Ambon  (Antara News) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Anang Iskandar meminta Pemerintah Provinsi Maluku membangun pusat rehabilitasi dengan fasilitas yang memadai untuk menampung 19 ribu pengguna narkoba di daerah tersebut.

         "Saya sudah menyampaikan kepada Gubernur Maluku Said Assagaf, karena ini adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba di Maluku yang sudah mencapai 19 ribu orang," katanya usai meresmikan kantor BNN Provinsi Maluku dan BNN Kota Tual, di Ambon, Selasa.

         Dikatakannya, dengan jumlah pengguna narkoba sebesar 19 ribu orang, sangat dibutuhkan pusat rehabilitasi dengan fasilitas memadai yang bisa digunakan untuk menangani para pecandu tersebut.

         "Di sini kan baru ada satu tempat rehabilitasi, itu pun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang fasilitasnya juga bukan untuk rehabilitasi secara keseluruhan," ucapnya.

         Lebih lanjut Anang mengatakan ada tiga hal penting yang diutamakan dalam memerangi narkoba, yakni mencegah peredarannya di kalangan masyarakat, merehabilitasi para pengguna dan menghukum para pengedar.

         Untuk melaksanakan tiga hal oenting tersebut, saat ini BNN secara nasional lebih banyak memfokuskan pada penyelidikan dan penelusuran berdasarkan informasi dan data mengenai adanya dugaan kasus penyalahgunaan narkoba yang dihimpun oleh tim BNN dari berbagai pihak.

         "Ada teknologi untuk mendeteksi narkoba tapi kami saat ini lebih mengutamakan pada penguatan informasi, kami menelusuri dan menyelidiki kasus penyalahgunaan narkoba melalui informasi dan data yang kami himpun sebelumnya," ucapnya.

         Dikatakannya lagi, pihaknya telah mengajukan permintaan pengadaan alat deteksi narkoba yang harus ditempatkan di pelabuhan - pelabuhan utama di seluruh wilayah Indonesia, karena dinilai rawan proses distribusi dan transaksi narkoba, tapi sejauh ini belum disetujui oleh DPR.

         "Kami sudah punya enam alat deteksi tapi itu kan tidak cukup, saya sudah mengajukan permintaan ke DPR untuk ada pengadaan lagi sebanyak 60 buah tapi DPR hanya mangut-mangut saja," ucapnya.

Pewarta : Shariva Alaidrus
Editor :
Copyright © ANTARA 2024