-1967 rupanya demokrasi terpimpin diterjemahkan sebagai demokrasi di bawah kepemimpinan seseorang.
"Pada akhirnya dengan kondisi ingin merubah sesuatu jadi lebih baik dengan cara penyelenggaraan negara melalui paradigama baru itu justru tidak bisa terhindarkan dan Soekarno akhirnya menjadi pemimpin tunggal diangkat menjadi presiden seumur hidup dengan Undang-undang kala itu, sebab Ketua MA, DPR, BPK dan Ketua MPR adalah menteri-menterinya presiden Soekarno karena di bawah kemepmimpinan satu orang," ujarnya.
Ia mengatakan, berbagai eksperimen dan paradigm itu juga tidak begitu tepat karena banyak dalam prakteknya salah, sehingga rezim berubah dan muncullah pemerintahan yang disebut orde baru (Orba).
Sementara Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan kegiatan revolusi mental itu dapat memberikan penguatan mental terhadap semua elemen yang ada karena saat ini seakan sudah mengkhawatirkan tergerusnya mental tersebut.
"Misalnya di mana-mana hampir seluruh lini dan pos-pos pemerintahan terjadi kegerusan mental birokrasi untuk menciptakan pemerinatahan yang bersih," ujar AS Tamrin.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang telah mencangkan program revolusi mental perlu terus diterapkan tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga legislasi dan yudikatif serta seluruh lapisan masyarakat.
"Saya kira semuanya itu karena tergerusnya moral dan mental lalu melabrak aturan dan tata krama serta nilai-nilai yang ada, makanya perlu dilakukan gadvenance," ujarnya.
Tamrin mengatakan, konsep revolusi mental itu memang terkadang tidak sejalan dengan pemikiran sebagian orang tentang ke mana arah revolusi mental itu, karena banyaknya tulisan dan pendapat yang mengkaji itu dari berbagai aspek.
Menurut dia, dalam melaksanakan revolusi mental itu, tentu banyak instrumen yang dilakukan berupa norma-norma dan aturan, karena secara harfiah adalah revolusi mental tu merupakan perubahan yang pragmatis dan radikal.
"Maka itu, kita coba dudukan kembali semua pelan-pelan, tentu tidak semudah membalik telapak tangan tetapi kalau kita tidak memulai, maka kapan mulainya," tandasnya.
Pada kesempatan itu Tamrin menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum tentang revolusi mental ini juga akan dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam, namun adanya urusan yang sangat penting, sehingga gubernur tidak bisa menghadiri acara tersebut.
"Sebenarnya bapak Nur Alam dijadwalkan hadir, namun gubernur berpesan kepada saya memohon maaf tidak bisa menghadirinya. Seandainya diri saya bisa dititip, saya akan titip saja, tapi itu tidak bisa," ujar AS Tamrin menirukan ucapan gubernur Sultra dalam awal sambutannya.