Di tengah masyarakat petani di berbagai daerah di Indonesia terdengar jeritan atas kesulitan pangan karena gagal panen yang disebabkan oleh kemarau panjang.
Namun petani di dua kabupaten, Konawe Selatan dan Kolaka, di Sulawesi Tenggara (Sultra) justru melakukan panen raya padi.
Produksi per hektare dari tanaman padi yang dipanen Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pekan lalu mencapai 8,1 ton gabah kering giling per hektar.
"Dengan panen padi di musim kemarau ini, menjadikan daerah Sultra surplus beras sebanyak 135.000 ton," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Siltra, Muhammad Nasir di Kendari, baru-baru ini.
Menurut Nasir tanaman padi yang dipanen di tengah kemarau oleh Menteri Pertanian RI itu, digarap para petani di dua kabupaten di Sultra itu melalui program upaya khusus peningkatan produksi pangan yang digulirkan Kementerian Pertanian.
Setelah dua tahun program upsus peningkatah produksi pangan tersebut digulirkan, sumbangan Sultra terhadap ketersediaan stok pangan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Di tahun 2012, sebelum upsus peningkatan produksi pangan dilaksanakan, kita hanya bisa menyumbang pada ketersediaan stok pangan nasional sebanyak 89.000," kata Nasir.
Setelah upsus produksi produksi pangan dilaksanakan lanjutnya, sumbangan Sultra terhadap ketersediaan stok pangan beras nasional meningkat menjadi 125.000 dan tahun 2015 sumbangan Sultra terhadap ketersediaan pangan beras nasional sudah mencapai 135.000 ton.
"Produksi beras sebanyak itu merupakan hasil panen dari tanaman padi sawah seluas 121.000 hektar," kata Nas
Menurut dia, lahan tanam padi pada areal sawah seluas 121.000 hektar lebih yang menghasilkan produksi gabah sebanyak 657.000 ton GKG belum seluruhnya beririgasi.
Lahan persawahan di wilayah Sultra tersebut yang memiliki saluran irigasi baru seluas 93.000 hektar lebih, sedangkan sisanya belum beririgasi.
"Dengan kondisi lahan persawahan beririgasi hanya seluas 93.000 hektar, mampu menghasilkan produksi padi sebanyak 657.000 ton GKG, sehingga produksi beras Sultra surplus 135.000 ton," katanya.
Tentu ujarnya, jika seluruh lahan persawahan di Sultra tersebut dilengkapi dengan saluran irigasi, maka produksi padi di daerah ini akan lebih tinggi lagi.
Cetak sawah baru
Untuk terus meningkatkan produksi beras di Sultra, melalui upsus tahun 2016, Dinas Pertanian Sultra akan mencetak sawah baru seluas 12.000 hektar.
Selain itu juga akan merehabilitasi dan membangun jaringan irigasi baru yang diperkirakan bisa mengairi sawah seluas 63.000 hektar.
"Pencetakan sawah baru seluas 12.000 hektare itu, sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman," kata Kepala Dinas Pertanian Sultra Muhammad Nasir.
Untuk membiayai pencetakan sawah 12.000 hektar dan pengembangan produksi pertanian di Sultra, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menggelontorkan dana sebesar Rp845 miliar.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaeman saat berkunjung di Kendari, Sabtu (24/10) mengatakan pemerintah memberikan anggaran yang memadai kepada daerah, sejauh anggaran tersebut untuk membiayai peningkatan produksi pangan.
"Sejauh pemerintah daerah berupaya meningkatkan produksi pangan, pemerintah akan memberikan anggaran yang memadai," katanya.
Namun, jika daerah tidak mampu meningkatkan produksi pangan katanya, pemerintah tidak akan memberikan dan pertanian satu sen pun.
"Pemerintah mengambil kebijakan ini semata-mata untuk memotivasi pemerintah daerah agar berkreatif melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pangan di daerah masing-masing," kata Mentan Amran.
Menurut Mentan Amran, pemerintah menggulirkan upsus produksi pangan, untuk menjadikan negara ini swasembada pangan dan melepaskan diri dari ketergantungan pangan impor.
Bila perlu, katanya ke depan Indonesia bisa menjadi negara pengekspor berbagai komoditi pangan terbesar di dunia.
"Target kita, Indonesia ke depan bukan hanya menjadi negara pengekspor daging atau beras melainkan juga menjadi pengekspor berbagai komoditi pertanian lainnya seperti bawang merah atau cabe," katanya.
Tahun ini katanya, Indonesia sudah mampu meekspor bawang merah sebanyak 35.000 ton, sedangkan tahun-tahun sebelumnya Indonesia mengimpor bawang merah antara 20.000 sampai 30.000 ton per tahun.
"Mulai mengkespor bawang merah ini membuktikan negara kita bisa bukan hanya bisa swasembada pangan melainkan juga bisa menjadi negara pengekspor pangan di dunia," katanya.
Kawasan padi nasional
Pemerintah Provinsi Sultra mengusulkan kepada Menteri Pertanian agar provinsi itu dijadikan sebagai salah satu kawasan padi nasional di Indonesia.
Dengan begitu, maka program pengembangan tanaman padi di beberapa kabupaten di Sultra bisa menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Pertanian.
"Beberapa wilayah kabupaten di Sultra seperti Konawe Selatan, Konawe dan Bombana, sangat potensial untuk pengembangan lahan persawahan," kata Kepala Dinas Pertanian Sultra, Nasir.
Oleh karena itu, kata dia, Menteri Pertanian perlu memberikan kebijakan bagi kabupaten-kabupaten yang menjadi sentra produksi padi agar dapat dijadikan sebagai salah satu kawasan padi nasional di Indonesia.
Dengan kebijakan itu, sejumlah pemerintah kabupaten di daerah ini bisa mengembangkan tanaman padi sawah secara masif.
"Kalau ada kabupaten di provinsi ini yang dijadikan sebagai kawasan padi nasional, maka sumbangan Sultra terhadap ketersediaan pangan nasional akan semakin besar," katanya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat bertemu para pejabat Dinas Pertanian di Sultra, berjanji akan mengaji kemungkinan Sultra jadi salah satu kawasan padi nasional.
Jika dalam kajian nanti menunjukkan bahwa Sultra layak menjadi salah satu kawasan padi nasional di Indonesia, maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan memberikan persetujuan, menetapkan Sultra sebagai kawasan padi nasional.
"Kita akan menjadikan suatu daerah menjadi kawasan padi nasional, bila produksi padi di daerah tersebut diprediksi dapat meningkat dari tahun ke tahun dan bisa menjadi penyangga bagi ketersediaan stok pangan nasional," katanya.
Mentan Amran sangat optimistis upsus produksi pangan yang digulirkan pemerintah dengan menambah anggaran pertanian hingga beribu-ribu persen pada daerah-daerah potensial, bisa melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor pangan.
Bahkan, bila program upsus pangan tersebut mencapai sukses, Indonesia akan menjadi negara pengekspor pangan terbesar di dunia.
Namun petani di dua kabupaten, Konawe Selatan dan Kolaka, di Sulawesi Tenggara (Sultra) justru melakukan panen raya padi.
Produksi per hektare dari tanaman padi yang dipanen Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pekan lalu mencapai 8,1 ton gabah kering giling per hektar.
"Dengan panen padi di musim kemarau ini, menjadikan daerah Sultra surplus beras sebanyak 135.000 ton," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Siltra, Muhammad Nasir di Kendari, baru-baru ini.
Menurut Nasir tanaman padi yang dipanen di tengah kemarau oleh Menteri Pertanian RI itu, digarap para petani di dua kabupaten di Sultra itu melalui program upaya khusus peningkatan produksi pangan yang digulirkan Kementerian Pertanian.
Setelah dua tahun program upsus peningkatah produksi pangan tersebut digulirkan, sumbangan Sultra terhadap ketersediaan stok pangan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Di tahun 2012, sebelum upsus peningkatan produksi pangan dilaksanakan, kita hanya bisa menyumbang pada ketersediaan stok pangan nasional sebanyak 89.000," kata Nasir.
Setelah upsus produksi produksi pangan dilaksanakan lanjutnya, sumbangan Sultra terhadap ketersediaan stok pangan beras nasional meningkat menjadi 125.000 dan tahun 2015 sumbangan Sultra terhadap ketersediaan pangan beras nasional sudah mencapai 135.000 ton.
"Produksi beras sebanyak itu merupakan hasil panen dari tanaman padi sawah seluas 121.000 hektar," kata Nas
Menurut dia, lahan tanam padi pada areal sawah seluas 121.000 hektar lebih yang menghasilkan produksi gabah sebanyak 657.000 ton GKG belum seluruhnya beririgasi.
Lahan persawahan di wilayah Sultra tersebut yang memiliki saluran irigasi baru seluas 93.000 hektar lebih, sedangkan sisanya belum beririgasi.
"Dengan kondisi lahan persawahan beririgasi hanya seluas 93.000 hektar, mampu menghasilkan produksi padi sebanyak 657.000 ton GKG, sehingga produksi beras Sultra surplus 135.000 ton," katanya.
Tentu ujarnya, jika seluruh lahan persawahan di Sultra tersebut dilengkapi dengan saluran irigasi, maka produksi padi di daerah ini akan lebih tinggi lagi.
Cetak sawah baru
Untuk terus meningkatkan produksi beras di Sultra, melalui upsus tahun 2016, Dinas Pertanian Sultra akan mencetak sawah baru seluas 12.000 hektar.
Selain itu juga akan merehabilitasi dan membangun jaringan irigasi baru yang diperkirakan bisa mengairi sawah seluas 63.000 hektar.
"Pencetakan sawah baru seluas 12.000 hektare itu, sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman," kata Kepala Dinas Pertanian Sultra Muhammad Nasir.
Untuk membiayai pencetakan sawah 12.000 hektar dan pengembangan produksi pertanian di Sultra, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menggelontorkan dana sebesar Rp845 miliar.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaeman saat berkunjung di Kendari, Sabtu (24/10) mengatakan pemerintah memberikan anggaran yang memadai kepada daerah, sejauh anggaran tersebut untuk membiayai peningkatan produksi pangan.
"Sejauh pemerintah daerah berupaya meningkatkan produksi pangan, pemerintah akan memberikan anggaran yang memadai," katanya.
Namun, jika daerah tidak mampu meningkatkan produksi pangan katanya, pemerintah tidak akan memberikan dan pertanian satu sen pun.
"Pemerintah mengambil kebijakan ini semata-mata untuk memotivasi pemerintah daerah agar berkreatif melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pangan di daerah masing-masing," kata Mentan Amran.
Menurut Mentan Amran, pemerintah menggulirkan upsus produksi pangan, untuk menjadikan negara ini swasembada pangan dan melepaskan diri dari ketergantungan pangan impor.
Bila perlu, katanya ke depan Indonesia bisa menjadi negara pengekspor berbagai komoditi pangan terbesar di dunia.
"Target kita, Indonesia ke depan bukan hanya menjadi negara pengekspor daging atau beras melainkan juga menjadi pengekspor berbagai komoditi pertanian lainnya seperti bawang merah atau cabe," katanya.
Tahun ini katanya, Indonesia sudah mampu meekspor bawang merah sebanyak 35.000 ton, sedangkan tahun-tahun sebelumnya Indonesia mengimpor bawang merah antara 20.000 sampai 30.000 ton per tahun.
"Mulai mengkespor bawang merah ini membuktikan negara kita bisa bukan hanya bisa swasembada pangan melainkan juga bisa menjadi negara pengekspor pangan di dunia," katanya.
Kawasan padi nasional
Pemerintah Provinsi Sultra mengusulkan kepada Menteri Pertanian agar provinsi itu dijadikan sebagai salah satu kawasan padi nasional di Indonesia.
Dengan begitu, maka program pengembangan tanaman padi di beberapa kabupaten di Sultra bisa menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Pertanian.
"Beberapa wilayah kabupaten di Sultra seperti Konawe Selatan, Konawe dan Bombana, sangat potensial untuk pengembangan lahan persawahan," kata Kepala Dinas Pertanian Sultra, Nasir.
Oleh karena itu, kata dia, Menteri Pertanian perlu memberikan kebijakan bagi kabupaten-kabupaten yang menjadi sentra produksi padi agar dapat dijadikan sebagai salah satu kawasan padi nasional di Indonesia.
Dengan kebijakan itu, sejumlah pemerintah kabupaten di daerah ini bisa mengembangkan tanaman padi sawah secara masif.
"Kalau ada kabupaten di provinsi ini yang dijadikan sebagai kawasan padi nasional, maka sumbangan Sultra terhadap ketersediaan pangan nasional akan semakin besar," katanya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat bertemu para pejabat Dinas Pertanian di Sultra, berjanji akan mengaji kemungkinan Sultra jadi salah satu kawasan padi nasional.
Jika dalam kajian nanti menunjukkan bahwa Sultra layak menjadi salah satu kawasan padi nasional di Indonesia, maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan memberikan persetujuan, menetapkan Sultra sebagai kawasan padi nasional.
"Kita akan menjadikan suatu daerah menjadi kawasan padi nasional, bila produksi padi di daerah tersebut diprediksi dapat meningkat dari tahun ke tahun dan bisa menjadi penyangga bagi ketersediaan stok pangan nasional," katanya.
Mentan Amran sangat optimistis upsus produksi pangan yang digulirkan pemerintah dengan menambah anggaran pertanian hingga beribu-ribu persen pada daerah-daerah potensial, bisa melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor pangan.
Bahkan, bila program upsus pangan tersebut mencapai sukses, Indonesia akan menjadi negara pengekspor pangan terbesar di dunia.