Ambon (Antara News) - Gubernur Maluku, Said Assagaff, menginstruksikan jajaran TNI/Polri untuk menindak tegas kemungkinan adanya perusuh yang mengacaukan daerah ini pasca-Pilpres yang hasilnya diumumkan secara resmi oleh KPU pada 22 Juli 2014.
"Saya telah berkoordinasi dengan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi dan Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismael agar bertindak tegas terukur sekiranya ada kemungkinan yang ingin mengacaukan daerah ini," katanya di Ambon, Senin.
Gubernur mengemukakakn hal itu saat pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku, Tokoh agama/masyarakat, pemangku adat (Latupati), pimpinan Parpol serta tokoh pemuda/mahasiswa menyikapi paska-pilpres yang terjadi saling klaim antarkandidat.
"Saya tidak inginkan klaim menang antartim sukses dua pasangan Capres - Cawapres berimbas negatif di Maluku, sehingga saya minta aparat keamanan bertindak tegas sekiranya kemungkinan ada yang hendak mengacaukan stabilitas keamanan," ujarnya.
Didampingi Wagub Zeth Sahuburua, ia mengingatkan sembilan Bupati dan dua Wali Kota di Maluku agar mengintensifkan upaya preventif guna menjamin stabilitas keamanan kondusif tetap terpelihara.
Selanjutnya, penyelenggara Pilpres, baik KPU maupun Bawaslu hingga ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS) mengemban tugas dan fungsi sesuai perundang-undangan dengan jujur, adil dan tidak terpengaruh intimidasi.
Begitu pun, komponen bangsa lainnya yakni tokoh agama/masyarakat serta pemuda dan mahasiswa agar memotivasi masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan, sehingga kemungkinan bisa bertindak anarkis.
"Terpenting kita sedang menunaikan Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah, sehingga jalinan keharmonisan antarumat beragama di Maluku sebagai warisan leluhur itu dicerminkan dalam mendukung umat Islam melaksanakan puasa," kata Gubernur.
Senada dengan itu, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi memandang perlu semua komponen bangsa di Maluku guna mengintensifkan sosialisasi untuk memelihara stabilitas keamanan di daerah ini.
"Jangan euforia berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif di masyarakat karena keputusan pemenang pilpres adalah kewenangan KPU Pusat pada 22 Juli 2014," ujarnya.
Dia memastikan jajaran Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku siap mengawal penyelenggaraan pilpres hingga pelantikan Presiden - Wapres pada Oktober 2014.
"Personel TNI/Polri tetap netral dalam mengamankan Pilpres guna menjamin kenyamanan kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakapolda Maluku Kombes Pol Musa Ginting mengemukakan perlu mengantisipasi perhitungan cepat yang ditayangkan TV One maupun Metro TV yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Menurut dia, semua komponen bangsa harus diingatkan agar tidak terprovokasi hasil perhitungan cepat, karena keputusan tentang Presiden - Wapres RI periode 2014 - 2019 masih akan diumumkan KPU Pusat pada 22 Juli 2014.
"Kami telah mengamankan tahapan Pilpres yang hingga Senin (14/7) pagi sekitar 71 persen kotak suara sudah direkapitulasi di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK)," ujarnya.
Pilpres 9 Juli 2014 telah diikuti pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dengan nomor urut 1, sedangkan Joko Widodo - Jusuf Kalla nomor urut 2.
"Saya telah berkoordinasi dengan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi dan Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismael agar bertindak tegas terukur sekiranya ada kemungkinan yang ingin mengacaukan daerah ini," katanya di Ambon, Senin.
Gubernur mengemukakakn hal itu saat pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku, Tokoh agama/masyarakat, pemangku adat (Latupati), pimpinan Parpol serta tokoh pemuda/mahasiswa menyikapi paska-pilpres yang terjadi saling klaim antarkandidat.
"Saya tidak inginkan klaim menang antartim sukses dua pasangan Capres - Cawapres berimbas negatif di Maluku, sehingga saya minta aparat keamanan bertindak tegas sekiranya kemungkinan ada yang hendak mengacaukan stabilitas keamanan," ujarnya.
Didampingi Wagub Zeth Sahuburua, ia mengingatkan sembilan Bupati dan dua Wali Kota di Maluku agar mengintensifkan upaya preventif guna menjamin stabilitas keamanan kondusif tetap terpelihara.
Selanjutnya, penyelenggara Pilpres, baik KPU maupun Bawaslu hingga ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS) mengemban tugas dan fungsi sesuai perundang-undangan dengan jujur, adil dan tidak terpengaruh intimidasi.
Begitu pun, komponen bangsa lainnya yakni tokoh agama/masyarakat serta pemuda dan mahasiswa agar memotivasi masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan, sehingga kemungkinan bisa bertindak anarkis.
"Terpenting kita sedang menunaikan Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah, sehingga jalinan keharmonisan antarumat beragama di Maluku sebagai warisan leluhur itu dicerminkan dalam mendukung umat Islam melaksanakan puasa," kata Gubernur.
Senada dengan itu, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi memandang perlu semua komponen bangsa di Maluku guna mengintensifkan sosialisasi untuk memelihara stabilitas keamanan di daerah ini.
"Jangan euforia berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif di masyarakat karena keputusan pemenang pilpres adalah kewenangan KPU Pusat pada 22 Juli 2014," ujarnya.
Dia memastikan jajaran Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku siap mengawal penyelenggaraan pilpres hingga pelantikan Presiden - Wapres pada Oktober 2014.
"Personel TNI/Polri tetap netral dalam mengamankan Pilpres guna menjamin kenyamanan kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakapolda Maluku Kombes Pol Musa Ginting mengemukakan perlu mengantisipasi perhitungan cepat yang ditayangkan TV One maupun Metro TV yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Menurut dia, semua komponen bangsa harus diingatkan agar tidak terprovokasi hasil perhitungan cepat, karena keputusan tentang Presiden - Wapres RI periode 2014 - 2019 masih akan diumumkan KPU Pusat pada 22 Juli 2014.
"Kami telah mengamankan tahapan Pilpres yang hingga Senin (14/7) pagi sekitar 71 persen kotak suara sudah direkapitulasi di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK)," ujarnya.
Pilpres 9 Juli 2014 telah diikuti pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dengan nomor urut 1, sedangkan Joko Widodo - Jusuf Kalla nomor urut 2.