Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga ketua umum komisaris Bank Sultra Nur Alam mengatakan, masyarakat masih banyak menganggap bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sudah berubah nama menjadi Bank Sultra di 2014, tidak sekedar dianggap sebagai kantor kas daerah.
"Walaupun yang mengelola seluruh pegawai negeri sipil (PNS) terkait gaji melalui rekening Bank Sultra, bukan berarti bahwa kegiatan bank milik Sultra itu hanya dominan mengelola gaji pegawai dan proyek APBD tetapi juga memiliki ekspansi usaha sebagai bank komersial yang melayani berbagai produk pinjaman bagi usaha ekonomi masyarakat umum," ujaranya.
Hal tersebut diungkapkan gubernur saat memberi pengarahan pada rangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2014, yang di hadiri para Dewan Komisaris, Bupati/wali kota dan Sekda selaku pemilik dan pemegang saham di daerah.
Menurut gubernur, bisnis perbankan khususnya dilingkungan Bank Sultra harus selalu mengikuti irama dan kemajuan ekonomi setiap saat.
"Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, yang berhak mengikuti RUPS adalah bupati sebagai pemilik saham, maka mulai RUPS tahun buku 2014 ini seluru sekertaris daerah kabupaten kota wajib mendampingi para bupatinya untuk ikut," katanya.
Alasan diikutkannya para sekda kabupaten dan kota karena dalam teknis pengawasan bank Sultra yang ada di setiap kabupaten/kota sekda menjadi dewan pengawas sehingga wajib setiap tahun ikut mendegar laporan kinerja perbankan dalam setiap satu tahun.
Selaku pemilik saham terbesar, kata Gubernur Nur Alam, kepada direksi Bank Sultra agar lebih fokus pada peningkatan bisnis permodalan termasuk target-target yang akan dicapai dalam setiap tahun termasuk rekrutmen karyawan dalam pengembangan usaha dapat dimungkinkan sepanjang posisi bank itu dinyatakan sehat dan menguntungkan.
Oleh karena itu, kata Nur Alam, alangkah tidak etisnya usaha perbankan khususnya Bank Sultra kalau hanya bermain pada usaha konsuntif yang mengelola gaji PNS dan permintaan kredit karena dianggap resikonya kecil.
Akan tetapi juga, mampu bersaing dan mengembangkan usaha serta memberi pinjaman modal bagi pelaku-pelaku usaha ekonomi masyarakat di daderah.
Sebelumnya, Komisaris Bank Sultra Jahya Malisa didampingi Direktur Utama Bank Sultra Khaerul Kumala Raden dalam laporannya mengatakan tingkat kesehatan bank sampai 31 Desember 2014 tergolong sehat atau berada pada peringkat dua, dalam arti bank dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif dan perubahan kondisi bisnis serta faktor ekternal lainnya.
Ia mengatakan, kinerja Bank Sultra dalam menghasilkan laba, posisi 31 Desember 2014, memadai dengan peringkat dua, dimana perolehan laba bersih sampai triwulan IV tahuin 2014 sebesar 104,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.186 juta, tercapai sebesar Rp125.037 juta.
Demikian pula dengan rasio pendapatan bunga bersih, diabanding rata-rata total asset produktif (NIM) sebesar 8,68 melampaui target yang ditetapkan, ujarnya.
"Walaupun yang mengelola seluruh pegawai negeri sipil (PNS) terkait gaji melalui rekening Bank Sultra, bukan berarti bahwa kegiatan bank milik Sultra itu hanya dominan mengelola gaji pegawai dan proyek APBD tetapi juga memiliki ekspansi usaha sebagai bank komersial yang melayani berbagai produk pinjaman bagi usaha ekonomi masyarakat umum," ujaranya.
Hal tersebut diungkapkan gubernur saat memberi pengarahan pada rangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2014, yang di hadiri para Dewan Komisaris, Bupati/wali kota dan Sekda selaku pemilik dan pemegang saham di daerah.
Menurut gubernur, bisnis perbankan khususnya dilingkungan Bank Sultra harus selalu mengikuti irama dan kemajuan ekonomi setiap saat.
"Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, yang berhak mengikuti RUPS adalah bupati sebagai pemilik saham, maka mulai RUPS tahun buku 2014 ini seluru sekertaris daerah kabupaten kota wajib mendampingi para bupatinya untuk ikut," katanya.
Alasan diikutkannya para sekda kabupaten dan kota karena dalam teknis pengawasan bank Sultra yang ada di setiap kabupaten/kota sekda menjadi dewan pengawas sehingga wajib setiap tahun ikut mendegar laporan kinerja perbankan dalam setiap satu tahun.
Selaku pemilik saham terbesar, kata Gubernur Nur Alam, kepada direksi Bank Sultra agar lebih fokus pada peningkatan bisnis permodalan termasuk target-target yang akan dicapai dalam setiap tahun termasuk rekrutmen karyawan dalam pengembangan usaha dapat dimungkinkan sepanjang posisi bank itu dinyatakan sehat dan menguntungkan.
Oleh karena itu, kata Nur Alam, alangkah tidak etisnya usaha perbankan khususnya Bank Sultra kalau hanya bermain pada usaha konsuntif yang mengelola gaji PNS dan permintaan kredit karena dianggap resikonya kecil.
Akan tetapi juga, mampu bersaing dan mengembangkan usaha serta memberi pinjaman modal bagi pelaku-pelaku usaha ekonomi masyarakat di daderah.
Sebelumnya, Komisaris Bank Sultra Jahya Malisa didampingi Direktur Utama Bank Sultra Khaerul Kumala Raden dalam laporannya mengatakan tingkat kesehatan bank sampai 31 Desember 2014 tergolong sehat atau berada pada peringkat dua, dalam arti bank dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif dan perubahan kondisi bisnis serta faktor ekternal lainnya.
Ia mengatakan, kinerja Bank Sultra dalam menghasilkan laba, posisi 31 Desember 2014, memadai dengan peringkat dua, dimana perolehan laba bersih sampai triwulan IV tahuin 2014 sebesar 104,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.186 juta, tercapai sebesar Rp125.037 juta.
Demikian pula dengan rasio pendapatan bunga bersih, diabanding rata-rata total asset produktif (NIM) sebesar 8,68 melampaui target yang ditetapkan, ujarnya.