Kendari (Antara News) - Kader Partai Golongan Karya Sumatera Barat berharap polemik dua kubuh kepengurusan tingkat pusat segera berakhir.
Anggota DPR RI Betti Shadiq Pasadigre di Kendari, Jumat, mengatakan kader prihatin dengan dinamika politik yang melanda partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Kader penasaran menunggu ujung dari polemik yang terjadi. Kami berharap segera berakhir dalam suasana kekeluargaan sehingga agenda partai terlaksana sesuai harapan," kata Betti yang juga anggota Komisi VI DPR RI disela-sela kunjungan kerja di Kendari.
Ia mengimbau kader Golkar di Sumatera Barat dan seluruh Tanah Air agar menyikapi polemik organisasi sebagai bagian dari sejarah perjalanan partai.
"Yang berpolemik hanya di DPP, kami di Sumatera Barat aman-aman saja. Kami sepakat mengikuti saja hasil akhir mana yang disahkan apakah kubu Aburizal atau Agung Laksono," ungkapnya.
Ia mengaku tak ingin konflik Golkar di pusat berimbas pada situasi politik di Sumatera Barat.
Terkait isu penggantian Ketua DPD I Golkar Sumatera Barat, ia mengaku belum menerima informasi maupun surat dari DPP.
"Belum ada perintah yang sampai ke kami soal penggantian ketua maupun aturan penggunaan atribut partai," tambahnya.
Menanggapi dualisme kepengurusan di tubuh Golkar sepenuhnya menjadi wewenang pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota.
"Setiap pilihan ada konsekwensinya. Pilihlah resiko yang paling minim demi menjaga kekompakan dan kestabilan politik.
Persoalan ini diharapkan bisa tuntas dengan cepat, sehingga tidak mengganggu konsolidasi dan persiapan pilkada di beberapa daerah, tambah Betti.
Anggota DPR RI Betti Shadiq Pasadigre di Kendari, Jumat, mengatakan kader prihatin dengan dinamika politik yang melanda partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Kader penasaran menunggu ujung dari polemik yang terjadi. Kami berharap segera berakhir dalam suasana kekeluargaan sehingga agenda partai terlaksana sesuai harapan," kata Betti yang juga anggota Komisi VI DPR RI disela-sela kunjungan kerja di Kendari.
Ia mengimbau kader Golkar di Sumatera Barat dan seluruh Tanah Air agar menyikapi polemik organisasi sebagai bagian dari sejarah perjalanan partai.
"Yang berpolemik hanya di DPP, kami di Sumatera Barat aman-aman saja. Kami sepakat mengikuti saja hasil akhir mana yang disahkan apakah kubu Aburizal atau Agung Laksono," ungkapnya.
Ia mengaku tak ingin konflik Golkar di pusat berimbas pada situasi politik di Sumatera Barat.
Terkait isu penggantian Ketua DPD I Golkar Sumatera Barat, ia mengaku belum menerima informasi maupun surat dari DPP.
"Belum ada perintah yang sampai ke kami soal penggantian ketua maupun aturan penggunaan atribut partai," tambahnya.
Menanggapi dualisme kepengurusan di tubuh Golkar sepenuhnya menjadi wewenang pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota.
"Setiap pilihan ada konsekwensinya. Pilihlah resiko yang paling minim demi menjaga kekompakan dan kestabilan politik.
Persoalan ini diharapkan bisa tuntas dengan cepat, sehingga tidak mengganggu konsolidasi dan persiapan pilkada di beberapa daerah, tambah Betti.