Timika (Antara News) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto mengatakan produksi tambang tembaga dan emas perusahaan itu menurun, diperkirakan tinggal 60--70 persen dari kondisi normal dalam satu bulan terakhir.
"Setelah terjadi kecelakaan kerja tanggal 27 September diikuti dengan mogok pekerja pada 1--2 Oktober dan 8 Oktober 2014 lalu, sebenarnya perusahaan ini tidak lagi beroperasi 100 persen terutama di tambang terbuka Grasberg. Produksi kita tinggal 60--70 persen," ujar Rozik Soetjipto, di Timika, Kamis.
Ia membenarkan target produksi Freeport selama 2014 mengalami penurunan drastis.
Menurut dia, selain karena aksi mogok pekerja, selama enam hingga tujuh bulan sejak 14 Februari hingga Juli 2014 lalu, Freeport juga harus menurunkan produksi tambangnya hingga 60 persen karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Melihat kondisi itu, Rozik menyatakan bahwa tahun ini PT Freeport tidak akan mungkin memenuhi kewajiban royalti, pajak dan dana kemitraan kepada masyarakat asli pemilik hak ulayat di sekitar areal tambang dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Secara otomatis royalti, penerimaan daerah, pajak-pajak yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia pasti akan menurun, karena semua itu sangat tergantung pada prospek kerja perusahaan. Kalau produksi menurun, maka secara otomatis semua-semua itu akan berkurang. Perusahaan juga akan melakukan penghematan-penghematan," ujarnya.
Berkaitan ancaman PUK SP-KEP SPSI PT Freeport dan dua perusahaan privatisasinya, yakni PT KPI dan PT PJP untuk melakukan aksi mogok kerja selama sebulan dalam waktu dekat, Rozik mengatakan jajaran manajemen perusahaan termasuk Pemkab Mimika sudah berupaya melakukan negosiasi dengan PUK SPSI tiga perusahaan tersebut.
Manajemen PT Freeport Indonesia bahkan memfasilitasi PUK SPSI ketiga perusahaan untuk berbicara langsung dengan CEO Freeport McMoRan, Richard Atkerson yang berada di Amerika Serikat melalui video teleconference.
Dalam pembicaraan dengan pimpinan Freeport McMoRan tersebut, tiga PUK SPSI menuntut penonaktifan 58 orang pejabat struktural (manajemen lapangan) PT Freeport Indonesia yang bertugas di area tambang.
Terhadap tuntutan tersebut, baik manajemen PT Freeport Indonesia maupun Richard Atkerson menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan para pekerja tanpa melalui sebuah proses investigasi sesuai aturan.
"Tidak mungkin dilakukan begitu saja tanpa suatu alasan, sehingga ditawarkan agar dibentuk suatu tim gabungan yang beranggotakan manajemen dan PUK SPSI untuk bersama-sama melakukan penelitian terhadap orang-orang yang diminta dinonaktifkan tersebut. Prosedurnya seperti itu, agar orang-orang yang namanya direkomendasikan untuk dinonaktifkan itu tidak menuntut balik. Tetapi PUK SPSI tidak setuju dan menghendaki orang-orang tersebut langsung dinonaktifkan," kata Rozik pula.
Adapun tuntutan PUK SPSI untuk dilakukan investigasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supervisor yang memberikan sanksi kepada pekerja tanpa mengindahkan prosedur ketenagakerjaan dan aturan hubungan industrial, hal itu diterima oleh pihak manajemen PT Freeport Indonesia.
Hal serupa berlaku untuk tuntutan agar dilakukan investigasi menyeluruh atas berbagai kasus kecelakaan kerja di area tambang Freeport yang telah merenggut nyawa 44 pekerja.
Menurut Rozik, setiap kasus kecelakaan kerja di area tambang Freeport selama ini selalu dilakukan investigasi oleh tim independen dari Inspektorat Tambang Kementerian ESDM.
Rozik berharap agar PUK SPSI tiga perusahaan dapat mempertimbangkan kembali rencana melakukan mogok kerja dengan melihat berbagai aspek ikutannya.
"Kami berharap mereka masih bisa mengerti. Kalau ini tetap dilanjutkan maka pasti akan berdampak kepada karyawan dan keluarganya, masyarakat, pemerintah dan semua pihak. PUK SPSI jangan hanya berpikir untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga melihat kepentingan yang lebih luas. Semua dampak itu masih bisa kita hindari jika kita bersama-sama mau mengatasi persoalan ini," katanya mengharapkan.
Dampak paling ringan jika ribuan pekerja tiga perusahaan tetap menggelar mogok kerja pada 6 November--6 Desember 2014 yaitu PT Freeport masih bisa tetap berproduksi meski tidak 100 persen.
Adapun dampak terburuk, kata Rozik lagi, perusahaan itu akan menghentikan seluruh kegiatan produksi pertambangannya.
"Kita semua bersama pemerintah daerah tentu terus berupaya untuk mencegah adanya aksi mogok kerja ini. Mudah-mudahan masalah ini menemukan jalan keluar terbaik untuk semua pihak," kata Rozik Soetjipto.
Untuk membahas lebih lanjut tuntutan PUK SPSI tiga perusahaan itu, pada Kamis siang pengurus PUK SPSI PT Freeport Indonesia, PUK SPSI PT KPI, PUK SPSI PT PJP, manajemen ketiga perusahaan, Bupati Mimika bersama Disnakertrans Mimika akan berangkat ke Jakarta untuk menemui pimpinan tertinggi Freeport McMoRan, James Robert Moffet.
"Setelah terjadi kecelakaan kerja tanggal 27 September diikuti dengan mogok pekerja pada 1--2 Oktober dan 8 Oktober 2014 lalu, sebenarnya perusahaan ini tidak lagi beroperasi 100 persen terutama di tambang terbuka Grasberg. Produksi kita tinggal 60--70 persen," ujar Rozik Soetjipto, di Timika, Kamis.
Ia membenarkan target produksi Freeport selama 2014 mengalami penurunan drastis.
Menurut dia, selain karena aksi mogok pekerja, selama enam hingga tujuh bulan sejak 14 Februari hingga Juli 2014 lalu, Freeport juga harus menurunkan produksi tambangnya hingga 60 persen karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Melihat kondisi itu, Rozik menyatakan bahwa tahun ini PT Freeport tidak akan mungkin memenuhi kewajiban royalti, pajak dan dana kemitraan kepada masyarakat asli pemilik hak ulayat di sekitar areal tambang dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Secara otomatis royalti, penerimaan daerah, pajak-pajak yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia pasti akan menurun, karena semua itu sangat tergantung pada prospek kerja perusahaan. Kalau produksi menurun, maka secara otomatis semua-semua itu akan berkurang. Perusahaan juga akan melakukan penghematan-penghematan," ujarnya.
Berkaitan ancaman PUK SP-KEP SPSI PT Freeport dan dua perusahaan privatisasinya, yakni PT KPI dan PT PJP untuk melakukan aksi mogok kerja selama sebulan dalam waktu dekat, Rozik mengatakan jajaran manajemen perusahaan termasuk Pemkab Mimika sudah berupaya melakukan negosiasi dengan PUK SPSI tiga perusahaan tersebut.
Manajemen PT Freeport Indonesia bahkan memfasilitasi PUK SPSI ketiga perusahaan untuk berbicara langsung dengan CEO Freeport McMoRan, Richard Atkerson yang berada di Amerika Serikat melalui video teleconference.
Dalam pembicaraan dengan pimpinan Freeport McMoRan tersebut, tiga PUK SPSI menuntut penonaktifan 58 orang pejabat struktural (manajemen lapangan) PT Freeport Indonesia yang bertugas di area tambang.
Terhadap tuntutan tersebut, baik manajemen PT Freeport Indonesia maupun Richard Atkerson menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan para pekerja tanpa melalui sebuah proses investigasi sesuai aturan.
"Tidak mungkin dilakukan begitu saja tanpa suatu alasan, sehingga ditawarkan agar dibentuk suatu tim gabungan yang beranggotakan manajemen dan PUK SPSI untuk bersama-sama melakukan penelitian terhadap orang-orang yang diminta dinonaktifkan tersebut. Prosedurnya seperti itu, agar orang-orang yang namanya direkomendasikan untuk dinonaktifkan itu tidak menuntut balik. Tetapi PUK SPSI tidak setuju dan menghendaki orang-orang tersebut langsung dinonaktifkan," kata Rozik pula.
Adapun tuntutan PUK SPSI untuk dilakukan investigasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supervisor yang memberikan sanksi kepada pekerja tanpa mengindahkan prosedur ketenagakerjaan dan aturan hubungan industrial, hal itu diterima oleh pihak manajemen PT Freeport Indonesia.
Hal serupa berlaku untuk tuntutan agar dilakukan investigasi menyeluruh atas berbagai kasus kecelakaan kerja di area tambang Freeport yang telah merenggut nyawa 44 pekerja.
Menurut Rozik, setiap kasus kecelakaan kerja di area tambang Freeport selama ini selalu dilakukan investigasi oleh tim independen dari Inspektorat Tambang Kementerian ESDM.
Rozik berharap agar PUK SPSI tiga perusahaan dapat mempertimbangkan kembali rencana melakukan mogok kerja dengan melihat berbagai aspek ikutannya.
"Kami berharap mereka masih bisa mengerti. Kalau ini tetap dilanjutkan maka pasti akan berdampak kepada karyawan dan keluarganya, masyarakat, pemerintah dan semua pihak. PUK SPSI jangan hanya berpikir untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga melihat kepentingan yang lebih luas. Semua dampak itu masih bisa kita hindari jika kita bersama-sama mau mengatasi persoalan ini," katanya mengharapkan.
Dampak paling ringan jika ribuan pekerja tiga perusahaan tetap menggelar mogok kerja pada 6 November--6 Desember 2014 yaitu PT Freeport masih bisa tetap berproduksi meski tidak 100 persen.
Adapun dampak terburuk, kata Rozik lagi, perusahaan itu akan menghentikan seluruh kegiatan produksi pertambangannya.
"Kita semua bersama pemerintah daerah tentu terus berupaya untuk mencegah adanya aksi mogok kerja ini. Mudah-mudahan masalah ini menemukan jalan keluar terbaik untuk semua pihak," kata Rozik Soetjipto.
Untuk membahas lebih lanjut tuntutan PUK SPSI tiga perusahaan itu, pada Kamis siang pengurus PUK SPSI PT Freeport Indonesia, PUK SPSI PT KPI, PUK SPSI PT PJP, manajemen ketiga perusahaan, Bupati Mimika bersama Disnakertrans Mimika akan berangkat ke Jakarta untuk menemui pimpinan tertinggi Freeport McMoRan, James Robert Moffet.