Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan konsultasi dengan sejumlah pimpinan lembaga negara seperti DPR,DPD, MPR, MA serta BPK di Istana Negara Jakarta, Senin.
"Ini memang rutin kita laksanakan, sebelumnya dilaksanakan di Istana Negara sekarang kita laksanakan lagi di Istana juga," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelum pertemuan itu di Jakarta, Senin.
Sementara sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo. Pertemuan tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 12.15 WIB.
Sementara itu mengenai pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pratikno mengatakan Presiden Jokowi sudah menerima usulan dari berbagai pihak. "Sekarang dalam tahap penggodokan, Presiden yang akan memutuskan," katanya.
Ia menyebutkan pembentukan Pansel KPK itu intinya adalah bagian dari komitmen untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Juga terus didorong sinergi kelembagaan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan," kata Pratikno.
Mengenai nama-nama calon anggota Pansel KPK itu, Pratikno mengatakan banyak sekali nama yang masuk. "Saya tidak hafal satu per satu. Publik juga bisa beri masukan, ini akan secepatnya diputuskan," katanya.
Sementara itu, pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara Jakarta membahas berbagai masalah yang meliputi politik, hukum dan ekonomi.
Ketua MPR Zlkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua DPD Irman Gusman memberikan keterangan pers usai pertemuan konsultasi yang digelar Senin mulai sekitar pukul 12.15 hingga 14.00 WIB itu. "Dalam rapat konsultasi kita sampaikan pertama soal pelanggaran HAM, harapan teman-teman di era Presiden Jokowi ini masalah itu bisa diselesaikan, apakah Trisakti, Lampung, kasus 1965 dan lainnya," kata Zulkifli Hasan.
Ia menyebutkan juga dibahas perkembangan politik dan agenda peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juli yang akan diadakan di Blitar. "Akan didakan di Blitar dengan mengundang Bapak Presiden Jokowi dan pejabat lainnya," katanya.
Ia juga mengatakan tradisi Pidato Kenegaraan nantinya juga tidak hanya mendengarkan Pidato Presiden tetapi pimpinan delapan lembaga negara akan menyampaikan pidatonya. "Nanti forumnya di MPR, tanggalnya akan diatur," katanya.
Sementara itu Setya Novanto mengatakan pertemuan antarpimpinan lembaga negara tersebut berlangsung sangat harmonis membicarakan isu-isu politik dan ekonomi termasuk kerja sama misalnya masalah Total dan Freeport.
"Freeport ini kan pemasukan ke negara sangat kecil hanya Rp6 triliun-Rp7 triliun sedangkan dana Otsus Rp35 triliun. Perlu dipkirikan untuk meningkatkan penerimaan negara, dan tanggung jawab membikin smelter bisa di Gresik baru kemudian di Timika," katanya.
Menurut dia, pertemuan itu juga membahas masalah terkait privatisasi dan pelaksanaan pilkada serentak.
Sementara Irman Gusman mengatakan Pertemuan membahas tentang pengelolaan Total atas Blok Migas Mahakam. "Tidak benar akan diperpanjang, jadi 100 persen dikembalikan ke negara dan Pertamina yang jadi institusi pengelolanya," katanya.
Ia juga mengatakan terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, perlu dicegah adanya aksi para spekulan dan mafia. "Kalau ikuti model Malaysia, orang yang nimbun kebutuhan pokok dikenakan subversif ekonomi," katanya.
Menurut dia juga dibahas bagaimana mengembalikan fungsi Bulog sebagai badan penyangga kebutuhan pokok, tidak hanya beras tapi juga kebutuhan pokok lain. "Pasar-pasar tradisonal yang banyak terbakar akhir-akhir ini seperti di Semarang dan Lembang juga kami minta segera direvitalisasi karena yang terpenting adalah ekonomi rakyat," katanya.
DPD, katanya, akan mendukung adanya insentif fiskal agar Bulog kembali melaksanakan fungsi sebagai badan penyangga kebutuhan pokok untuk menekan dan membatasi ruang gerak para spekulan.
"Ini memang rutin kita laksanakan, sebelumnya dilaksanakan di Istana Negara sekarang kita laksanakan lagi di Istana juga," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelum pertemuan itu di Jakarta, Senin.
Sementara sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo. Pertemuan tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 12.15 WIB.
Sementara itu mengenai pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pratikno mengatakan Presiden Jokowi sudah menerima usulan dari berbagai pihak. "Sekarang dalam tahap penggodokan, Presiden yang akan memutuskan," katanya.
Ia menyebutkan pembentukan Pansel KPK itu intinya adalah bagian dari komitmen untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Juga terus didorong sinergi kelembagaan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan," kata Pratikno.
Mengenai nama-nama calon anggota Pansel KPK itu, Pratikno mengatakan banyak sekali nama yang masuk. "Saya tidak hafal satu per satu. Publik juga bisa beri masukan, ini akan secepatnya diputuskan," katanya.
Sementara itu, pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara Jakarta membahas berbagai masalah yang meliputi politik, hukum dan ekonomi.
Ketua MPR Zlkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua DPD Irman Gusman memberikan keterangan pers usai pertemuan konsultasi yang digelar Senin mulai sekitar pukul 12.15 hingga 14.00 WIB itu. "Dalam rapat konsultasi kita sampaikan pertama soal pelanggaran HAM, harapan teman-teman di era Presiden Jokowi ini masalah itu bisa diselesaikan, apakah Trisakti, Lampung, kasus 1965 dan lainnya," kata Zulkifli Hasan.
Ia menyebutkan juga dibahas perkembangan politik dan agenda peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juli yang akan diadakan di Blitar. "Akan didakan di Blitar dengan mengundang Bapak Presiden Jokowi dan pejabat lainnya," katanya.
Ia juga mengatakan tradisi Pidato Kenegaraan nantinya juga tidak hanya mendengarkan Pidato Presiden tetapi pimpinan delapan lembaga negara akan menyampaikan pidatonya. "Nanti forumnya di MPR, tanggalnya akan diatur," katanya.
Sementara itu Setya Novanto mengatakan pertemuan antarpimpinan lembaga negara tersebut berlangsung sangat harmonis membicarakan isu-isu politik dan ekonomi termasuk kerja sama misalnya masalah Total dan Freeport.
"Freeport ini kan pemasukan ke negara sangat kecil hanya Rp6 triliun-Rp7 triliun sedangkan dana Otsus Rp35 triliun. Perlu dipkirikan untuk meningkatkan penerimaan negara, dan tanggung jawab membikin smelter bisa di Gresik baru kemudian di Timika," katanya.
Menurut dia, pertemuan itu juga membahas masalah terkait privatisasi dan pelaksanaan pilkada serentak.
Sementara Irman Gusman mengatakan Pertemuan membahas tentang pengelolaan Total atas Blok Migas Mahakam. "Tidak benar akan diperpanjang, jadi 100 persen dikembalikan ke negara dan Pertamina yang jadi institusi pengelolanya," katanya.
Ia juga mengatakan terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, perlu dicegah adanya aksi para spekulan dan mafia. "Kalau ikuti model Malaysia, orang yang nimbun kebutuhan pokok dikenakan subversif ekonomi," katanya.
Menurut dia juga dibahas bagaimana mengembalikan fungsi Bulog sebagai badan penyangga kebutuhan pokok, tidak hanya beras tapi juga kebutuhan pokok lain. "Pasar-pasar tradisonal yang banyak terbakar akhir-akhir ini seperti di Semarang dan Lembang juga kami minta segera direvitalisasi karena yang terpenting adalah ekonomi rakyat," katanya.
DPD, katanya, akan mendukung adanya insentif fiskal agar Bulog kembali melaksanakan fungsi sebagai badan penyangga kebutuhan pokok untuk menekan dan membatasi ruang gerak para spekulan.