Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengatakan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sudah semestinya memikirkan bahwa program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga harus (KKBPK) semakin kuat di daerah.
"Bila perlu, disetiap daerah kabupaten/kota yang ada di Sultra yang masih muncul persoalan-persoalan yang dirasakan dan dirasakan masih mengganjal dalam pelaksanaan program KKBPK segera diungkapkan melalui forum ini," kata gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Provinsi, Lukman Abunawas dalam pembukaan Rakerda KKBPK se-Sultra di Kendari, Selasa.
Rakerda BKKBN tingkat provinsi yang juga dihadiri Direktur Bina Kesetaraan Pelayanan KB Jalur Pemerintah BKKBN, I Wayan Sundra, gubernur mengatakan agar program keluarga berencana yang dianggap sudah sukses melaksanakan program itu juga diberi kesempatan berbicara untuk membagi-bagi `jurus` kepada rekannya di kabupaten yang lain.
Ia mengatakan, kegiatan rakerda KKBPK jangan dipandang hanya sekedar rutinitas yang diselenggarakan setiap tahun oleh segenap jajaran perwakilan BKKBN Provinsi Sultra , tetapi hendaknya dijadikan sebagai wujud dari komitmen yang sungguh-sungguh secara pro aktif menyatukan visi, misi dan persepsi bersama guna terciptanya sinergitas dan saling dukung pelaksanaan program dalam memacu pembangunan daerah.
"Rakerda ini merupakan forum komitmen dan kesepakatan bersama antara perwakilan BKKBN, stakeholder, dan mitra kerja sebagai dasar merancang program dan kegiatan strategis yang diselaraskan dengan RPJM pertama dan Renstra 2015-2019," ujarnya.
Sebelumnya, kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Syahruddin dalam laporannya mengatakan, Rakerda yang pesertanya diikuti 150 peserta itu, sehari sebelumnya telah dilakukan `Pra Rakerda` yang diikuti seluruh peserta pengelola program KKBPK tingkat kabupaten/kota dan perwakilan BKKBN Provinsi.
Dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillah telah menyelesaikan satu tahapan kegiatan dengan membahas dan mendiskusikan pelaksanaan program KKBPK selama tahun 2014 secara detail.
"Dari hasil pembahasan dan diskusi tersebut dapat kami simpulkan beberapa poin penting yang perlu kami laporkan antara lain bahwa pencapaian program KKBPK Provinsi tahun 2014 bisa mencapai 106,29 persen dari perkiraan permintaan masyarakat (PPM)," ujarnya.
Pencapaian ini, lanjut Syahruddin, sedikit mengalami penurunan jika dibanding capaian tahun sebelumnya yang berhasil mencapai angka 117 persen.
Salah satu penyebab penurunan ini dikarenakan pada tahun 2014 ada ketidak konsisten alokasi anggaran untuk penggarapan program KKBPK yang diturunkan di Sultra, tetapi pada bulan oktober, menjelang akhir tahun anggaran yang semula diefisiensi kembali diturunkan sehingga pengelolaan program KKBPK agak tersendat sehingga capaiannya hanya 83,65 persen.
Namun demikian, walau penyerapannya tidak mencapai 100 persen tetapi bisa menghasilkan akseptor baru sebanyak 73.477 atau 106,28 persen.
Rangkaian Rakerda BKKBN Provinsi 2015 juga dilakukan pengukuhan pengurus paguyuban Juang Kencana (PJK) Provinsi Sultra periode 2015-2017 oleh pengurus pusat H Andarus Darahim.
"Bila perlu, disetiap daerah kabupaten/kota yang ada di Sultra yang masih muncul persoalan-persoalan yang dirasakan dan dirasakan masih mengganjal dalam pelaksanaan program KKBPK segera diungkapkan melalui forum ini," kata gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Provinsi, Lukman Abunawas dalam pembukaan Rakerda KKBPK se-Sultra di Kendari, Selasa.
Rakerda BKKBN tingkat provinsi yang juga dihadiri Direktur Bina Kesetaraan Pelayanan KB Jalur Pemerintah BKKBN, I Wayan Sundra, gubernur mengatakan agar program keluarga berencana yang dianggap sudah sukses melaksanakan program itu juga diberi kesempatan berbicara untuk membagi-bagi `jurus` kepada rekannya di kabupaten yang lain.
Ia mengatakan, kegiatan rakerda KKBPK jangan dipandang hanya sekedar rutinitas yang diselenggarakan setiap tahun oleh segenap jajaran perwakilan BKKBN Provinsi Sultra , tetapi hendaknya dijadikan sebagai wujud dari komitmen yang sungguh-sungguh secara pro aktif menyatukan visi, misi dan persepsi bersama guna terciptanya sinergitas dan saling dukung pelaksanaan program dalam memacu pembangunan daerah.
"Rakerda ini merupakan forum komitmen dan kesepakatan bersama antara perwakilan BKKBN, stakeholder, dan mitra kerja sebagai dasar merancang program dan kegiatan strategis yang diselaraskan dengan RPJM pertama dan Renstra 2015-2019," ujarnya.
Sebelumnya, kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Syahruddin dalam laporannya mengatakan, Rakerda yang pesertanya diikuti 150 peserta itu, sehari sebelumnya telah dilakukan `Pra Rakerda` yang diikuti seluruh peserta pengelola program KKBPK tingkat kabupaten/kota dan perwakilan BKKBN Provinsi.
Dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillah telah menyelesaikan satu tahapan kegiatan dengan membahas dan mendiskusikan pelaksanaan program KKBPK selama tahun 2014 secara detail.
"Dari hasil pembahasan dan diskusi tersebut dapat kami simpulkan beberapa poin penting yang perlu kami laporkan antara lain bahwa pencapaian program KKBPK Provinsi tahun 2014 bisa mencapai 106,29 persen dari perkiraan permintaan masyarakat (PPM)," ujarnya.
Pencapaian ini, lanjut Syahruddin, sedikit mengalami penurunan jika dibanding capaian tahun sebelumnya yang berhasil mencapai angka 117 persen.
Salah satu penyebab penurunan ini dikarenakan pada tahun 2014 ada ketidak konsisten alokasi anggaran untuk penggarapan program KKBPK yang diturunkan di Sultra, tetapi pada bulan oktober, menjelang akhir tahun anggaran yang semula diefisiensi kembali diturunkan sehingga pengelolaan program KKBPK agak tersendat sehingga capaiannya hanya 83,65 persen.
Namun demikian, walau penyerapannya tidak mencapai 100 persen tetapi bisa menghasilkan akseptor baru sebanyak 73.477 atau 106,28 persen.
Rangkaian Rakerda BKKBN Provinsi 2015 juga dilakukan pengukuhan pengurus paguyuban Juang Kencana (PJK) Provinsi Sultra periode 2015-2017 oleh pengurus pusat H Andarus Darahim.