Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atau "one stop service" guna meningkatkan kinerja pemerintah.
"Saya sudah melihat di provinsi 'one stop service' banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Di hadapan para pejabat daerah itu, Presiden menegaskan akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai layanan satu atap. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi dalam bentuk pemberhentian pemberian dana alokasi khusus.
Ia menyebut hal itu sebagai politik anggaran.
"Meski pun saya tahu di DAU ada caranya, tapi memang harus kita lakukan, supaya kita bisa men'drive'(mendorong,red) agar semuanya siap menerima 'one stop service'," katanya.
Presiden menilai layanan satu atap sebagai salah satu cara untuk menghentikan keluhan publik pada masalah perizinan.
Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan bahwa saat berkunjung ke Palembang, ia memperoleh laporan jika ada proyek pembangunan pembangkit listrik yang tidak selesai setelah enam tahun hanya karena masalah izin.
"Bayangkan enam tahun, padahal kita tahu, Sumsel sangat kekurangan," katanya seraya menambahkan bahwa kasus Palembang bukan satu-satunya masalah terkait izin.
Seusai membuka rapat koordinasi nasional itu Presiden Jokowi melakukan foto bersama dengan para peserta rapat di tangga Istana Merdeka.
Tidak Khawatir
Presiden Joko Widodo juga meminta jajaran pejabat daerah untuk tidak mengkhawatirkan situasi politik dalam negeri beberapa waktu terakhir menyusul ketegangan politik yang terjadi di DPR.
"Saya sampaikan kepada gubernur, kapolda tidak ada masalah. Ini dinamika, di DPR juga dinamika politik yang sangat biasa sehingga di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan karena sebentar lagi juga selesai," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.¿
Di hadapan para pejabat daerah yang hadir di Istana Negara untuk melakukan rapat koordinasi nasional dengan jajaran menteri kabinet tersebut, Presiden mengatakan bahwa hal yang sama juga disampaikannya kepada para tamu dari negara-negara sahabat.
"Setiap tamu dari luar, investor dari luar selalu menyampaikan pada saya kekhawatiran oleh tensi politik kita. Saya sampaikan tidak ada masalah," ujarnya.
Semenjak dilantik pada 20 Oktober, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala negara sahabat serta perwakilan asing, antara lain Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.
Sementara itu beberapa waktu lalu perseteruan antar kubu di DPR telah berujung dengan munculnya jajaran pimpinan DPR tandingan.
Ketegangan politik antara dua kubu itu dikhawatirkan berbagai kalangan dapat menghambat proses kerja pemerintah.
"Saya sudah melihat di provinsi 'one stop service' banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Di hadapan para pejabat daerah itu, Presiden menegaskan akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai layanan satu atap. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi dalam bentuk pemberhentian pemberian dana alokasi khusus.
Ia menyebut hal itu sebagai politik anggaran.
"Meski pun saya tahu di DAU ada caranya, tapi memang harus kita lakukan, supaya kita bisa men'drive'(mendorong,red) agar semuanya siap menerima 'one stop service'," katanya.
Presiden menilai layanan satu atap sebagai salah satu cara untuk menghentikan keluhan publik pada masalah perizinan.
Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan bahwa saat berkunjung ke Palembang, ia memperoleh laporan jika ada proyek pembangunan pembangkit listrik yang tidak selesai setelah enam tahun hanya karena masalah izin.
"Bayangkan enam tahun, padahal kita tahu, Sumsel sangat kekurangan," katanya seraya menambahkan bahwa kasus Palembang bukan satu-satunya masalah terkait izin.
Seusai membuka rapat koordinasi nasional itu Presiden Jokowi melakukan foto bersama dengan para peserta rapat di tangga Istana Merdeka.
Tidak Khawatir
Presiden Joko Widodo juga meminta jajaran pejabat daerah untuk tidak mengkhawatirkan situasi politik dalam negeri beberapa waktu terakhir menyusul ketegangan politik yang terjadi di DPR.
"Saya sampaikan kepada gubernur, kapolda tidak ada masalah. Ini dinamika, di DPR juga dinamika politik yang sangat biasa sehingga di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan karena sebentar lagi juga selesai," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.¿
Di hadapan para pejabat daerah yang hadir di Istana Negara untuk melakukan rapat koordinasi nasional dengan jajaran menteri kabinet tersebut, Presiden mengatakan bahwa hal yang sama juga disampaikannya kepada para tamu dari negara-negara sahabat.
"Setiap tamu dari luar, investor dari luar selalu menyampaikan pada saya kekhawatiran oleh tensi politik kita. Saya sampaikan tidak ada masalah," ujarnya.
Semenjak dilantik pada 20 Oktober, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala negara sahabat serta perwakilan asing, antara lain Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.
Sementara itu beberapa waktu lalu perseteruan antar kubu di DPR telah berujung dengan munculnya jajaran pimpinan DPR tandingan.
Ketegangan politik antara dua kubu itu dikhawatirkan berbagai kalangan dapat menghambat proses kerja pemerintah.