Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam berharap kepada seluruh petugas penyuluh, baik pertanian, perikanan maupun kehutanan, untuk selalu menjadi tombak terdepan bagi peningkatan hasil petani dan nelayan di daerahnya.
"Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan. Peran petugas penyuluh dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pengembangan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan, tetapi juga manajemen berusaha," kata gubernur saat membuka Rakor Pemantapan Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Prov.Sultra di Kendari, Selasa.
Menurut gubernur, petugas penyuluh juga harus mempunyai kecakapan dan kemampuan teknis yang lebih dibanding pegawai negeri sipil lainnya yang ada di daerah-daerah.
"Petugas penyuluh harus memiliki ilmu manajerial bisnis, dan punya kepekaan terhadap dinamika berusaha baik dalam skala lokal, regional maupun global," ujarnya.
Lebih jauh gubernur mengatakan, di sektor pertanian misalnya para petani tidak mempunyai ilmu mengenai pola tanam yang tepat maupun terhadap pencegahan hama, sehingga dengan kehadiran penyuluh akan memberi motivasi dan bimbingan terhadap apa yang belum diketahui para petani tersebut.
"Saya paham, bahwa keberhasilan sektor pertanian dalam arti luas merupakan titik usaha para petugas penyuluh yang ahli di bidangnya masing-masing," ujar Nur Alam.
Ia juga menambahkan, kegiatan koordinasi antarpara petugas penyuluh tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun diupayakan untuk dilakukan secara kontinyu minimal 2-3 kali dalam setahun.
"Sepanjang saya masih menjadi gubernur dengan sisa masa tugas masih 26 bulan lagi atau akhir tugas hingga Februari 2018, saya menginginkan ada hasil karya para petugas penyuluh untuk saya resmikan," ujarnya.
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sultra Akbar dalam laporannya mengatakan kegiatan rakor pemantapan sistem penyuluhan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang peran serta tugas para penyuluh dilapangan.
Ia mengatakan, hingga saat ini jumlah petugas penyuluh yang ada sebanyak 1.219 orang yang meliputi 664 penyuluh pertanian PNS dan 348 orang yang berstatus tenaga penyuluh kontrak, 114 orang penyuluh perikanan dan 81 orang penyuluh kehutanan.
Peserta kegiatan rakor pemantapan sistem penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang diselenggarakan pada salah satu hotel di Kendari itu, selain melibatkan ratusan penyuluh, juga puluhan Babinsa dari TNI-AD, LSM dan perwakilan PKK dari 15 kabupatehn dan dua kota se-Sultra.
"Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan. Peran petugas penyuluh dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pengembangan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan, tetapi juga manajemen berusaha," kata gubernur saat membuka Rakor Pemantapan Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Prov.Sultra di Kendari, Selasa.
Menurut gubernur, petugas penyuluh juga harus mempunyai kecakapan dan kemampuan teknis yang lebih dibanding pegawai negeri sipil lainnya yang ada di daerah-daerah.
"Petugas penyuluh harus memiliki ilmu manajerial bisnis, dan punya kepekaan terhadap dinamika berusaha baik dalam skala lokal, regional maupun global," ujarnya.
Lebih jauh gubernur mengatakan, di sektor pertanian misalnya para petani tidak mempunyai ilmu mengenai pola tanam yang tepat maupun terhadap pencegahan hama, sehingga dengan kehadiran penyuluh akan memberi motivasi dan bimbingan terhadap apa yang belum diketahui para petani tersebut.
"Saya paham, bahwa keberhasilan sektor pertanian dalam arti luas merupakan titik usaha para petugas penyuluh yang ahli di bidangnya masing-masing," ujar Nur Alam.
Ia juga menambahkan, kegiatan koordinasi antarpara petugas penyuluh tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun diupayakan untuk dilakukan secara kontinyu minimal 2-3 kali dalam setahun.
"Sepanjang saya masih menjadi gubernur dengan sisa masa tugas masih 26 bulan lagi atau akhir tugas hingga Februari 2018, saya menginginkan ada hasil karya para petugas penyuluh untuk saya resmikan," ujarnya.
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sultra Akbar dalam laporannya mengatakan kegiatan rakor pemantapan sistem penyuluhan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang peran serta tugas para penyuluh dilapangan.
Ia mengatakan, hingga saat ini jumlah petugas penyuluh yang ada sebanyak 1.219 orang yang meliputi 664 penyuluh pertanian PNS dan 348 orang yang berstatus tenaga penyuluh kontrak, 114 orang penyuluh perikanan dan 81 orang penyuluh kehutanan.
Peserta kegiatan rakor pemantapan sistem penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang diselenggarakan pada salah satu hotel di Kendari itu, selain melibatkan ratusan penyuluh, juga puluhan Babinsa dari TNI-AD, LSM dan perwakilan PKK dari 15 kabupatehn dan dua kota se-Sultra.