Kendari (Antara News) - Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, menggelar aksi unjuk di DPRD Sultra, Selasa, untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini sementara di bahas di DPR RI.
Koordinator aksi La Songo dalam orasinya mengatakan munculnya RUU Pilkada yang mengubah sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan di DPRD dianggap merampas hak demokrasi rakyat untuk menentukan pemimpin pilihannya.
"Pemilihan langsung merupakan inti dari tindakan dan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya," kata La Songo.
Sejauh ini, katanya, pemilihan langsung sudah melahirkan pemimpin-pemimpin yang menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ada dua hal yang menjadi tuntutan demonstran ini di antaranya menolak RUU Pilkada karena dinilai menciderai demokrasi serta mendesak anggota DPRD Sultra agar merekomendasikan kepada DPR RI Penolakkan RUU Pilkada.
"Jika DPRD Sultra dan DPR RI tidak menghiraukan aspirasi tersebut, maka mereka akan menggelar aksi besar-besaran bersama rakyat dan mendesak agar tuntutan mereka dipenuhi," katanya.
Aksi yang digelar di tengah jalan ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat Polresta Kendari.
Karena tidak ada anggota dewan yang mau menerima aksi tersebut, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Koordinator aksi La Songo dalam orasinya mengatakan munculnya RUU Pilkada yang mengubah sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan di DPRD dianggap merampas hak demokrasi rakyat untuk menentukan pemimpin pilihannya.
"Pemilihan langsung merupakan inti dari tindakan dan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya," kata La Songo.
Sejauh ini, katanya, pemilihan langsung sudah melahirkan pemimpin-pemimpin yang menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ada dua hal yang menjadi tuntutan demonstran ini di antaranya menolak RUU Pilkada karena dinilai menciderai demokrasi serta mendesak anggota DPRD Sultra agar merekomendasikan kepada DPR RI Penolakkan RUU Pilkada.
"Jika DPRD Sultra dan DPR RI tidak menghiraukan aspirasi tersebut, maka mereka akan menggelar aksi besar-besaran bersama rakyat dan mendesak agar tuntutan mereka dipenuhi," katanya.
Aksi yang digelar di tengah jalan ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat Polresta Kendari.
Karena tidak ada anggota dewan yang mau menerima aksi tersebut, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.