Ternate (Antara News) - Penyajian singkong dan makanan lokal lainnya dalam berbagai kegiatan pemerintahan sudah menjadi tradisi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah itu.
"Dalam berbagai kegiatan nasional di Malut, yang dihadiri menteri dan tamu penting lainnya dari Jakarta dan luar negeri, kami juga selalu menyajikan singkong dan makanan lokal lainnya seperti pisang, sagu dan jagung," kata Kepala Dinas Pertanian Malut Musdalifa Ilyas di Ternate, Selasa.
Oleh karena itu, ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan dan RB) Yuddi Chrisnandi menginstruksikan penyajian makanan lokal dalam setiap kegiatan pemerintahan sebagai bagian dari gerakan penghematan, Pemprov Malut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah itu tidak menganggapnya sebagai beban, karena sudah menjadi tradisi sejak dulu.
Ia mengatakan, instruksi Menpan dan RB mengenai penyajian makanan lokal seperti singkong dalam kegiatan pemerintahan tersebut sangat tepat karena Pemprov Malut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah ini sudah merasakan manfaatnya, yakni selain menghemat anggaran, juga mendukung ketahanan pangan daerah.
Malut sampai saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 30 persen kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat setempat, tetapi daerah ini tidak pernah mengalami rawan pangan, karena pegawai dan masyarakat setempat juga menjadikan makanan lokal, seperti singkong, pisang dan sagu sebagai sumber pangan.
Banyaknya masyarakat yang menjadikan makanan lokal sebagai sumber pangan itu, kata Musdalifa Ilyas, juga mendorong para petani di daerah itu untuk tetap mengembangkan pangan lokal, bahkan tidak sedikit petani yang mengandalkan penghasilan dari pengembangan pangan lokal.
Pemprov Malut sekarang terus pula mendorong masyarakat setempat agar pangan lokal tersebut tidak hanya dijadikan menu utama, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk olahan yang bisa disajikan untuk makanan ringan, seperti dalam bentuk kripik.
Ia menambahkan, di sejumlah kabupaten/kota di Malut, seperti Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan, usaha pengembangan makanan lokal menjadi berbagai makanan ringan mulai dilakukan masyarakat dalam bentuk usaha rumahan dengan mendapat bantuan modal dari pemda setempat dan perbankan.
"Dalam berbagai kegiatan nasional di Malut, yang dihadiri menteri dan tamu penting lainnya dari Jakarta dan luar negeri, kami juga selalu menyajikan singkong dan makanan lokal lainnya seperti pisang, sagu dan jagung," kata Kepala Dinas Pertanian Malut Musdalifa Ilyas di Ternate, Selasa.
Oleh karena itu, ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan dan RB) Yuddi Chrisnandi menginstruksikan penyajian makanan lokal dalam setiap kegiatan pemerintahan sebagai bagian dari gerakan penghematan, Pemprov Malut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah itu tidak menganggapnya sebagai beban, karena sudah menjadi tradisi sejak dulu.
Ia mengatakan, instruksi Menpan dan RB mengenai penyajian makanan lokal seperti singkong dalam kegiatan pemerintahan tersebut sangat tepat karena Pemprov Malut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah ini sudah merasakan manfaatnya, yakni selain menghemat anggaran, juga mendukung ketahanan pangan daerah.
Malut sampai saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 30 persen kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat setempat, tetapi daerah ini tidak pernah mengalami rawan pangan, karena pegawai dan masyarakat setempat juga menjadikan makanan lokal, seperti singkong, pisang dan sagu sebagai sumber pangan.
Banyaknya masyarakat yang menjadikan makanan lokal sebagai sumber pangan itu, kata Musdalifa Ilyas, juga mendorong para petani di daerah itu untuk tetap mengembangkan pangan lokal, bahkan tidak sedikit petani yang mengandalkan penghasilan dari pengembangan pangan lokal.
Pemprov Malut sekarang terus pula mendorong masyarakat setempat agar pangan lokal tersebut tidak hanya dijadikan menu utama, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk olahan yang bisa disajikan untuk makanan ringan, seperti dalam bentuk kripik.
Ia menambahkan, di sejumlah kabupaten/kota di Malut, seperti Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan, usaha pengembangan makanan lokal menjadi berbagai makanan ringan mulai dilakukan masyarakat dalam bentuk usaha rumahan dengan mendapat bantuan modal dari pemda setempat dan perbankan.