Jakarta (Antara News) - Sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Badrodin Haiti yang semula diprediksi "melempem" namun kini justru tampil garang dengan mengungkap kasus besar seperti kasus Kondensat, korupsi Stadion Gedebage Jabar hingga prostitusi online.
"Saya rasa tidak aneh karena polisi selalu mengikuti perkembangan situasi sehingga perlu diantisipasi secepatnya. Semua langkah Polri ini merupakan kebijaksanaan Kapolri," kata Noegroho di Jakarta, Senin.
Noegroho menilai tindakan Polri yang mengungkap korupsi besar ini merupakan tindakan konstitusional dan tidak untuk melakukan persaingan dengan KPK. "Kenapa semua kasus korupsi harus melulu ke KPK, bukankah Polri dan Kejaksaan itu lembaga konstitusional yang ada di setiap negara.
Menurut saya, justru saat ini KPK harus banyak berperan sebagai motivator dan supervisor," harap Noegroho. Namun dia berpesan Polri harus menjaga soliditas, bekerja yang profesional, jangan sakiti rakyat dan terus ikuti perkembangan yang semakin maju baik teknologi maupun bentuk kejahatannya
Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga mengapresiasi kekompakan Kapolri dengan Wakapolri Budi Gunawan yang diprediksi akan ada "matahari kembar" oleh sebagian masyarakat.
"Faktanya kan sekarang Pak Badrodin adalah Kapolri dan Pak Budi Gunawan adalah Wakapolri. Saya yakin pula Pak Budi Gunawan tidak mempermasalahkan batalnya dia menjadi Kapolri. Ini membuktikan juga Pak Budi Gunawan bersikap legowo. Jangan kita berprasangka dari sisi luar saja, tetapi hendaknya kita dapat menilai secara tenang dan senantiasa berpikir positif," ujarnya.
Noegroho menilai bahwa Polri saat ini memang perlu kedekatan dan dukungan politik dari seluruh parpol, namun harus tetap independen. "Tapi harus dijaga agar Polri tetap independen. Itu akan menjawab suara-suara negatif yang beredar sekaligus memperlihatkan bahwa Polri benar-benar polisi rakyat," katanya.
Terkait dengan penilaian negatif terhadap Kabareskrim Budi Waseso yang tidak mau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ke KPK, Noegroho meminta jangan dikaitkan dengan citra Polri. "Saya rasa bukan tidak mau. Tapi karena kesibukan, baik di kantor maupun luar daerah maka penyampaian LHKPN agak terlambat. Apa hubungannya citra Polri dengan keterlambatan menyerahkan LHKPN," kata Noegroho.
"Saya rasa tidak aneh karena polisi selalu mengikuti perkembangan situasi sehingga perlu diantisipasi secepatnya. Semua langkah Polri ini merupakan kebijaksanaan Kapolri," kata Noegroho di Jakarta, Senin.
Noegroho menilai tindakan Polri yang mengungkap korupsi besar ini merupakan tindakan konstitusional dan tidak untuk melakukan persaingan dengan KPK. "Kenapa semua kasus korupsi harus melulu ke KPK, bukankah Polri dan Kejaksaan itu lembaga konstitusional yang ada di setiap negara.
Menurut saya, justru saat ini KPK harus banyak berperan sebagai motivator dan supervisor," harap Noegroho. Namun dia berpesan Polri harus menjaga soliditas, bekerja yang profesional, jangan sakiti rakyat dan terus ikuti perkembangan yang semakin maju baik teknologi maupun bentuk kejahatannya
Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga mengapresiasi kekompakan Kapolri dengan Wakapolri Budi Gunawan yang diprediksi akan ada "matahari kembar" oleh sebagian masyarakat.
"Faktanya kan sekarang Pak Badrodin adalah Kapolri dan Pak Budi Gunawan adalah Wakapolri. Saya yakin pula Pak Budi Gunawan tidak mempermasalahkan batalnya dia menjadi Kapolri. Ini membuktikan juga Pak Budi Gunawan bersikap legowo. Jangan kita berprasangka dari sisi luar saja, tetapi hendaknya kita dapat menilai secara tenang dan senantiasa berpikir positif," ujarnya.
Noegroho menilai bahwa Polri saat ini memang perlu kedekatan dan dukungan politik dari seluruh parpol, namun harus tetap independen. "Tapi harus dijaga agar Polri tetap independen. Itu akan menjawab suara-suara negatif yang beredar sekaligus memperlihatkan bahwa Polri benar-benar polisi rakyat," katanya.
Terkait dengan penilaian negatif terhadap Kabareskrim Budi Waseso yang tidak mau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ke KPK, Noegroho meminta jangan dikaitkan dengan citra Polri. "Saya rasa bukan tidak mau. Tapi karena kesibukan, baik di kantor maupun luar daerah maka penyampaian LHKPN agak terlambat. Apa hubungannya citra Polri dengan keterlambatan menyerahkan LHKPN," kata Noegroho.