Manado (Antara News) - Gubernur Sulawesi Utara (Suluy) Dr Sinyo Harry Sarudajang mengatakan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 provinsi tersebut mencapai Rp2,320 triliun atau sekitar 97,50 persen.
Gubernur mengatakan realisasi tersebut dihadapan para anggota DPRD Provinsi Sulut dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun anggaran 2014 (31/3), dikutip Kabag Humas Setda Provinsi Sulut, Drs Jahja Rondonuwu, di Manado, Kamis.
Dalam rapat paripurna di DPRD Sulut, Gubernur Sarundajang, juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi di daerah "nyiur melambai" itu mencapai 6,31 persen, melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,02 persen.
Sementara itu, dari segi pendidikan, Sulut juga mengalami perkembangan dimana pemberantasan melek huruf tahun 2014 mencapai 99,53 persen, meningkat dibanding tahun 2013 tercatat hanya 99,45 persen.
Sedangkan untuk indikator pembangunan kesehatan masyarakat telah mendapatkan akses air bersih dan sanitasi layak perkotaan tahun 2014 sebesar 75,51 persen, 39 rumah sakit baik dari pemerintah, swasta, TNI dan Polri telah hadir melayani masyarakat.
Mengenai urusan pemerintahan umum, Gubernur Sarundajang menjelaskan peningkatan hubungan forkopimda, terealisasinya penyelesaian batas wilayah di provinsi sulut, dimana sulut mendapatkan penghargaan sebagai fasilitator terbaik penyelesaian tapal batas daerah dari kemendagri.
Pemerintah selama tahun 2014 telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna terciptanya stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah sulut.
Menurut Gubernur, kebijakan pembangunan mengalami progres peningkatan, meliputi kebijakan umum pemerintah daerah, anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Untuk pemerintahan daerah, pencapaian MDG's semakin meningkat, iklim invrstasi semakin menjanjikan dengan rencana pembangunan sejumlah proyek besar di Sulut, pemerintah juga melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berbagai keberhasilan pembangunan Sulut, kata Gubernur tidak lepas dari kerjasama dari pihak eksekutif, legislatif, masyarakat dan stakeholders lainnya, banyak perubahan masih harus direalisasikan guna pembangunan sulut.
Gubernur berharap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2014 ini dapat dibahas anggota DPRD sulut dan mendapatkan catatan kritis bagi perbaikan kinerja pemerintahan kedepan, dikutip Humas Rondonuwu jubir Pemprov Sulut.
Gubernur mengatakan realisasi tersebut dihadapan para anggota DPRD Provinsi Sulut dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun anggaran 2014 (31/3), dikutip Kabag Humas Setda Provinsi Sulut, Drs Jahja Rondonuwu, di Manado, Kamis.
Dalam rapat paripurna di DPRD Sulut, Gubernur Sarundajang, juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi di daerah "nyiur melambai" itu mencapai 6,31 persen, melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,02 persen.
Sementara itu, dari segi pendidikan, Sulut juga mengalami perkembangan dimana pemberantasan melek huruf tahun 2014 mencapai 99,53 persen, meningkat dibanding tahun 2013 tercatat hanya 99,45 persen.
Sedangkan untuk indikator pembangunan kesehatan masyarakat telah mendapatkan akses air bersih dan sanitasi layak perkotaan tahun 2014 sebesar 75,51 persen, 39 rumah sakit baik dari pemerintah, swasta, TNI dan Polri telah hadir melayani masyarakat.
Mengenai urusan pemerintahan umum, Gubernur Sarundajang menjelaskan peningkatan hubungan forkopimda, terealisasinya penyelesaian batas wilayah di provinsi sulut, dimana sulut mendapatkan penghargaan sebagai fasilitator terbaik penyelesaian tapal batas daerah dari kemendagri.
Pemerintah selama tahun 2014 telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna terciptanya stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah sulut.
Menurut Gubernur, kebijakan pembangunan mengalami progres peningkatan, meliputi kebijakan umum pemerintah daerah, anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Untuk pemerintahan daerah, pencapaian MDG's semakin meningkat, iklim invrstasi semakin menjanjikan dengan rencana pembangunan sejumlah proyek besar di Sulut, pemerintah juga melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berbagai keberhasilan pembangunan Sulut, kata Gubernur tidak lepas dari kerjasama dari pihak eksekutif, legislatif, masyarakat dan stakeholders lainnya, banyak perubahan masih harus direalisasikan guna pembangunan sulut.
Gubernur berharap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2014 ini dapat dibahas anggota DPRD sulut dan mendapatkan catatan kritis bagi perbaikan kinerja pemerintahan kedepan, dikutip Humas Rondonuwu jubir Pemprov Sulut.