Kendari (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara mengadopsi nilai -nilai kearifan budaya lokal setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten tersebut.
Bupati Wakatobi, Hugua di Kendari, Senin mengatakan pihaknya mengadopsi nilai-nilai kearifan budaya lokal itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wakatobi, merupakan bagian dari upaya Pemkab Wakatobi melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental.
"Periode pertama saya jadi bupati nyaris tak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat kurang bisa menerima sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat," katanya.
Setelah menyadari hal tersebut katanya, barulah Pemkab Wakatobi melakukan reformasi birokrasi yang dikemas dengan istilah reformasi birokrasi ala Wakatobi.
"Dalalam reformasi ala Wakatobi, kita membagi tugas dengan perangkat adat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakat di Wakatobi," katanya.
Menurut dia, perangkat pemerintah daerah menjalankan tugas-tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan fisik seperti gedung, jalan dan jembatan, sedangkan perangkat adat menjalankan tugas pembangunan kemasyarakatan dalam sisi adat istiadat dan agama.
Alhasil ujarnya, kurang lebih dua tahun reformasi birokrasi ala Wakatobi tersebut berjalan, pemerintah bersama masyarakat sudah bisa menjalankan pemerintahan dengan sangat kondusif.
"Oleh karena itu, nilai-nilai budaya menjadi sangat penting diadopasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab budaya selalu mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan mengutuk perilaku yang bertentangan dengan budaya," katanya.
Bupati Wakatobi, Hugua di Kendari, Senin mengatakan pihaknya mengadopsi nilai-nilai kearifan budaya lokal itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wakatobi, merupakan bagian dari upaya Pemkab Wakatobi melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental.
"Periode pertama saya jadi bupati nyaris tak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat kurang bisa menerima sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat," katanya.
Setelah menyadari hal tersebut katanya, barulah Pemkab Wakatobi melakukan reformasi birokrasi yang dikemas dengan istilah reformasi birokrasi ala Wakatobi.
"Dalalam reformasi ala Wakatobi, kita membagi tugas dengan perangkat adat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakat di Wakatobi," katanya.
Menurut dia, perangkat pemerintah daerah menjalankan tugas-tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan fisik seperti gedung, jalan dan jembatan, sedangkan perangkat adat menjalankan tugas pembangunan kemasyarakatan dalam sisi adat istiadat dan agama.
Alhasil ujarnya, kurang lebih dua tahun reformasi birokrasi ala Wakatobi tersebut berjalan, pemerintah bersama masyarakat sudah bisa menjalankan pemerintahan dengan sangat kondusif.
"Oleh karena itu, nilai-nilai budaya menjadi sangat penting diadopasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab budaya selalu mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan mengutuk perilaku yang bertentangan dengan budaya," katanya.