Biak (Antara News) - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Biak Numfor, Papua Nehemia Wospakrik menyatakan dukungan pembahasan rancangan Undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui lembaga DPRD setempat.
"Melalui pilkada di DPRD diharapkan dapat menghemat anggaran negara karena tidak membebani APBD," ujar Ketua DPRD Nehemia Wospakrik menanggapi wacana RUU Pilkada di Biak, Selasa.
Ia mengakui pilkada tak langsung di DPRD juga dapat mengurangi pengeluaran biaya cost politik setiap pasangan calon kepala daerah untuk membiayai keperluan pilkada.
Dari pengalaman biaya politik untuk persiapan pilkada langsung dikeluarkan calon bupati, menurut Nehemia, jumlahnya sangat besar mencapai miliaran rupiah.
Biaya dikeluarkan calon terbesar menyiapkan logistik pilkada, sosialisasi pencalonan, konsumsi waktu kampanye hingga uang jasa transportasi saksi di ratusan tempat pemungutan suara.
"Jika RUU disahkan pilkada tidak langsung melalui DPRD maka resistensi adanya konflick sosial serta politik uang dapat ditekan," ujar Nehemia yang juga Ketua DPRD Biak dua period 2004-2014.
Ia mengakui karena RUU pilkada masih dibahas di badan legislasi DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri imaka partai Golkar Biak masih menunggu keputusan akhir pengesahannya.
Berdasarkan data pada pilkada Bupati Biak berlangsung dua putaran September dan 5 Desember 2013 menghabiskan dana APBD Biak hingga berkisar Rp35 miliar.
"Melalui pilkada di DPRD diharapkan dapat menghemat anggaran negara karena tidak membebani APBD," ujar Ketua DPRD Nehemia Wospakrik menanggapi wacana RUU Pilkada di Biak, Selasa.
Ia mengakui pilkada tak langsung di DPRD juga dapat mengurangi pengeluaran biaya cost politik setiap pasangan calon kepala daerah untuk membiayai keperluan pilkada.
Dari pengalaman biaya politik untuk persiapan pilkada langsung dikeluarkan calon bupati, menurut Nehemia, jumlahnya sangat besar mencapai miliaran rupiah.
Biaya dikeluarkan calon terbesar menyiapkan logistik pilkada, sosialisasi pencalonan, konsumsi waktu kampanye hingga uang jasa transportasi saksi di ratusan tempat pemungutan suara.
"Jika RUU disahkan pilkada tidak langsung melalui DPRD maka resistensi adanya konflick sosial serta politik uang dapat ditekan," ujar Nehemia yang juga Ketua DPRD Biak dua period 2004-2014.
Ia mengakui karena RUU pilkada masih dibahas di badan legislasi DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri imaka partai Golkar Biak masih menunggu keputusan akhir pengesahannya.
Berdasarkan data pada pilkada Bupati Biak berlangsung dua putaran September dan 5 Desember 2013 menghabiskan dana APBD Biak hingga berkisar Rp35 miliar.