Baubau (Antara News) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menunggu usulan pemekaran daerah otonom baru (DOB) provinsi Kepulauan Buton dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
"Pada prinsipnya kami masih menunggu, dan kendalanya tidak ada, toh jumlah desa, kecamatan hingga jumlah penduduk, termasuk wilayah perbatasan sudah memenuhi syarat. Pemerintah pusat menunggu untuk kemudian menyampaikan ke DPR," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat berkunjung di Batauga, ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Sultra, Sabtu.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mengetahui melalui Pemerintah Provinsi Sultra dalam hal itu Gubernur Sultra mengenai rencana pemekaran provinsi Kepulauan Buton dan harus dipertimbangkan karena potensi sumber daya alamnya melimpah.
Menurut Tjahjo, potensi sumber daya alam di Pulau Buton melimpah, namun belum dioptimalkan dengan baik, sehingga kalaupun dalam membangun Kepulauan Buton nantinya tidak menghilangkan jati diri dan identitas Buton yang merupakan eks kesultanan Buton karena budaya merupakan perekat bangsa.
"Pokoknya yang terpenting pemekaran daerah otonom baru itu harus memperhatikan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dan mudah-mudahan peningkatan pendapatan asli daerahnya seperti tambang aspal, dan hasil perikanan serta sektor pariwisatanya bisa terpenuhi," ujarnya.
Sementara itu Gubernur Sultra, Nur Alam mengatakan, Pemerintah Provinsi Sultra bersama tujuh daerah di cakupan Kepulauan Buton sudah menggabungkan tekad untuk mengusulkan ke Mendagri untuk dikaji dan dipertimbangkan terkait pemekaran provinsi tersebut.
"Salah satu fenomena politik yang selalu mewarnai tensi politik di satu wilayah agak meningkat yakni menyangkut penamaan daerah itu dan lokasi ibukota. Namun dua hal ini Alhamdullilah telah berhasil dikompromikan dan semua pihak menerimanya," ujar Nur Alam.
Kalaupun suatu saat pemerintah pusat memutuskan untuk mekar, kata gubernur, maka namanya Provinsi Kepulauan Buton dengan ibukota di Baubau.
Ia menambahkan, pemekaran provinsi Kepulauan Buton sudah disiapkan lokasinya. Jika dibanding dengan provinsi yang telah mekar seperti Sulawesi Barat awalnya, maka persiapan pemekaran Kepulauan Buton jauh lebih memadai.
Untuk itu, gubernur meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa mengkaji dan mempertimbangkan hal itu.
"Kita harapkan kepada pemerintah pusat bisa mengkaji dan mempertimbangkan ini. Apalagi Bapak Mendagri hadir di sini dan bisa melihat secara langsung kondisi Kepulauan Buton," ujar Nur Alam.
"Pada prinsipnya kami masih menunggu, dan kendalanya tidak ada, toh jumlah desa, kecamatan hingga jumlah penduduk, termasuk wilayah perbatasan sudah memenuhi syarat. Pemerintah pusat menunggu untuk kemudian menyampaikan ke DPR," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat berkunjung di Batauga, ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Sultra, Sabtu.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mengetahui melalui Pemerintah Provinsi Sultra dalam hal itu Gubernur Sultra mengenai rencana pemekaran provinsi Kepulauan Buton dan harus dipertimbangkan karena potensi sumber daya alamnya melimpah.
Menurut Tjahjo, potensi sumber daya alam di Pulau Buton melimpah, namun belum dioptimalkan dengan baik, sehingga kalaupun dalam membangun Kepulauan Buton nantinya tidak menghilangkan jati diri dan identitas Buton yang merupakan eks kesultanan Buton karena budaya merupakan perekat bangsa.
"Pokoknya yang terpenting pemekaran daerah otonom baru itu harus memperhatikan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dan mudah-mudahan peningkatan pendapatan asli daerahnya seperti tambang aspal, dan hasil perikanan serta sektor pariwisatanya bisa terpenuhi," ujarnya.
Sementara itu Gubernur Sultra, Nur Alam mengatakan, Pemerintah Provinsi Sultra bersama tujuh daerah di cakupan Kepulauan Buton sudah menggabungkan tekad untuk mengusulkan ke Mendagri untuk dikaji dan dipertimbangkan terkait pemekaran provinsi tersebut.
"Salah satu fenomena politik yang selalu mewarnai tensi politik di satu wilayah agak meningkat yakni menyangkut penamaan daerah itu dan lokasi ibukota. Namun dua hal ini Alhamdullilah telah berhasil dikompromikan dan semua pihak menerimanya," ujar Nur Alam.
Kalaupun suatu saat pemerintah pusat memutuskan untuk mekar, kata gubernur, maka namanya Provinsi Kepulauan Buton dengan ibukota di Baubau.
Ia menambahkan, pemekaran provinsi Kepulauan Buton sudah disiapkan lokasinya. Jika dibanding dengan provinsi yang telah mekar seperti Sulawesi Barat awalnya, maka persiapan pemekaran Kepulauan Buton jauh lebih memadai.
Untuk itu, gubernur meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa mengkaji dan mempertimbangkan hal itu.
"Kita harapkan kepada pemerintah pusat bisa mengkaji dan mempertimbangkan ini. Apalagi Bapak Mendagri hadir di sini dan bisa melihat secara langsung kondisi Kepulauan Buton," ujar Nur Alam.