Kendari (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menargetkan angka penduduk miskin sekitar 10 persen dari total penduduk kabupaten itu pada 2015.
Bupati Konawe Selatan Imran di Kendari, Kamis, mengatakan pada 2007 tercatat warga miskin mencapai 18,31 persen dari jumlah penduduk 231 ribu jiwa.
Seiring berjalannya program pembangunan sebagai daerah pemerintahan baru angka penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga 11,28 persen pada 2012.
Konawe Selatan menjadi daerah otonom baru dari kabupaten induk, Kabupaten Kendari 2003.
"Penurunan jumlah penduduk miskin di Konawe Selatan sejalan dengan alokasi anggaran pembangunan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin meningkat dan berkualitas," kata Imran serangkaian peringatan HUT Konawe Selatan ke-12 tahun 2015.
Sejak 2005 hingga 2013, perkembangan APBD Konawe Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata 37,85 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,09 persen.
Jumlah APBD Konawe Selatan 2005 hanya Rp148,1 miliar dengan jumlah penduduk 231 ribu jiwa, sehingga APBD perkapita mencapai Rp639 ribu.
Dibandingkan 2013, APBD mencapai Rp793,48 miliar dengan jumlah penduduk 303 ribu jiwa sehingga APBD perkapita mencapai Rp2,6 juta atau meningkat 858 persen dibandingkan 2005.
Bupati Imran menambahkan peningkatan APBD Konawe Selatan tidak terlepas dari berbagai upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan, khususnya penghasilan asli daerah (PAD) sebagai pendapatan yang berasal dari sumberdaya lokal.
"Perlu diketahui rakyat bahwa PAD Konawe Selatan saat berdiri tahun 2003 hanya sebesar Rp3,1 miliar dan tahun 2013 atau 10 tahun kemudian sudah mencapai Rp25,76 miliar," ujarnya.
Imran menahkodai Konawe Selatan sejak terbentuk 2 Mei 2003 sebagai pelaksana bupati selama dua tahun.
Pemilihan kepala daerah secara langsung 2005 dimenangkan pasangan Imran/Sutoarjo Pondiu. Rakyat Konawe Selatan kembali mempercayakan pasangan berlatar belakang pamong praja untuk melanjutkan kepemimpinan periode kedua 2010-2015.
Bupati Konawe Selatan Imran di Kendari, Kamis, mengatakan pada 2007 tercatat warga miskin mencapai 18,31 persen dari jumlah penduduk 231 ribu jiwa.
Seiring berjalannya program pembangunan sebagai daerah pemerintahan baru angka penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga 11,28 persen pada 2012.
Konawe Selatan menjadi daerah otonom baru dari kabupaten induk, Kabupaten Kendari 2003.
"Penurunan jumlah penduduk miskin di Konawe Selatan sejalan dengan alokasi anggaran pembangunan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin meningkat dan berkualitas," kata Imran serangkaian peringatan HUT Konawe Selatan ke-12 tahun 2015.
Sejak 2005 hingga 2013, perkembangan APBD Konawe Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata 37,85 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,09 persen.
Jumlah APBD Konawe Selatan 2005 hanya Rp148,1 miliar dengan jumlah penduduk 231 ribu jiwa, sehingga APBD perkapita mencapai Rp639 ribu.
Dibandingkan 2013, APBD mencapai Rp793,48 miliar dengan jumlah penduduk 303 ribu jiwa sehingga APBD perkapita mencapai Rp2,6 juta atau meningkat 858 persen dibandingkan 2005.
Bupati Imran menambahkan peningkatan APBD Konawe Selatan tidak terlepas dari berbagai upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan, khususnya penghasilan asli daerah (PAD) sebagai pendapatan yang berasal dari sumberdaya lokal.
"Perlu diketahui rakyat bahwa PAD Konawe Selatan saat berdiri tahun 2003 hanya sebesar Rp3,1 miliar dan tahun 2013 atau 10 tahun kemudian sudah mencapai Rp25,76 miliar," ujarnya.
Imran menahkodai Konawe Selatan sejak terbentuk 2 Mei 2003 sebagai pelaksana bupati selama dua tahun.
Pemilihan kepala daerah secara langsung 2005 dimenangkan pasangan Imran/Sutoarjo Pondiu. Rakyat Konawe Selatan kembali mempercayakan pasangan berlatar belakang pamong praja untuk melanjutkan kepemimpinan periode kedua 2010-2015.