Jakarta (Antara News) - Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra menyampaikan bahwa kedua negara akan menyepakati kerja sama di bidang pertahanan, khususnya dengan transfer alat-alat pertahanan produksi Jepang ke Indonesia.
"Yang terbaru akan ada 'MoU' (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman) di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang yang akan ditandatangani," kata Dubes Yusron di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, bila Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan bidang pertahanan, hal itu akan berdampak positif bagi berbagai bidang lainnya, salah satunya ekonomi.
"Jika MoU di bidang pertahanan ini berhasil ditandatangani maka akan baik bagi kemajuan pertahan dan ekonomi Indonesia. Kalau kita kerja sama maka pertahanan Indonesia sendiri akan lebih kuat. Kedua, ekonomi kita juga mendapat semacam suntikan kekuatan baru," ujar dia.
Dia menambahkan, kerja sama di bidang pertahanan itu juga dinilai dapat meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di kawasan dan di kancah internasional.
"Kalau membangun bidang pertahanan maka itu akan berdampak positif tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga ekonomi dan diplomasi semakin kuat. Jadi, itu 'buy one get three' (beli satu dapat tiga)," kata dia.
Namun, Yusron tidak menyebutkan waktu pasti nota kesepahaman di bidang pertahanan itu ditandatangani oleh pemerintah kedua negara. Dia hanya menyebutkan bahwa dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Jepang.
"Saya dengar Pak Jokowi akan ke Jepang. Saya berharap mungkin sekitar bulan Maret," ungkap dia.
Terkait larangan ekspor produk-produk persenjataan yang dikenakan pemerintah Jepang terhadap negaranya sendiri, Yusron mengatakan hal itu tidak akan mengganggu rencana kerja sama tersebut', karena pemerintah Jepang akan segera melonggarkan larangan itu.
Menurut Yusron, Jepang sedang berusaha mengubah postur diri negara itu, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga peran politik di kancah internasional.
"Jepang dibawah Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha mengamandemen larangan yang berhubungan dengan militer. Itu tidak mudah dilakukan karena perlu referendum," tutur dia.
"Selain itu, pada 1 April telah dilakukan deregulasi kebijakan Jepang dalam hal ekspor senjata, bahasa halusnya transfer alat-alat pertahanan," lanjut Yusron.
"Yang terbaru akan ada 'MoU' (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman) di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang yang akan ditandatangani," kata Dubes Yusron di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, bila Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan bidang pertahanan, hal itu akan berdampak positif bagi berbagai bidang lainnya, salah satunya ekonomi.
"Jika MoU di bidang pertahanan ini berhasil ditandatangani maka akan baik bagi kemajuan pertahan dan ekonomi Indonesia. Kalau kita kerja sama maka pertahanan Indonesia sendiri akan lebih kuat. Kedua, ekonomi kita juga mendapat semacam suntikan kekuatan baru," ujar dia.
Dia menambahkan, kerja sama di bidang pertahanan itu juga dinilai dapat meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di kawasan dan di kancah internasional.
"Kalau membangun bidang pertahanan maka itu akan berdampak positif tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga ekonomi dan diplomasi semakin kuat. Jadi, itu 'buy one get three' (beli satu dapat tiga)," kata dia.
Namun, Yusron tidak menyebutkan waktu pasti nota kesepahaman di bidang pertahanan itu ditandatangani oleh pemerintah kedua negara. Dia hanya menyebutkan bahwa dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Jepang.
"Saya dengar Pak Jokowi akan ke Jepang. Saya berharap mungkin sekitar bulan Maret," ungkap dia.
Terkait larangan ekspor produk-produk persenjataan yang dikenakan pemerintah Jepang terhadap negaranya sendiri, Yusron mengatakan hal itu tidak akan mengganggu rencana kerja sama tersebut', karena pemerintah Jepang akan segera melonggarkan larangan itu.
Menurut Yusron, Jepang sedang berusaha mengubah postur diri negara itu, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga peran politik di kancah internasional.
"Jepang dibawah Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha mengamandemen larangan yang berhubungan dengan militer. Itu tidak mudah dilakukan karena perlu referendum," tutur dia.
"Selain itu, pada 1 April telah dilakukan deregulasi kebijakan Jepang dalam hal ekspor senjata, bahasa halusnya transfer alat-alat pertahanan," lanjut Yusron.