Kolaka (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Selatan, melakukan sosialisasi penyaluran raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) di aula sasana praja yang diikuti kepala SKPD, instansi terkait, camat dan lurah serta kepala desa.
Bupati Kolaka, Ahmad Safei di Kolaka, Rabu, dalam sambutannya yang diwakili Asisten II, Kasim Madaria mengatakan, meskipun hasil audit tahun 2014, BPKP merekomendasikan bahwa dalam memfasilitasi program Beras Raskin Kabupaten Kolaka dianggap kurang berhasil.
"Tim BPKP telah melakukan audit penyaluran Raskin di Kabupaten Kolaka dan hasilnya BPKP mengeluarkan rekomendasi kurang berhasil," katanya.
Untuk itu, kata dia mengingatkan kepada para Kades dan lurah, berharap beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program Raskin perlu dicermati sehingga dalam membangun kesepahaman dan sinergi antarinstitusi pelaksana program Raskin diperlukan upaya dialogis.
"Selain itu, harus terbuka agar program ini bisa berjalan dengan baik," ungkap Kasim.
Mantan kadis perkebunan Kolaka itu juga menjelaskan cara yang dilakukan Pemda dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan.
"Upaya penangulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan daerah," jelas Kasim.
Sementara itu, jumlah RTS sudah mengalami beberapa kali perubahan atau pengurangan, yaitu tahun 2010 sebanyak 33.129 RTS, 2011 sebanyak 31.825 RTS, 2012 sebanyak 27.378 RTS, 2013 sebanyak 26.190 RTS dan 2014 setelah pisah dengan kabupaten Kolaka Timur dan hingga saat ini jumlah tumah tangga sasaran untuk Kabupaten Kolaka berkisar 14.945 RTS.
"Setiap RTS mendapatkan jatah raskin berkisar 15 kilogram per bulannya," ujarnya.
Bupati Kolaka, Ahmad Safei di Kolaka, Rabu, dalam sambutannya yang diwakili Asisten II, Kasim Madaria mengatakan, meskipun hasil audit tahun 2014, BPKP merekomendasikan bahwa dalam memfasilitasi program Beras Raskin Kabupaten Kolaka dianggap kurang berhasil.
"Tim BPKP telah melakukan audit penyaluran Raskin di Kabupaten Kolaka dan hasilnya BPKP mengeluarkan rekomendasi kurang berhasil," katanya.
Untuk itu, kata dia mengingatkan kepada para Kades dan lurah, berharap beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program Raskin perlu dicermati sehingga dalam membangun kesepahaman dan sinergi antarinstitusi pelaksana program Raskin diperlukan upaya dialogis.
"Selain itu, harus terbuka agar program ini bisa berjalan dengan baik," ungkap Kasim.
Mantan kadis perkebunan Kolaka itu juga menjelaskan cara yang dilakukan Pemda dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan.
"Upaya penangulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan daerah," jelas Kasim.
Sementara itu, jumlah RTS sudah mengalami beberapa kali perubahan atau pengurangan, yaitu tahun 2010 sebanyak 33.129 RTS, 2011 sebanyak 31.825 RTS, 2012 sebanyak 27.378 RTS, 2013 sebanyak 26.190 RTS dan 2014 setelah pisah dengan kabupaten Kolaka Timur dan hingga saat ini jumlah tumah tangga sasaran untuk Kabupaten Kolaka berkisar 14.945 RTS.
"Setiap RTS mendapatkan jatah raskin berkisar 15 kilogram per bulannya," ujarnya.