Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk mengurangi perjalanan dinas.
"Kita harus menghemat belanja rutin yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) termasuk perjalanan dinas, sehingga dananya dapat dialihkan untuk membiayai sejumlah pembangunan sektor produktif demi kepentingan publik," ujarnya saat memimpin rapat teknis terkait hasil perjalan ke luar negeri diaula Bappeda Provinsi Sultra di Kendari, Rabu.
Ia menambahkan, penghematan terhadap anggaran belanja rutin dilakukan sebagai bentuk penghematan dan pengalihan dana untuk membangun sektor produktif yang dapat mengembangkan perekonomian daerah.
Menurutnya, kebijakan itu perlu diambil sebagai respon dan dukungan terhadap program pemerintah pusat yang menitik beratkan pada pada pembangunan yang berorentasi pada pengembangan sektor produktif.
"Saat ini perjalanan dinas di Sultra membebani APBD sebesar lima persen maka dari itu kita harus melakukan penghematan,"ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa perjalan dinas boleh dilakukan bila dalam perjalanannya menghasilkan program dan tindak lanjut ke depan, sehingga berdampak positif untuk masyarakat dari hasil perjalanan itu.
Menurutnya, apabila ingin melakukan perjalanan dinas, maka sebelumnya harus melalui perencanaan matang, tujuannya adalah agar sekembalinya dari kegiatan itu sudah ada tindakan program lanjutan.
"Pengurangan perjalanan dinas harus dilakukan sebagai upaya menekan biaya perjalanan pegawai, sehingga hasil pengurangan perjalanan itu dapat digunakan untuk memaksimalkan pembangunan,"ujarnya.
Selain mengurangi anggaran perjalanan dinas Pemprov Sultra juga akan mengurangi pembangunan gedung baru bagi kantor yang dianggap masih layak dan hanya akan melakukan perbaikan terhadap beberapa gedung milik pemerintah.
Sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pembiayaan pembangunan yang diprogramkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan mengefisienkan anggaran pemerintah.
"Kita harus menghemat belanja rutin yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) termasuk perjalanan dinas, sehingga dananya dapat dialihkan untuk membiayai sejumlah pembangunan sektor produktif demi kepentingan publik," ujarnya saat memimpin rapat teknis terkait hasil perjalan ke luar negeri diaula Bappeda Provinsi Sultra di Kendari, Rabu.
Ia menambahkan, penghematan terhadap anggaran belanja rutin dilakukan sebagai bentuk penghematan dan pengalihan dana untuk membangun sektor produktif yang dapat mengembangkan perekonomian daerah.
Menurutnya, kebijakan itu perlu diambil sebagai respon dan dukungan terhadap program pemerintah pusat yang menitik beratkan pada pada pembangunan yang berorentasi pada pengembangan sektor produktif.
"Saat ini perjalanan dinas di Sultra membebani APBD sebesar lima persen maka dari itu kita harus melakukan penghematan,"ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa perjalan dinas boleh dilakukan bila dalam perjalanannya menghasilkan program dan tindak lanjut ke depan, sehingga berdampak positif untuk masyarakat dari hasil perjalanan itu.
Menurutnya, apabila ingin melakukan perjalanan dinas, maka sebelumnya harus melalui perencanaan matang, tujuannya adalah agar sekembalinya dari kegiatan itu sudah ada tindakan program lanjutan.
"Pengurangan perjalanan dinas harus dilakukan sebagai upaya menekan biaya perjalanan pegawai, sehingga hasil pengurangan perjalanan itu dapat digunakan untuk memaksimalkan pembangunan,"ujarnya.
Selain mengurangi anggaran perjalanan dinas Pemprov Sultra juga akan mengurangi pembangunan gedung baru bagi kantor yang dianggap masih layak dan hanya akan melakukan perbaikan terhadap beberapa gedung milik pemerintah.
Sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pembiayaan pembangunan yang diprogramkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan mengefisienkan anggaran pemerintah.