Kendari (Antara News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, Kamis, melakukan studi banding di Sulawesi Temggara (Sultra) dalam rangka melihat proses pembentukan biro layanan pengadaan di daerah itu.
Rombongan tersebut terdiri dari sembilan anggota DPRD Papua Barat dan beberapa staf dari LPSE Papua Barat dan selaku rombongan adalah Wakil Ketua DPRD Papua Barat JA Jumame.
Anggota DPRD Papua Barat dalam rombongan itu adalah Saul Rante Lembang, Mozes Rudi, Pieters Kondjol, Erik Manibuy, Rahmat C. Sinamur, Mugiyono, Josias Klasjok, dan Firda Tabita Klasin.
Rombongan ini diterima oleh jajaran Pemprov Sultra yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata, kemudian Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso, Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Sultra Rony Yakup dan kepala Dinas Perhubungan Sultra Mamun Supriatna dalam audiens di Ruang Rapat Gubernur Sultra, Kamis.
"Kedatangan kami dalam rangka mengetahui proses pembuatan regulasi pembentukan Biro Layanan Pengadaan di Sultra sebagai gambaran untuk pertimbangan dewan dalam menginisiasi lahirnya BLP ini di Papua Barat," kata ketua romnongan JA Jumame.
Pihaknya mendapat arahan dari pemerintah pusat bahwa BLP Sultra adalah yang terbaik dan telah menjadi rujukan pembentukan BLP.
Wagub Sultra Saleh Lasata mengaku bangga karena daerahnya itu sudah menjadi rujukan pembuatan BLP di Indonesia karena telah mendapat penghargaan dari pusat.
"Tetapi kami bukan bermaksud mengajari Papua Barat dalam hal ini, tetapi kami hanya ini bertukar pengalaman kiat-kiat sehingga Sultra sukses bentuk BLP," katanya.
Menurutnya, dengan adanya biro baru tersebut banyak keuntungan yang diperoleh mulai dari ketertiban administrasi dan percepat lelang.
Rombongan tersebut terdiri dari sembilan anggota DPRD Papua Barat dan beberapa staf dari LPSE Papua Barat dan selaku rombongan adalah Wakil Ketua DPRD Papua Barat JA Jumame.
Anggota DPRD Papua Barat dalam rombongan itu adalah Saul Rante Lembang, Mozes Rudi, Pieters Kondjol, Erik Manibuy, Rahmat C. Sinamur, Mugiyono, Josias Klasjok, dan Firda Tabita Klasin.
Rombongan ini diterima oleh jajaran Pemprov Sultra yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata, kemudian Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso, Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Sultra Rony Yakup dan kepala Dinas Perhubungan Sultra Mamun Supriatna dalam audiens di Ruang Rapat Gubernur Sultra, Kamis.
"Kedatangan kami dalam rangka mengetahui proses pembuatan regulasi pembentukan Biro Layanan Pengadaan di Sultra sebagai gambaran untuk pertimbangan dewan dalam menginisiasi lahirnya BLP ini di Papua Barat," kata ketua romnongan JA Jumame.
Pihaknya mendapat arahan dari pemerintah pusat bahwa BLP Sultra adalah yang terbaik dan telah menjadi rujukan pembentukan BLP.
Wagub Sultra Saleh Lasata mengaku bangga karena daerahnya itu sudah menjadi rujukan pembuatan BLP di Indonesia karena telah mendapat penghargaan dari pusat.
"Tetapi kami bukan bermaksud mengajari Papua Barat dalam hal ini, tetapi kami hanya ini bertukar pengalaman kiat-kiat sehingga Sultra sukses bentuk BLP," katanya.
Menurutnya, dengan adanya biro baru tersebut banyak keuntungan yang diperoleh mulai dari ketertiban administrasi dan percepat lelang.