Gorontalo (Antara News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad mengatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan merupakan indikator keberhasilan daerah dalam pembangunan.
"Kan ada laporan keuangan yang sifatnya administratif sehingga menghasilkan predikat WTP dan sebagainya, lalu ada juga laporan kinerja. Kami mendorong BPK agar ini dibalik dan capaian kinerja yang harus ditonjolkan," ujarnya di Gorontalo, Selasa.
Pernyataan tersebut dilontarkannya usai Asisten Pelayanan Publik Setda Provinsi Gorontalo Anis Naki memaparkan keberhasilan pemprov dalam berbagai bidang, termasuk dalam meraih WTP.
" Banyak kepala daerah yang bangga sudah meraih WTP, tapi nyatanya masih banyak yang kena korupsi juga kok. Kita harus paham bahwa WTP itu hanya indikator bahwa administrasi pengelolaan keuangannya sudah bagus," Katanya
Menurutnya pada tahun 2011 DPD pernah merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak lagi menggunakan predikat-predikat tersebut, karena khawatir pemerintah daerah terjebak dengan capaian tersebut.
" Indikator utama seharusnya adalah kinerja pemda. Bagaimana pemda bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan merealisasikan aspirasi mereka," tukasnya.
Ia menilai sejauh ini pemerintah baik di pusat maupun daerah hanya membaca dan menuangkan aspirasi tersebut dalam rancangan APBD maupun APBN, namun tetap saja masih banyak yang tidak sinkron.
"Kami baik DPD maupum DPR saat turun lapangan melakukan kroscek menemukan banyak yang tidak nyambung antara program pemerintah dan aspirasi rakyat. Lantas bagaimana nasib aspirasi mereka selama ini," imbuhnya.
"Kan ada laporan keuangan yang sifatnya administratif sehingga menghasilkan predikat WTP dan sebagainya, lalu ada juga laporan kinerja. Kami mendorong BPK agar ini dibalik dan capaian kinerja yang harus ditonjolkan," ujarnya di Gorontalo, Selasa.
Pernyataan tersebut dilontarkannya usai Asisten Pelayanan Publik Setda Provinsi Gorontalo Anis Naki memaparkan keberhasilan pemprov dalam berbagai bidang, termasuk dalam meraih WTP.
" Banyak kepala daerah yang bangga sudah meraih WTP, tapi nyatanya masih banyak yang kena korupsi juga kok. Kita harus paham bahwa WTP itu hanya indikator bahwa administrasi pengelolaan keuangannya sudah bagus," Katanya
Menurutnya pada tahun 2011 DPD pernah merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak lagi menggunakan predikat-predikat tersebut, karena khawatir pemerintah daerah terjebak dengan capaian tersebut.
" Indikator utama seharusnya adalah kinerja pemda. Bagaimana pemda bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan merealisasikan aspirasi mereka," tukasnya.
Ia menilai sejauh ini pemerintah baik di pusat maupun daerah hanya membaca dan menuangkan aspirasi tersebut dalam rancangan APBD maupun APBN, namun tetap saja masih banyak yang tidak sinkron.
"Kami baik DPD maupum DPR saat turun lapangan melakukan kroscek menemukan banyak yang tidak nyambung antara program pemerintah dan aspirasi rakyat. Lantas bagaimana nasib aspirasi mereka selama ini," imbuhnya.