Mamuju (Antara News)- DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendukung langkah Gubernur Sulawesi Barat yang memangkas anggaran perjalanan dinas pejabatnya.
"Ketegasan harus dilakukan gubernur sebagai pemimpin di Sulbar. Memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat adalah langkah yang tepat untuk memaksimalkan anggaran pro rakyat," kata Sekertaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan anggaran APBD Sulbar mesti dialokasikan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat bukan hanya dihabiskan oleh pejabat apalagi untuk perjalanan dinas yang hanya menghamburkan anggaran.
"DPRD mendukung program pemerintah membangun infrastruktur dibidang pertanian, peternakan perikanan, perkebunan dan pertambangan dan program pro rakyat lainnya untuk kesejahteraan masyarakat dibandingkan untuk kepentingan pejabat," katanya.
Ia berharap anggaran dikelola efektif pemerintah di Sulbar untuk kepentingan pembangunan yang pro rakyat.
Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan sebelumnya menyatakan memangkas sebanyak enam persen anggaran perjalanan dinas pejabatnya dalam rangka efisiensi anggaran.
"Kalau dulu anggaran yang dikelola pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencapai 10 persen dari anggaran yang dikelolanya, maka 2015 anggaran perjalanan dinas akan dikurangi," katanya.
Ia mengatakan anggaran perjalanan dinas pejabat SKPD dikurangi sebesar enam persen, sehingga anggaran perjalanan dinas yang akan dikelola pejabat di Sulbar hanya sekitar empat persen.
"Pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk pembangunan dengan menganggarkan program pro rakyat, maka anggaran perjalanan dinas pejabat dikurangi," katanya.
Menurut dia, anggaran perjalanan dinas yang dianggap terlalu besar dapat menghambat pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Ketegasan harus dilakukan gubernur sebagai pemimpin di Sulbar. Memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat adalah langkah yang tepat untuk memaksimalkan anggaran pro rakyat," kata Sekertaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan anggaran APBD Sulbar mesti dialokasikan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat bukan hanya dihabiskan oleh pejabat apalagi untuk perjalanan dinas yang hanya menghamburkan anggaran.
"DPRD mendukung program pemerintah membangun infrastruktur dibidang pertanian, peternakan perikanan, perkebunan dan pertambangan dan program pro rakyat lainnya untuk kesejahteraan masyarakat dibandingkan untuk kepentingan pejabat," katanya.
Ia berharap anggaran dikelola efektif pemerintah di Sulbar untuk kepentingan pembangunan yang pro rakyat.
Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan sebelumnya menyatakan memangkas sebanyak enam persen anggaran perjalanan dinas pejabatnya dalam rangka efisiensi anggaran.
"Kalau dulu anggaran yang dikelola pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencapai 10 persen dari anggaran yang dikelolanya, maka 2015 anggaran perjalanan dinas akan dikurangi," katanya.
Ia mengatakan anggaran perjalanan dinas pejabat SKPD dikurangi sebesar enam persen, sehingga anggaran perjalanan dinas yang akan dikelola pejabat di Sulbar hanya sekitar empat persen.
"Pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk pembangunan dengan menganggarkan program pro rakyat, maka anggaran perjalanan dinas pejabat dikurangi," katanya.
Menurut dia, anggaran perjalanan dinas yang dianggap terlalu besar dapat menghambat pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.