Jakarta (Antara News) - Selama ini, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menyatakan salah satu permasalahan yang melanda pemerintahan adalah adanya alokasi dan penggunaan anggaran atau kebijakan yang tidak efisien.
Hal itu juga berimbas pada masalah perbatasan. Presiden Jokowi menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan dinilai karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.
"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian dan lembaga," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan seusai meninjau daerah perbatasan Pulau/Kecamatan Sebatik, di ujung timur Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (16/12).
Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian dan lembaga.
Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus.
"Seharusnya fokus saja 2-3 kementerian yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan segera menentukan siapa instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.
Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga kepada peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan.
"Infrastruktur akan menunjang kesejahteraan," kata Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.
Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.
Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan pada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna.
"Sebuah provinsi atau kabupaten bahkan negara maju tidak tergantung pada sumber daya alam tetapi yang penting kebijakan publik yang baik dan tepat. Poinnya di situ," paparnya.
Saat meninjau ke daerah perbatasan di Provinsi Kaltara tersebut, Jokowi sempat memanjat pos pancang perbatasan dan menyapa dua tentara yang sedang berjaga di atas pos. Selain itu, ia juga sempat menyambangi sekolah di kawasan perbatasan serta meninjau lokasi pengembangan pelabuhan lintas batas.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden ditemani oleh sejumlah jajaran pejabat Kabinet Kerja antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Empat kementerian
Saat kembali ke Jakarta, pemerintah akhirnya memutuskan penanganan pembangunan kawasan perbatasan bakal diserahkan kepada empat kementerian agar dapat lebih fokus, baik dalam perancangan maupun penganggaran yang bakal diberikan terkait daerah perbatasan.
"Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perhubungan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut Tedjo Edhy, dengan adanya empat kementerian tersebut maka penanganan permasalahan perbatasan akan lebih fokus. Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan akan berperan dalam membuat masterplan perbatasan.
Menkopolhukam juga mengemukakan bakal mengoptimalkan peran TNI yang telah berpengalaman dalam menangani masalah perbatasan.
Tedjo Edhy dalam sejumlah kesempatan juga mengemukakan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dikelola secara independen agar pembangunan di wilayah perbatasan bisa dilakukan secara maksimal.
"Saat ini, anggaran yang ada di BNPP dikelola oleh 26 kementerian/lembaga, tidak efektif dan tidak bisa membangun secara maksimal," kata Tedjo usai Seminar Nasional TNI Angkatan Laut "Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim", di Jakarta, Selasa (16/12).
Karena itu, lanjut dia, dirinya akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar BNPP dijadikan badan otonom seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Martabat bangsa
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, pemerintah berkomitmen tinggi untuk memperbaiki dan memajukan pembangunan di daerah perbatasan yang dinilai merupakan wajah martabat bangsa.
"Kami berkomitmen untuk daerah perbatasan karena di situlah martabat bangsa," kata Andi Widjajanto ketika ditemui di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (16/12).
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga tidak ingin agar infrastruktur yang terdapat di daerah perbatasan tidak lebih buruk dari kondisi infrastruktur dari negara sebelah, misalkan saja jalannya jangan sampai rusak.
Ia mengemukakan pemerintah ingin membuat rakyat yang tinggal di daerah perbatasan menjadi bangga dan jangan sampai merasa minder.
Sebelumnya, Pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta beragam proyek pembangunan sarana dan prasarana perekonomian untuk provinsi di perbatasan tersebut, dapat menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Yang paling pertama adalah pembangunan jalan dan perbatasan di kawasan perbatasan, yang diperkirakan sepanjang 12 ribu kilometer dengan nilai Rp25 triliun," kata Irianto pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Kalimantan, di Tarakan, Kaltara, Senin (15/12).
Pembangunan jalan dan jembatan tersebut, menurut Irianto, merupakan kebutuhan infrastruktur dasar yang dapat menghubungkan setiap perdesaan di provinsi termuda itu.
Ia juga mengingatkan bahwa hingga kini dinilai masih belum ada rumah sakit yang memadai yang ada di kawasan perbatasan.
Sebenarnya untuk daerah perbatasan di Provinsi Kaltara, pemerintah telah merencanakan Sebatik yang berada di wilayah perbatasan akan memiliki administrasi pemerintahan dalam bentuk kota.
"Sebatik itu kita akan (ada-red) administrasi pemerintahannya itu jadi kota, jadi Kota Sebatik, itu usulan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12).
Ferry mengatakan peningkatan status administrasi pemerintahan untuk Sebatik itu diharapkan bisa mendorong daerah tersebut berkembang lebih baik.
Tentu saja, bukan hanya di Kaltara, tetapi diharapkan perubahan juga terjadi untuk mengangkat seluruh kawasan perbatasan yang dinilai sebagai martabat bangsa itu.
Hal itu juga berimbas pada masalah perbatasan. Presiden Jokowi menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan dinilai karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.
"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian dan lembaga," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan seusai meninjau daerah perbatasan Pulau/Kecamatan Sebatik, di ujung timur Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (16/12).
Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian dan lembaga.
Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus.
"Seharusnya fokus saja 2-3 kementerian yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan segera menentukan siapa instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.
Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga kepada peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan.
"Infrastruktur akan menunjang kesejahteraan," kata Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.
Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.
Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan pada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna.
"Sebuah provinsi atau kabupaten bahkan negara maju tidak tergantung pada sumber daya alam tetapi yang penting kebijakan publik yang baik dan tepat. Poinnya di situ," paparnya.
Saat meninjau ke daerah perbatasan di Provinsi Kaltara tersebut, Jokowi sempat memanjat pos pancang perbatasan dan menyapa dua tentara yang sedang berjaga di atas pos. Selain itu, ia juga sempat menyambangi sekolah di kawasan perbatasan serta meninjau lokasi pengembangan pelabuhan lintas batas.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden ditemani oleh sejumlah jajaran pejabat Kabinet Kerja antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Empat kementerian
Saat kembali ke Jakarta, pemerintah akhirnya memutuskan penanganan pembangunan kawasan perbatasan bakal diserahkan kepada empat kementerian agar dapat lebih fokus, baik dalam perancangan maupun penganggaran yang bakal diberikan terkait daerah perbatasan.
"Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perhubungan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut Tedjo Edhy, dengan adanya empat kementerian tersebut maka penanganan permasalahan perbatasan akan lebih fokus. Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan akan berperan dalam membuat masterplan perbatasan.
Menkopolhukam juga mengemukakan bakal mengoptimalkan peran TNI yang telah berpengalaman dalam menangani masalah perbatasan.
Tedjo Edhy dalam sejumlah kesempatan juga mengemukakan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dikelola secara independen agar pembangunan di wilayah perbatasan bisa dilakukan secara maksimal.
"Saat ini, anggaran yang ada di BNPP dikelola oleh 26 kementerian/lembaga, tidak efektif dan tidak bisa membangun secara maksimal," kata Tedjo usai Seminar Nasional TNI Angkatan Laut "Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim", di Jakarta, Selasa (16/12).
Karena itu, lanjut dia, dirinya akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar BNPP dijadikan badan otonom seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Martabat bangsa
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, pemerintah berkomitmen tinggi untuk memperbaiki dan memajukan pembangunan di daerah perbatasan yang dinilai merupakan wajah martabat bangsa.
"Kami berkomitmen untuk daerah perbatasan karena di situlah martabat bangsa," kata Andi Widjajanto ketika ditemui di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (16/12).
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga tidak ingin agar infrastruktur yang terdapat di daerah perbatasan tidak lebih buruk dari kondisi infrastruktur dari negara sebelah, misalkan saja jalannya jangan sampai rusak.
Ia mengemukakan pemerintah ingin membuat rakyat yang tinggal di daerah perbatasan menjadi bangga dan jangan sampai merasa minder.
Sebelumnya, Pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta beragam proyek pembangunan sarana dan prasarana perekonomian untuk provinsi di perbatasan tersebut, dapat menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Yang paling pertama adalah pembangunan jalan dan perbatasan di kawasan perbatasan, yang diperkirakan sepanjang 12 ribu kilometer dengan nilai Rp25 triliun," kata Irianto pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Kalimantan, di Tarakan, Kaltara, Senin (15/12).
Pembangunan jalan dan jembatan tersebut, menurut Irianto, merupakan kebutuhan infrastruktur dasar yang dapat menghubungkan setiap perdesaan di provinsi termuda itu.
Ia juga mengingatkan bahwa hingga kini dinilai masih belum ada rumah sakit yang memadai yang ada di kawasan perbatasan.
Sebenarnya untuk daerah perbatasan di Provinsi Kaltara, pemerintah telah merencanakan Sebatik yang berada di wilayah perbatasan akan memiliki administrasi pemerintahan dalam bentuk kota.
"Sebatik itu kita akan (ada-red) administrasi pemerintahannya itu jadi kota, jadi Kota Sebatik, itu usulan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12).
Ferry mengatakan peningkatan status administrasi pemerintahan untuk Sebatik itu diharapkan bisa mendorong daerah tersebut berkembang lebih baik.
Tentu saja, bukan hanya di Kaltara, tetapi diharapkan perubahan juga terjadi untuk mengangkat seluruh kawasan perbatasan yang dinilai sebagai martabat bangsa itu.