Jayapura (Antara News) - Freeport Indonesia diminta untuk tetap membangun smelter atau pabrik pengolahan hasil tambang di Papua.
"Tidak ada alasan bagi Freeport untuk membangun smelter di luar Papua mengingat bahan tambang yang akan diolah itu juga diambil dari provinsi ini," tegas Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP Papua Yan Mandenas kepada Antara di Jayapura, Rabu.
Dikatakan, DPRP Papua mendukung keinginan Gubernur Lukas Enembe agar perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika itu membangun smelter di Timika.
Keinginan untuk agar smelter dibangun di Papua itu bukan tanpa alasan karena limbah dari pabrik (smelter) dapat dimanfaatkan untuk yang lainnya.
Apalagi, kata politikus dari Partai Hanura itu, di Timika juga akan dibangun pabrik semen sehingga limbah smelter dapat dimanfaatkan.
"Bila hal itu terwujud maka dapat menekan harga salah satu kebutuhan utama bagi bangunan yakni semen mengingat harganya di pedalaman Papua bisa mencapai Rp1 jutaan," kata Yan Mandenas.
Menurutnya, selain dapat menekan harga salah satu kebutuhan masyarakat juga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
"Pemprov Papua sendiri akan mendapat pemasukan dalam bentuk pembayaran pajak yang nantinnya akan dikelola dan dikembalikan ke masyarakat," kata Mandenas.
"Tidak ada alasan bagi Freeport untuk membangun smelter di luar Papua mengingat bahan tambang yang akan diolah itu juga diambil dari provinsi ini," tegas Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP Papua Yan Mandenas kepada Antara di Jayapura, Rabu.
Dikatakan, DPRP Papua mendukung keinginan Gubernur Lukas Enembe agar perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika itu membangun smelter di Timika.
Keinginan untuk agar smelter dibangun di Papua itu bukan tanpa alasan karena limbah dari pabrik (smelter) dapat dimanfaatkan untuk yang lainnya.
Apalagi, kata politikus dari Partai Hanura itu, di Timika juga akan dibangun pabrik semen sehingga limbah smelter dapat dimanfaatkan.
"Bila hal itu terwujud maka dapat menekan harga salah satu kebutuhan utama bagi bangunan yakni semen mengingat harganya di pedalaman Papua bisa mencapai Rp1 jutaan," kata Yan Mandenas.
Menurutnya, selain dapat menekan harga salah satu kebutuhan masyarakat juga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
"Pemprov Papua sendiri akan mendapat pemasukan dalam bentuk pembayaran pajak yang nantinnya akan dikelola dan dikembalikan ke masyarakat," kata Mandenas.