Makassar (Antara News) - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan pembangunan jalan tol dalam kota untuk panjang 40 kilometer (km) akan menelan anggaran minimal Rp7 triliun lebih.
"Anggarannya itu kita taksir paling sedikit tujuh triliun rupiah. Asumsinya, Rp250 miliar untuk per kilometer dan dikalikan dengan 40 kilometer bisa sampai Rp10 triliun. Tapi kita tetap akan menekan biaya itu menjadi seminimal mungkin," ujarnya di Makassar, Senin.
Ramdhan mengatakan, biaya pembangunan jalan tol dalam kota untuk per kilometer itu ditaksir sekitar Rp250 miliar. Biaya itu sudah termasuk untuk pembebasan lahan.
Akan tetapi, dirinya tetap mengutamakan pembangunan jalan tol ini tidak sampai mengambil banyak lahan warga dan memfokuskannya pada lahan milik negara, sehingga anggaran yang digunakan bisa lebih kecil dan proses pengerjaannya tidak terlalu lama.
Adapun anggaran tersebut kata Danny bisa berasal dari APBN ataupun tanpa menggunakan anggaran negara, karena proyek jalan tol dalam kota ini bisa dilakukan oleh investor.
"Sesuai dengan target, pembangunannya bisa 'running' segera karena biasanya yang paling lama itu pembebasan lahannya, sedangkan kita ini fokus pada lahan milik negara saja," katanya.
Ia mengungkapkan, kemacetan dalam kota ini sudah sangat parah sehingga dirinya kemudian membahasnya dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk bersama-sama meminta persetujuan pemerintah pusat.
Danny, sapaan akrab wali kota menyebutkan jika pada tahap awal ini, pihaknya sudah diterima oleh pemerintah pusat dan menyetujui rencana pembangunan jembatan tol dalam kota itu.
Pembangunan tol tersebut rencananya akan melalui jalur pesisir, jalan AP Pettarani dan jalan Sultan Alauddin. Menurut Danny, baik jalur tol yang melalui pesisir maupun dalam kota merupakan kebutuhan mendesak Makassar saat ini.
Danny mengatakan bahwa yang paling memungkinkan untuk dilakukan pembangunannya yakni jalur tol yang melalui pesisir Makassar dikarenakan tidak dibutuhkannya pembebasan lahan di jalur tersebut.
Pada waktu bersamaan, di tempat terpisah juga berlangsung diskusi mengenai pembangunan jalan tol dalam kota antara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Presiden RI Joko Widodo. Mereka bahkan telah mempertanyakan perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
"Sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, pembangunan jalan tol dalam kota sudah diusul ke kementerian, apalagi saat sekarang sudah menjadi presiden. Mereka sudah menanyakan harga dan biasanya kalau seperti itu sudah kemungkinan besar akan direalisasikan," katanya.
Pembangunan jalan tol dalam kota akan dititikberatkan pada wilayah pesisir yang merupakan bagian dari konsep "Waterfront City" atau perancangan kawasan tepi air.
"Kita akan serius dalam membangun tol dalam kota karena kalau ini tidak segera dilakukan, maka dipastikan tahun 2017 itu Makassar akan lumpuh," ungkap Danny.
Ia mengatakan, pembangunan tol dalam kota akan melintasi perairan di Kota Makassar. Tol dalam kota mengambil titik awal di area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju Barombong dengan panjang kurang lebih 20 kilometer (km).
Dia bahkan menegaskan jika pada pembangunan ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama karena lebih besar lahan yang digunakan itu adalah lahan milik negara.
"Sesuai dengan target, pembangunannya bisa 'running' segera karena biasanya yang paling lama itu pembebasan lahannya, sedangkan kita ini fokus pada lahan milik negara saja," katanya.
"Anggarannya itu kita taksir paling sedikit tujuh triliun rupiah. Asumsinya, Rp250 miliar untuk per kilometer dan dikalikan dengan 40 kilometer bisa sampai Rp10 triliun. Tapi kita tetap akan menekan biaya itu menjadi seminimal mungkin," ujarnya di Makassar, Senin.
Ramdhan mengatakan, biaya pembangunan jalan tol dalam kota untuk per kilometer itu ditaksir sekitar Rp250 miliar. Biaya itu sudah termasuk untuk pembebasan lahan.
Akan tetapi, dirinya tetap mengutamakan pembangunan jalan tol ini tidak sampai mengambil banyak lahan warga dan memfokuskannya pada lahan milik negara, sehingga anggaran yang digunakan bisa lebih kecil dan proses pengerjaannya tidak terlalu lama.
Adapun anggaran tersebut kata Danny bisa berasal dari APBN ataupun tanpa menggunakan anggaran negara, karena proyek jalan tol dalam kota ini bisa dilakukan oleh investor.
"Sesuai dengan target, pembangunannya bisa 'running' segera karena biasanya yang paling lama itu pembebasan lahannya, sedangkan kita ini fokus pada lahan milik negara saja," katanya.
Ia mengungkapkan, kemacetan dalam kota ini sudah sangat parah sehingga dirinya kemudian membahasnya dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk bersama-sama meminta persetujuan pemerintah pusat.
Danny, sapaan akrab wali kota menyebutkan jika pada tahap awal ini, pihaknya sudah diterima oleh pemerintah pusat dan menyetujui rencana pembangunan jembatan tol dalam kota itu.
Pembangunan tol tersebut rencananya akan melalui jalur pesisir, jalan AP Pettarani dan jalan Sultan Alauddin. Menurut Danny, baik jalur tol yang melalui pesisir maupun dalam kota merupakan kebutuhan mendesak Makassar saat ini.
Danny mengatakan bahwa yang paling memungkinkan untuk dilakukan pembangunannya yakni jalur tol yang melalui pesisir Makassar dikarenakan tidak dibutuhkannya pembebasan lahan di jalur tersebut.
Pada waktu bersamaan, di tempat terpisah juga berlangsung diskusi mengenai pembangunan jalan tol dalam kota antara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Presiden RI Joko Widodo. Mereka bahkan telah mempertanyakan perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
"Sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, pembangunan jalan tol dalam kota sudah diusul ke kementerian, apalagi saat sekarang sudah menjadi presiden. Mereka sudah menanyakan harga dan biasanya kalau seperti itu sudah kemungkinan besar akan direalisasikan," katanya.
Pembangunan jalan tol dalam kota akan dititikberatkan pada wilayah pesisir yang merupakan bagian dari konsep "Waterfront City" atau perancangan kawasan tepi air.
"Kita akan serius dalam membangun tol dalam kota karena kalau ini tidak segera dilakukan, maka dipastikan tahun 2017 itu Makassar akan lumpuh," ungkap Danny.
Ia mengatakan, pembangunan tol dalam kota akan melintasi perairan di Kota Makassar. Tol dalam kota mengambil titik awal di area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju Barombong dengan panjang kurang lebih 20 kilometer (km).
Dia bahkan menegaskan jika pada pembangunan ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama karena lebih besar lahan yang digunakan itu adalah lahan milik negara.
"Sesuai dengan target, pembangunannya bisa 'running' segera karena biasanya yang paling lama itu pembebasan lahannya, sedangkan kita ini fokus pada lahan milik negara saja," katanya.