Kendari (Antara News) - Dinas Pendapatan (Dispenda) Sulawesi Tenggara menyebutkan, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipungut dari berbagai kelompok penerimaan, terealisasi 40-43 persen.
"Untuk mencapai target yang telah ditentukan selama kurun waktu enam bulan kedepan, nampaknya sulit terealisasi karena ada beberapa faktor diantaranya aktivitas pertambangan disejumlah daerah banyak yang sudah tutup," kata Kapala Bidang Program Dispenda Sultra, Jhony Hermansyah di Kendari, Rabu.
Dalam rangkaian degar pendapatan bersama anggota DPRD Sultra pada masa sidang terkait Raperda KUA-PPAS perubahan APBD 2014 yang dipimpin Ketua DPRD LM Rusman Emba, sementara ketua tim eksekutif dipimpin Ketua Bappeda Sultra, Nasir Andi Baso.
Menurut Jhony, dari empat komponen pajak yang dipungut dari kendaraan bermotor terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari target Rp76,269 miliar terealisasi baru mencapai Rp38,553 miliar.
Kemudian pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan target sebesar Rp123,702 miliar lebih yang terealisasi Rp59,951 miliar, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target Rp220,008 miliar yang terealisasi Rp87,172 miliar dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (TPKB) dari taget Rp3,311 miliar terealisasi Rp412,294 juta.
Menurut Jhony, rendahnya capaian pajak kendaraan tersebut disebabkan dari dampak kegiatan pertambangan oleh sejumlah perusahaan di Sultra selama tahun 2014 ini tidak ada yang beraktivitas.
"Tentu dengan tidak ada aktivitas perusahaan tambang akibat ditetapkannya UU Minerba terkait pelarangan ekspor bahan mentah, maka semua alat-alat berat seperti `dumptruk` exavakator dan kendaraan lainnya menunda membayar pajak ke daerah," ujarnya.
Dampak lain adalah, saat kegiatan pertambangan itu masih berjalan pembelian kendaraan di Sultra tercatat rata-rata mencapai 100-150 kendaraan per hari, namun setelah tidak ada aktivitas tambang maka animo masyarakat membeli kedaraan roda empat hanya berkisar 20-30 unit per hari.
Sementara itu, anggota DPRD Sultra La Ode Marsudi saat menanggapi laporan capaian PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor diaggap hal yang tidak wajar, karena dinggap instansi itu tidak bekerja maksimal.
"Saya katakan tidak maksimalnya instansi itu bekerja karena capaian target PAD tersebut tidak hanya pada sektor kendaraan tetapi masih banyak sektor-sektor lain yang bisa mendongkrat pendapatan daerah," katanya.
Oleh karena itu, politis Partai Golkar itu berharap kepada pihak eksekutif untuk tetap fokus dan lebih serius melakukan capaian target yang telah disepakati dengan sisa waktu enam bulan ke depan.
"Untuk mencapai target yang telah ditentukan selama kurun waktu enam bulan kedepan, nampaknya sulit terealisasi karena ada beberapa faktor diantaranya aktivitas pertambangan disejumlah daerah banyak yang sudah tutup," kata Kapala Bidang Program Dispenda Sultra, Jhony Hermansyah di Kendari, Rabu.
Dalam rangkaian degar pendapatan bersama anggota DPRD Sultra pada masa sidang terkait Raperda KUA-PPAS perubahan APBD 2014 yang dipimpin Ketua DPRD LM Rusman Emba, sementara ketua tim eksekutif dipimpin Ketua Bappeda Sultra, Nasir Andi Baso.
Menurut Jhony, dari empat komponen pajak yang dipungut dari kendaraan bermotor terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari target Rp76,269 miliar terealisasi baru mencapai Rp38,553 miliar.
Kemudian pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan target sebesar Rp123,702 miliar lebih yang terealisasi Rp59,951 miliar, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target Rp220,008 miliar yang terealisasi Rp87,172 miliar dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (TPKB) dari taget Rp3,311 miliar terealisasi Rp412,294 juta.
Menurut Jhony, rendahnya capaian pajak kendaraan tersebut disebabkan dari dampak kegiatan pertambangan oleh sejumlah perusahaan di Sultra selama tahun 2014 ini tidak ada yang beraktivitas.
"Tentu dengan tidak ada aktivitas perusahaan tambang akibat ditetapkannya UU Minerba terkait pelarangan ekspor bahan mentah, maka semua alat-alat berat seperti `dumptruk` exavakator dan kendaraan lainnya menunda membayar pajak ke daerah," ujarnya.
Dampak lain adalah, saat kegiatan pertambangan itu masih berjalan pembelian kendaraan di Sultra tercatat rata-rata mencapai 100-150 kendaraan per hari, namun setelah tidak ada aktivitas tambang maka animo masyarakat membeli kedaraan roda empat hanya berkisar 20-30 unit per hari.
Sementara itu, anggota DPRD Sultra La Ode Marsudi saat menanggapi laporan capaian PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor diaggap hal yang tidak wajar, karena dinggap instansi itu tidak bekerja maksimal.
"Saya katakan tidak maksimalnya instansi itu bekerja karena capaian target PAD tersebut tidak hanya pada sektor kendaraan tetapi masih banyak sektor-sektor lain yang bisa mendongkrat pendapatan daerah," katanya.
Oleh karena itu, politis Partai Golkar itu berharap kepada pihak eksekutif untuk tetap fokus dan lebih serius melakukan capaian target yang telah disepakati dengan sisa waktu enam bulan ke depan.