Denpasar (Antara News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar di Bali tetap berlangsung sesuai rencana meskipun ada wacana kemungkinan islah.
"Islah tidak menghentikan keputusan Rapimnas, (Munas IX) itu keputusan Rapimnas bukan keputusan saya, kalau mau dibatalkan maka harus lewat Rapimnas atau Munas lagi," kata Ketum DPP PG Aburizal Bakrie saat meninjau kesiapan pelaksanaan Munas IX di Denpasar Bali, Minggu sore.
Aburizal hadir didampingi Sekjen Idrus Marham dan pimpinan DPP lainnya langsung meninjau arena munas IX PG. Selain meninjau ruang utama pelaksanaan Munas, Aburizal juga berkeliling ke seputar ruang utama.
Menurut Aburizal, Munas IX akan tetap berlangsung sesuai rencana dan akan dibuka pada pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah.
Sementara itu para peserta munas hingga sore ini terus berdatangan dan diharapkan bisa tuntas sebelum acara pembukaan dilaksanakan.
Pada munas IX PG kali ini ada tiga peserta yang diundang yakni peserta pemilik hak suara, peninjau dan undangan.
Pemilik hak suara akan terdiri dari DPP, Pimpinan 34 DPD I propinsi, 10 ormas pendiri dan yang didirikan serta 510 DPD II se Indonesia.
Peserta hak suara 540, 34 DPP, 10 ormas + 1 pendiri dan yang mendirikan
"Islah tidak menghentikan keputusan Rapimnas, (Munas IX) itu keputusan Rapimnas bukan keputusan saya, kalau mau dibatalkan maka harus lewat Rapimnas atau Munas lagi," kata Ketum DPP PG Aburizal Bakrie saat meninjau kesiapan pelaksanaan Munas IX di Denpasar Bali, Minggu sore.
Aburizal hadir didampingi Sekjen Idrus Marham dan pimpinan DPP lainnya langsung meninjau arena munas IX PG. Selain meninjau ruang utama pelaksanaan Munas, Aburizal juga berkeliling ke seputar ruang utama.
Menurut Aburizal, Munas IX akan tetap berlangsung sesuai rencana dan akan dibuka pada pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah.
Sementara itu para peserta munas hingga sore ini terus berdatangan dan diharapkan bisa tuntas sebelum acara pembukaan dilaksanakan.
Pada munas IX PG kali ini ada tiga peserta yang diundang yakni peserta pemilik hak suara, peninjau dan undangan.
Pemilik hak suara akan terdiri dari DPP, Pimpinan 34 DPD I propinsi, 10 ormas pendiri dan yang didirikan serta 510 DPD II se Indonesia.
Peserta hak suara 540, 34 DPP, 10 ormas + 1 pendiri dan yang mendirikan