Gorontalo (Antara News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango tidak akan menerima Pegawai Negeri Sipil (PNS) pindahan dari daerah lain, dengan alasan jumlah aparatur sipil di lingkungan pemerintahan itu sudah cukup.

         Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Selasa, menegaskan, komposisi dan jumlah PNS saat ini sudah lebih dari cukup, terutama untuk menjalankan fungsi dan tugas yang ada.

         "Dari sisi kuantitas, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bone Bolango sudah cukup, hampir lima ribuan PNS ditambah dengan tenaga kontrak sekitar dua ribuan," katanya.

         Jadi jumlah yang ditanggung dan dibiayai oleh Pemkab Bone Bolango kurang lebih tujuh ribu lebih orang.

         Oleh karena itu, bupati menegaskan bahwa jangan ada yang berani mengeluarkan rekomendasi, termasuk juga bagi kepala-kepala sekolah, kalau ada guru dari daerah lain yang bermohon masuk atau pindah ke daerah itu.

         "Bagi pejabat tidak sembarangan menerima PNS pindahan, walaupun itu keluarga maupun tetangga jangan diberikan atau dibuatkan rekomendasi," tegas bupati yang sebelumnya malang melintang sebagai jurnalistik ini.

         Bupati tegaskan pihaknya tidak mampu lagi membayar belanja pegawai, terutama gaji.

         Sampai akhir tahun nanti, beban daerah untuk belanja pegawai cukup besar dan semuanya dibiayai melalui APBD setempat.

         Kebijakan bupati tersebut mendapat dukungan warga, agar proses perpindahan PNS harus diteliti dengan baik, jangan sampai membebani keuangan daerah.

         "Banyak PNS yang sering pindah namun tugasnya tidak jelas, atau bisa juga tidak memiliki kompetensi," ujarnya.